oleh

Soal KIP di Perairan Basel, Bupati Justiar : Jangan Sampai Jadi Cluster Penyebaran Baru

Pangkalpinang Cakrabhayangkaranews.com — Beroperasinya dua KIP (Kapal Isap Produksi) di perairan Bangka Selatan, yakni KIP Paramuay III dan KIP Anugrah sontak menuai beragam komentar dari berbagai pihak, Selasa 25/08.

Tanggapan pertama datang dari Bupati Bangka Selatan, Justiar Nur yang meenyatakan bahwa pihaknya masih mewaspadai akan resiko penularan virus Covid 19 yang terjadi justru bukan hasil transmisi lokal.

“Saya belum mengizinkan karena kita harus ber jaga-jaga dampak covid. Jangan merusak daerah kita yang masih zona hijau,” kata Bupati saat dikonfirmasi susulan.

Senada dengan Bupati Justiar, Kadinkes Pemkab Bangka Selatan, Supriyadi turut mengamini pernyataan Bupati Justiar. Dimana menurut dia, pihaknya justru belum mengetahui soal beroperasinya dua KIP di wilayah perairan habang tersebut. Dan persoalan ini dinilai olehnya jangan sampai jadi cluster penularan baru wabah covid 19.

“Soal beroperasinya KIP di Basel, kami belum tahu, seandainya masuk tolong pengelolanya koordinasi dulu dengan pemda Basel dalam hal ini ke Ketua Gugus Tugas Covid-19, supaya tidak terjadi cluster baru penyebaran  Covid-19,” kata Kadinkes ketika dikonfirmasi lewat pesan instan whatsapp Selasa pagi. 

Kadinkes bilang, pihaknya mewanti-wanti pengurus atau pengelola kedua KIP tadi agar segera bersinergi dengan pihak Tim Gugus Tugas Covid 19 baik yang berada di kabupaten ataupun provinsi. 

“Kalau ke gugus tugas sepengetahuan saya belum, mungkin ke sektor lain (sudah–red), saya belum tahu,” ujarnya. 

Di lain pihak, Ketua Ormas Pemuda di Bangka Selatan, Wiwid saat dikonfirmasi soal kebenaran info adanya dua KIP yang telah beroperasi di perairan Bangka Selatan tak menampik memang benar adanya. Walau diakui olehnya sempat terjadi demo oleh masyarakat nelayan beberapa waktu yang lalu. 

“Yang beroperasi dua unit KIP, namun rumorsnya memang yang masuk banyak,” kata dia lewat sambungan ponsel Selasa siang. 

Wiwid sebut, memang benar di KIP tadi ada beberapa WNA. Namun menurutnya kewenangan terkait screening rapid test bagi ABK, ada di ranah imigrasi.”Jadi memang soal protap kesehatan itu ada di imigrasi bukan di provinsi sesuai dengan perubahan UU, domainnya udah beda,” kata dia. 

Ketika disinggung soal aksi demo yang kemarin sempat terjadi, Wiwid mengatakan bahwa aksi kemarin murni terjadi akibat tidak adanya sosialisasi dari pengurus KIP ke masyarakat nelayan terlebih dahulu. Sementara jika menyoal IUP kedua KIP tadi, bisa dikroscek ke pemberi IUP apakah didalam atau diluar koordinat. 

“Karena tidak adanya sosialiasi seperti yang dimaksud dalam UU 27, UU 32 tentang lingkungan hidup, Perda Zonasi, UU tentang tata ruang. Jadi jika bicara soal ini adalah bicara soal hak masyarakat yang dirampas mata pencahariannya,” tegas aktivis asal Basel tersebut. 

Tak hanya itu, media juga turut mengkonfirmasi pihak Kabid Humas PT Timah Tbk, Anggi Siahaan. Dan direspon oleh Anggi dengan menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengkroscek infromasi soal pelaksanaan screening rapid test bagi ABK KIP. 

“Baik pak, info tadi segera kami kroscek” singkatnya. 

Anggi menambahkan, PT Timah sebelumnya sudah pernah melaksanakan rapid test bersama dengan Tim Gugus Tugas Provinsi dan stakeholder untuk mitra KIP Perusahaan. Namun untuk kedua KIP di perairan Basel, dirinya mempersilahkan media menghubungi perusahaan mitra. 

“Untuk hal tadi, dapat dikonfirmasi langsung ke perusahaan mitranya,” pungkas dia. (LH/Ard) 

caption foto: ilustrasi KIP (sumber dok pribadi)

*Judul dan paragraf kedua & ketiga artikel mengalami perubahan setelah Bupati Justiar Nur memberi tanggapan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed