oleh

Kasus Lahan BRI, Jalan Berliku lagi Terjal Bagi Pensiunan Abdi Negeri

Pangkalpinang cakrabhayangkaranews.com – Dalam wartawan pada kasus dugaan sengketa lahan yang menghadapkan dua pihak, pemilik lahan BRI dengan oknum penyerobot Jimmy Saputra. Berdasarkan fakta-fakta yang terkuak, ada beberapa pihak di dalam pusaran kasus yang berdasarkan pada waktu luangnya plus memperlemah cara tawar dari keabsahan Surat Keterangan Nomor V / 1971, milik ahli waris BRI, Jumat (08/11/2019) tahun lalu.

Ada beberapa gejala yang disinyalir kuat indikasi indikasi keengganan pihak tertentu dalam menyelesaikan kasus yang sebenarnya sederhana ini. Mari kita simak satu persatu. 

Timbulnya Sertifikat (diduga) Aspal

Pertama, di medio September 2019 yang lampau, saat itu pemeriksaan masih dalam tahap saksi. Dan konon menurut keterangan ahli waris, sampai bisa 21 orang. 

“Masih panjang bang, belum ada tersangka. Masih pemeriksaan saksi. Ini saya dapat keterangan langsung dari penyidik,” ucap DS selaku kuasa pengurusan dari salah satu kantor Pengacara.

Tak hanya itu, saat reporter media menemukan fakta kejanggalan yang mencolok dalam proses sertifikat Hak Guna Pakai bernomor 00054, milik oknum pengusaha Jimmy Saputra yang dikeluarkan oleh Kantah BPN Pangkalpinang dan ditandatangani oleh Ka Kantah BPN -saat itu Isnu Baladipa- di tanggal 19 September 2018. 

Yang diketahui bersama, merupakan cikal bakal sengketa lahan dua belah pihak, pemilik lahan BRI dengan dasar Surat Keterangan Nomor V / 1971 dan Buku Ukur Nomor 28/70 hal 40 To 63528, sebenarnya sudah mengajukan GS Ukur pada BPN Pangkalpinang pada 2016, namun anehnya justru tidak jelas statusnya. Malah sertifikat yang disinyalir aspal tadi yang bisa secara resmi diterbitkan. 

Terpisah, Kakanwil BPN Provinsi Babel Agus Susanto, pada kesempatan satu wawancara sedikit menjelaskan cara kerja mafia tanah. Yang saat itu berkenaan dengan pertanyaan wartawan soal RUU Pertanahan Pasal 94.

Misalnya ada pemilik tanah si C. Tiba-tiba ada keputusan pengadilan tanah tersebut jadi milik si A. Nah si A ini berdasarkan keputusan pengadilan ternyata sedang berkonflik dengan si B. Tentu si C ini tidak tahu menahu soal konflik tadi. Padahal si A dan Si B, mereka bersandiwara untuk mencaplok lahan si C. Mirisnya lagi keputusan pengadilan tadi dalam bentuk inkrah . Nah perihal seperti itu yang dibidik oleh ketentuan dalam draf RUU Pertanahan pasal 94 tadi, “tutup Agus Susanto. 

Kemudian, wartawan berinisiatif menemui Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Babel, Kombes Budi Hariyanto, Sik Msi diruang kerjanya. Dan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelidikan masih terus bergulir. “Tapi kalau nanti penyelidikan ada dugaan pidana atau pemalsuannya maka akan digarap pidananya,” ungkap Kombes Budi Hariyanto.

Walaupun pihak yang bersengketa) yang mempunyai surat yang asli, ucap Kombes Budi, ketika berkas dikirim ke pihak kejaksaan biasanya mereka akan berpedoman pada Perma 01 / Tahun 1954 dan Surat Edaran Jaksa Agung Tahun 2013.

“Nanti akan tetap memantau, kalau ada kasus pidana yang ada nuansa perdatanya menurut aturan tadi memang tetap didahulukan perdatanya,” katanya lagi. 

Selain itu, dalam wawancara, pihak Ditreskrimum juga menilai penyidikan masih terus berkembang. Jika ditemukan dugaan pemalsuan dan korupsi maka akan ditindaklanjuti ke Tipikor Polda Babel. 

“Bahkan jika melebar ke unsur pencucian uang maka tetap akan diungkap. Jika ternyata dalam prosesnya ada yang melanggar aturan itu yang akan berhenti, intinya untuk Pidum tetap jalan,” urai Perwira Melati Tiga. 

Artinya adalah, pihak kepolisian sudah memastikan bahwa tindak pidana dari kasus yang tercatat di Polda Babel dengan nomor surat SP2HP / 55 / III / 2019 / Ditreskrimum tadi, bisa terpenuhi. 

Bukti setor Ahli Waris Lahan BRI untuk pengukuran di 2016

Namun anehnya, pihak yang mendapatkan kuasa untuk pengurusan malah terlihat adem ayem dan tidak trengginas. Malah menciptakan lembek dan terus saja menunggu bola. 

“Kalau kita kan memang sifatnya menunggu, dan info yang baru saya terima adalah, bahwa di akhir bulan ini (September 2019) sudah ada 3 calon tersangka. Yakni seorang mantan Lurah, seorang mantan Juru ukur dan seorang lainnya,” terang DS lagi. 

Posisi DS sendiri dalam kelindan kasus ini cukup vital. Mengingat dirinya adalah sebagai power decision di lapangan. Dan kadang kala bertugas sebagai gelandang jangkar atau penghubung, baik dari ahli waris serta pihak Kepolisian dan Kuasa Hukum. 

Selanjutnya di gejala keanehan yang kedua adalah, tatkala pihak ahli waris merasa deadlock atau kuldesak. Mereka bisa dinilai tidak memiliki kebiasaan untuk urun rembuk bersama. Walaupun ada pertemuan, biasanya dilakukan dalam kerangka menghadapi suatu tindakan agresi dari pihak luar. 

Contohnya adalah ketika pihak Jimmy secara serampangan memagar panel lahan sengketa di hari Senin (19/08) yang lalu. “Iya sudah dikasih pagar, tapi biarlah kami tidak akan bereaksi, toh proses lahan sengketa ini sudah dilaporkan di Polda Babel,” ucap Ferry di kediaman ahli waris lainnya, Selasa malam (20/08).

Sementara, pembahasan untuk menilai proses kemajuan kasus notabene diserahkan mentah-mentah pada H Zulkifli Mahmud, yang dalam penilaian awam, seharusnya sudah dalam posisi menerima laporan, bukan membikin laporan. 

“Saya ini sebenarnya capek, saya selalu minta pada Allah SWT agar diberi usia panjang dulu sebelum amanah ini selesai, setelahnya insya Allah saya tenang,” ucapnya di depan wartawan yang mendengarnya secara getir.

Kulminasi kasus juga tidak pernah memiliki ritme atau irama. Apakah dia masuk dalam kelas orkestra, genre keroncong ataupun kategori heavy metal. Tidak pernah jelas. Sayangnya, seringkali diukur dengan nominal, alias biaya operasional. 

Perlu diinformasikan disini bahwa, sebelum jurnalis ikut investigasi kasus yang cukup unik ini, ada penggalan kisah soal adanya penjualan lahan seluas ± 700 m² yang berdempet dengan lahan seorang pengusaha besar di Pangkalpinang. 

Konflik Antar Ahli Waris 

Konon kabarnya, menurut informasi yang berhasil dihimpun wartawan, hasil penjualan lahan tadi belakangan menimbulkan salah paham bagi para pemilik kavling pensiunan BRI. Dan bermuara pada pencabutan kuasa hukum sengketa lahan. Miris jadinya. 

Dugaan sementara yang tersaji adalah, tidak transparan para pengguna biaya. Dimana menurut perjanjian awal adalah digunakan untuk membiayai kasus hingga masuk ke pengadilan kelak. Namun faktanya, menurut keterangan R, justru digunakan untuk hal sekunder yang berpotensi gagal bayar. 

“Dulu waktu jual lahan yang di berbatasan dengan milik ruwah A dan mesjid tersebut, ngakunya akan digunakan sampai nanti ke pengadilan. Tapi belum sampai ke pengadilan, DS selalu bilang tak ada uang untuk biaya operasional, lalu duitnya dipakai apa saja?” tanya R. 

Gelagat keanehan ketiga adalah, pihak pengacara dalam pengamatan sepanjang wartawan investigasi, memiliki komunikasi yang kurang baik terjalin dengan klien mereka sendiri. Hal ini cukup aneh, dimana biasanya seorang pengacara dan klien harus sehati. Kawin bahasa gamblangnya. Tapi buktinya, cuma DS saja yang berperan sebagai pengacara. Walau secara legalitas tentunya akan dipertanyakan oleh masyarakat umum.

Belum lagi soal ide-ide penyelesaian ketika suatu solusi menemui tembok terjal. Misalnya, sembari menunggu pemeriksaan saksi yang berjumlah sampai 21 orang. Kala itu, inisiatif yang seharusnya datang dari pihak kuasa hukum, tetapi justru saran jurnalis yang meng-guidance para ahli waris untuk sambangi pihak Kanwil BPN Provinsi Babel. Meminta petunjuk, mengingat dasar pengeluaran suatu sertifikat tanah adalah berupa SK/ Surat Keputusan. 

“Intinya kita akomodir, dan dalam perkembangannya kasus ini kita masukkan sebagai Objek Mafia Tanah,” ujar Agus Susanto, Kakanwil BPN Provinsi Babel saat dilakukan pertemuan di lobi kantornya. 

Yang lainnya, wartawan juga menyarankan agar pihak BRI setelah menyambangi Kanwil BPN Provinsi Babel, membuat laporan soal dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI Perwakilan Babel. Mengingat hal tadi merupakan buah keputusan dari instansi yang pengawasannya ada dalam domain Ombudsman.

“Kita akan pelajari dulu, nanti setelah kita memeriksa pemilik lahan BRI, kita akan klarifikasi pejabat BPN Pangkalpinang,” kata Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Babel, Nugroho.

Masih dalam poin isyarat keanehan ketiga adalah, tidak adanya respon maksimal dari DS selaku perwakilan dari Kantor Pengacara yang mendampingi kliennya para ahli waris lahan BRI, ketika mendengar informasi dugaan mutasi Kakantah BPN Pangkalpinang, Isnu Baladipa ke Kantah BPN Kodya Pagaralam Sumsel. 

“Pindah kemana? Ke alam Baka?” kelakar DS saat diberi informasi lewat link berita resmi menyoal wacana pindah Isnu oleh wartawan. 

Padahal, perlu diketahui. Salah satu kunci penyelesaian kasus ini ada pada diri Isnu Baladipa. Karena secara de facto dialah yang bertanda tangan diatas Sertifikat bernomor 00054 seluas 7002 m² yang diduga aspal milik Jimmy Saputra. Arti penting lainnya, dengan kepindahan ke Sumsel, Isnu menjadi missing link dari struktur kasus sengketa.

Jika nantinya, kasus ini berlanjut sampai ke pengadilan dan memerlukan keterangan dari Isnu Baladipa. Maka setidaknya ada beberapa hambatan, yang sudah ada di depan mata adalah masalah jarak dan waktu. 

Bukan tidak mungkin, ketika jeratan pidana makin dekat kearah dirinya. Pihak Isnu diuntungkan dengan mutasi ke Pagaralam tadi. Dan anehnya, ini tidak diantisipasi oleh kuasa hukum, kuasa pengurusan, dan para ahli waris lahan BRI.  

Tim Kuasa Pengurusan Ahli Waris Bubar 

Dalam perbincangan dengan Rudi, salah satu anak ahli waris lahan BRI, Ia menuturkan, bahwa dirinya bersama empat orang lainnya (Darman, Ibu Sukarti dan suami, dan H Zulkifli) datang  ke kantor pengacara di kawasan Kelurahan Kampung Opas Pangkalpinang. Untuk memperjelas status pengurusan kuasa hukum kantor pengacara tadi. 

“Iya benar selasa kemarin 05/11 kami ahli waris BRI dikumpulkan di kantor pengacara, isi pertemuannya jadi melebar kearah fee, penggunaan dana hasil jual lahan seluas ±700m² yang telah dibeli oleh A,” cetus Rudi.

Ia menambahkan, bahwa dalam pertemuan tadi disebutkan juga ada sedikit insiden kecil berupa ngamuknya salah seorang anggota tim pengacara dari kantor tersebut. 

“Sepertinya waktu pembahasan soal fee buat kuasa pengurusan atas nama daeng, besaran dan peruntukannya yang dinilai tidak sesuai, makanya pengacara tadi sempat membanting asbak kaca, hingga seluruh peserta yang hadir terperanjat,” ungkapnya. 

Disaat yang sama, Ketua Tim sekaligus salah satu pemilik kavling di lahan BRI, H Zulkifli Mahmud turut membenarkan keterangan ahli waris sebelumnya, Rudi. Dimana Ia menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 05/11 kemarin, secara sah dan aklamasi deretan ahli waris dan pemilik kavling di lahan BRI tidak mempunyai lagi penasehat hukum. 

“Iya benar, saya diundang datang ke kantor pengacara untuk dijelaskan soal pencabutan kuasa hukum atas kasus sengketa lahan BRI dan oknum atas nama Jimmy Saputra,” ucap H Zulkifli Mahmud di teras rumahnya. 

Kata H Zulkifli Mahmud, kalut malut permasalahan ini diyakini merupakan akibat tidak transparannya pihak Daeng selaku kuasa lapangan dalam pemberian informasi progres kasus yang sedang berjalan di Polda Babel. 

“Saya justru banyak mendengar informasi soal progress kasus lahan ini di Polda Babel dari wartawan, kalau dari dia cuma informasi non formal saja sifatnya,” terangnya. 

Masih menurut H Zulkifli, dengan hasil pertemuan tadi, para pemilik kavling di lahan BRI juga telah mengambil kesepakatan, bahwa sejak saat itu mereka bergerak masing-masing untuk masalah 

Kasus Pelaporan Mandeg

Terpisah, Kuasa Lapangan kasus sengketa lahan BRI, Daeng Saharuddin pada wartawan mengakui, bahwa memang benar terjadi pertemuan di hari selasa kemarin. Namun Ia mewanti-wanti wartawan agar tidak memberitakan hal tersebut. 

“Wah inilah bro, janganlah ditulis. Saya tau kamu berpedoman pada kebenaran, apa saja yang jadi persoalan hari selasa kemarin tolong jangan diberitakan dahulu,” pinta dia dalam wawancara di dalam mobil.

Terakhir dalam wawancara lewat whatsapp, salah satu faktor kunci permasalahan kasus ini, yakni H Zulkifli Mahmud menyatakan dalam pesan tertulisnya bahwa pihaknya sampai saat ini belum mendapat kejelasan kasus yang pernah dilaporkan tahun lalu. 

“Belum, belum ada keterangan apapun dari pihak manapun. Saat ini saya hanya berkomunikasi dengan media saja, sekedar tanya apa kabarnya?” tulisnya di Selasa 18/8 kemarin. (*) LH / Wartawan Biro Pangkalpinang  

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed