oleh

Tidak Hadir Dalam Mediasi Bersama DPRD dan Kompi, Saat Dihubungi Pihak DPRD, Kuasa Hukum Nyatakan Lanjutkan Ke Meja Hijau

Sungailiat, Bangka Induk,  Cakrabhayangkaranews.com   – Persoalan milik TNI AD Kodam II Sriwijaya berupa lahan seluas 7,2 hektar di kompleks Kompi Senapan B 141 / AYJP yang telah dilaporkan oleh 15 KK atau warga yang telah melakukan di dalam wilayah Kompi, dan juga menolak adanya pembangunan pekerjaan pemagaran keliling yang dilakukan oleh Zibang Kodam II Sriwijaya.

Pers Babel yang tergabung dalam Forum Organisasi Pers Bangka Belitung Bersatu (FOPBBB) berhasil memastikan Lettu CZi Iwan Antoni Dan Sub Zibang Kodam II Sriwijaya terkait dengan masalah aset Kodam II Sriwijaya dan pembangunan pekerjaan pemagaran keliling di area kompleks Kompi Senapan B 141 / AYJP.

Kepada Pers Babel, Lettu CZi Iwan Antoni membenarkan bahwa lahan yang asli atau dikuasai oleh 15 KK yang berasal didalam kawasan komplek Kompi Senapan B 141 / AYJP merupakan aset milik Kodam II Sriwijaya, dan ia pun membeberkan asal muasal warga sampai bisa mengklaim lahan yang tersebut bisa menjadi dikuasai atau milik mereka.

“Sejarahnya begini, semulanya 15 warga yang telah mati di daerah kompleks Kompi itu dulunya orang tua atau kekek mereka hanya menumpang bercocok tanam untuk berkebun, namun ya saat itu Kodam belum memakai atau membawa rencana lain untuk pemagaran keliling maka berjalan, hal ini bisa ditelusuri dengan warga yang sudah bertetangga dengan kompi yang ada disekitar situ, dan para pensiunan TNI dari kompi Senapan, “Beber Lettu CZi Iwan Antoni saat dihubungi melalui telepon selulernya Sore Jum’at, (14/08/2020).

Ditegaskannya, bahwa pekerjaan pekerjaan pemagaran keliling atas perintah Kodam II Sriwijaya Kepada Kazidam agar pelaksanaan pekerjaan pemagaran keliling untuk dilaksanakan pada tahun 2020 karena Mabes TNI AD sudah menganggarkannya.

“Dan pekerjaan pemagaran keliling sementara kita hentikan karena adanya klaim dan menolak pemagaran keliling,” kata Lettu CZi Iwan Antoni.

Dibeberkannya, luas lahan area Kompi senapan B 141 / AYJP milik Kodam II Sriwijaya seluas 7,2 hektar, yang sudah bersertifikat 5,2 hektar, dan sisa 2 hektar inilah sebagian yang diklaim oleh 15 KK / warga yang telah menjadi milik pribadi atas dasar telah Memiliki surat keterangan hak usaha atas tanah (SKHUAT) yang diterbitkan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan Sungailiat pada tahun 1981,1982,1986,1987, 1997 dan 2001, padahal lahan dan bangunan rumah tingga yang ditempatkan di dalam kompleks Kompi Senapan B 141 / AYJP.

Dan diketahuinya pihak 15 KK atau warga yang menguasai lahan didalam kompleks Kompi Senapan B 141 / AYJP sudah mengadu masalah di DPRD Kabupaten Bangka, beberapa hari lalu, Senin (3/8/2020).

“Permasalahan ini sudah mereka adukan ke DPRD, dan tadi sore saya mewakili Zibang bersama Dankipan Kapten Inf Danu undangan rapat dari DPRD Bangka untuk membahas masalah ini tentang tapal batas, namun dari pihak warga maupun pengacaranya tidak hadir dalam rapat tadi sore,” Ungkap Dan Sub Zibang.

Diungkapkannya, dalam mediasi rapat tersebut DPRD Kabupaten Bangka mengharapkan kehadiran kedua belah pihak, yakni Pihak Kompi (TNI) dan Pihak warga yang mensomasi pemagaran keliling lahan Kompi. Namun hingga 1 jam berlalu atau sekira pukul 14.30 Wib pihak warga tidak ada yang hadir.

Kemudian, Sekwan DPRD Kab. Bangka menghubungi warga yang bersurat dan dijawab warga lewat SMS bahwa mereka tidak lagi mengharapkan mediasi namun melanjutkan ke Meja Hijau (Pengadilan). Sehingga Rapat tentang tapal batas oleh Mehendra Wakil ketua I DPRD Kabupaten Bangka.

Namun demikian, Dan Sub Zibang Lettu CZi Iwan Antoni mendukung langkah hukum yang diambil oleh warga tersebut, agar permasalahan tidak berlarut-larut dan status kepemilikan yang sah dimata hukum dapat terjawab dengan pasti.

“Untuk menjawab status kepemilikan yang sah, kami berdasarkan pada pihak Pengacara warga untuk mengetahuinya, mengajukan gugatan ke pengadilan, agar permasalahan ini cepat selesai dan tuntas,” tegas Lettu CZi Iwan.

Sementara itu, tanggapan Dankipan B Yonif 141 / AYJP Kapten Inf Danu Winargohadiran para warga yang mengklaim tidak lahan yang ditempatkan di area kompleks Kompi Senapan B 141 / AYJP, justru merasa bingung karena mengadu ke DPRD Kabupaten Bangka adalah warga itu sendiri untuk dimediasi, malah tidak ada satupun warga yang hadir bahkan pengacaranya warga pun juga tidak hadir.

“Yang mengadu ke DPRD pihak warga koq malah tidak ada yang hadir sama sekali bang, itu artinya tidak menghargai undangan DPRD,” Jawab Dankipan melalui pesan WA-nya (WhatsApp) pukul 15.48 wib, Jum’at (14/08/2020).

Berdasarkan informasi dan data, yang hadir dalam rapat tentang tapal batas tersebut dihadiri:
1. Wakil ketua I DPRD Kab. Bangka Mendra di dampingi beberapa anggota Komisi I.
2. Pabung Bangka
3. Kepala PUPR Kabupaten Bangka
4. Perwakilan BPN
5. Kabid Pertanahan
6. Danramil 06 / Slt
7. Danki Pan B 141 / AYJP
8. Dan Sub Zibang
9. Sekretaris Kecamatan Sungailiat
10. Lurah Parit Padang.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed