oleh

Ketua LBH GKN Sulteng” Angkat Bicara Terkait Hasil Paripurna di DPRD Tojo Una una

TOJO UNA UNA, SULAWESI TENGAH, CAKRABHAYANGKARANEWS.COMKetua LBH Garda Keadilan Nusantara Sulawesi Tengah Aceng Lahay menilai, bahwa hasil Paripurna di DPRD Tojo Una una,( 6/8).2020 tentang Penetapan dan Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) terkait pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, sebagaimana terungkap dalam pandangan oleh Fraksi PDIP yang menyatakan,bahwa terdapat realisasi Program yang di tuangkan dalam Pertanggung jawaban Bupati Tojo Una una seratus persen, akan tetapi realisasi di lapangan nol persen, dan oleh karena itu menurut Ketua LBH Garda Keadilan Nusantara Sulteng Aceng Lahay, harus dapat dibuktikan,sehingga dapat di pertanggung jawabkan,sebagaimana yang di sampaikan dalam pandangan Fraksi PDIP, namun sangat disayangkan atas pandangan umum tersebut tidak dapat membuktikanya, dan bahkan lebih dari itu juga dalam pandangan umum Fraksi PDIP menyatakan bahwa Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 18 Tahun 2018, dan Penetapan APBD Tahun 2019, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahuh 2019 menggalami kegagalan, sebagaimana di kutip di media online Alkhaerat kamis ( 6/8).

Jika memang demikian,menurut Aceng Lahay harus diperjelas indikatornya dengan berdasarkan data yang lengkap,” tandasnya.”.

Dalam menyampaikan saran dan kritikan dalam Rapat Paripurna, tentu sangat di perlukan ,namun harus mendasar dan di sertai dengan data dan fakta yang Autentik,sehingga dengan begitu dapat di pertanggung jawabkan, sebut Aceng Lahay yang juga mantan Anggota DPRD Tojo Una una.

Oleh karena atas Pandangan Umum Fraksi PDIP dalam agenda Rapat Paripurna dengar pendapat tersebut tidak dapat menunjukan etim mana yang di maksud, maka Bupati Tojo Una una Mohammad Lahay tentu berharap atas pandangan umum Fraksi PDIP itu harus berdasarkan data yang tentunya jelas dan akurat,Tandas Aceng.”.

Diapun mengatakan sebagai warga masyarakat Tojo Una una, tentu sangat mengharapkan dapat terjalinya dan membangun komunikasi yang sinergik antara seluruh pemangku kepentingan yang ada di Daerah ,demi dapat terwujudnya Tojo Una una yang lebih baik, yang untuk kemudian akan berdampak bagi kehidupan masyarakat yang aman dan damai,” pungkasnya.” ( Darma).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed