oleh

Terancam Digusur, Warga Cipinang Besar Selatan Mengadu ke KOMNASHAM

JAKARTA , Cakrabhayangkaranwws.comWarga RT 012 RW 006 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur yang terancam digusur, terus bergerak memperjuangkan nasibnya. Setelah bertemu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu (22/7) lalu, mereka lanjut mengadukan kasusnya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) pada Senin (27/7) ini.

Didampingi Poltak Aguatinus Sinaga, SH selaku menyetujui, warga diterima oleh Komisioner Komnas HAM, Muhammad Choirul Anam. Dalam pengaduan resminya, Poltak Agustinus Sinaga melaporkan bahwa warga mendapat RELAAS PANGGILAN AANMANING, No. 20/2020 Eks Jo No. 117 / Pdt.G / 2010 / PN.Jkt.Tim. Jo No. 132 / PDT / 2011 / PT.DKI Jo No. 687 K / PDT.2012 Jo No. 236 PK / PDT / 2017.
 

Menurut Poltak, sidang pengadilan itu janggal, karena warga yang diwakilinya tidak tahu dan tidak terlibat dalam perkara yang disetujui gugat-menggugat antara pihak-pihak yang sama-sama menuntut sebagai pemilik tanah yang dihuni warga saat ini.

“Warga kami tidak terlibat dalam gugat- menggugat itu, tetapi tiba-tiba dapat meminta dan memanggil resmi dari pengadilan. Ini janggal,” katanya.

Oleh karena itu, tambah Poltak, pihaknya resmi menggabungkan dan meminta Komnas HAM untuk melibatkan agar proses penyelesaian ini berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip penegakkan HAM.

“Ada indikasi gagal HAM dalam kasus ini. Oleh karena itu kami mengadu ke Komnas HAM agar keadilan dan hak-hak warga negara selalu terpenuhi,” katanya.

Menurut Poltak, warga tersebut harus menghuni tanah tersebut selama beberapa tahun, tanpa ada masalah apa pun.

Secara formal, mereka juga mendapat pengakuan dari negara, dan melakukan pembayaran Bumi dan Bangunan.

“Jadi pihak mana pun, khusus yang diterima pemilik lahan, jangan pernah anggap warga dilihat tanpa menimbang hak-hak yang mereka butuhkan, selalu warga negara yang sah,” tegas Poltak.

Dalam pertemuan itu, Choirul Anam mengatakan pihaknya menerima dan telah meregistrasi pengaduan dalam agenda Komnas HAM Nomor 132836.

Selanjutnya, Ia mengatakan Komnas HAM akan membahas pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan ini.

“Kami akan mengundang kembali beberapa pihak guna melengkapi fakta-fakta dan dokumen yang berkaitan dengan masalah ini. Komnas akan _committed_ mengenai kasus ini,” katanya. Di tempat yang sama, salah satu yang mewakili warga, Haji Jainuri, menjelaskan bahwa tanah disetujui telah ditempati oleh warga hingga akhir tahun 1947.
 

“Warga berdomisili dan mendapat KTP, Kartu Keluarga, dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan yang ditempati selama hari ini,” kata haji Nuri yang juga dibutuhkan oleh Ketua Tanfidziah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (NU) Kelurahan Cipinang Besar Selatan , itu.

Selanjutnya diundang Jainuri, pada tahun 2017 warga tiba-tiba diundang oleh pihak Kelurahan untuk dipertemukan dengan orang yang mengundang pemilik tanah.

Namun, alih-alih negosiasi dan mediasi yang berlangsung, warga malah menelepon Aanmaning dari pengadilan Negeri Jakarta Timur. Senada, Maharani, Selaku, Pembicara, Warga, Menangkan, Awas, Media, Kasus,,,,,,,,,,,,.
 

Dia meminta negara hadir dan membantu warganya.

Menurutnya, ada yang menjamin Negara untuk mensejahterakan rakyat yang berhak tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pada pasal 36 dan pasal 38 yang melindungi hak warga negara atas kekayaan, menjelaskan tentang hak untuk mendapatkan kepemilikan, baik yang dimiliki bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan diri, keluarga, dan masyarakat.

“Oleh karena itu, saya meminta perlindungan dari negara atas yang menimpa kami. Kami meminta Komnasham membantu menyelesaikan masalah ini dengan mengedepankan Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia,” pungkas Maharani.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed