oleh

Begini Kata Ketua Aliansi Rakyat Bekasi; Terkait Adanya Bantuan Awal Tahun Dan Sumbangan Pendidikan Di SMAN 10 Kota Bekasi

Bekasi, Jawa Barat, Cakrabhayangkaranews.comKetua Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) Bekasi Raya, Machfudin Latif angkat bicara, terkait ada nya pungutan Bantuan Awal Tahun dan dana sumbangan pendidikan yang terjadi di SMAN 10 Kota Bekasi.

“Diduga melalui komite sekolah memungut Dana bantuan awal tahun dan sumbangan pendidikan dari orang tua / wali murid .
ini di peruntukan untuk apa ???
Fungsi nya apa ??? Dan harus jelas peruntukan nya.
Apa lagi ada besaran dan jangka waktu nya ini jelas di duga kuat punguran liar (pungli),” kata latif kepada awak media, selasa(25/8).

Lanjut latif, komite sekolah di bentuk untuk menyampaikan aspirasi orang tua/wali murid kepada sekolah, dan mengawasi ada nya pungli, bukan nya semata mata mengumpulkan sejumlah dana apa lagi ada besaran dan jangka waktu ini jelas di duga ada kerja sama antara komite dengan sekolah,”ucapnya.


Pungutan dana yang berupa Bantuan dan sumbangan pendidikan dari pihak Komite dan sekolah kepada orangtua siswa, pada dasarnya, sangat memberatkan ekonomi orangtua. Sesuai namanya, Bantuan dan sumbangan pendidikan adalah sumbangan yang seharusnya tidak mengikat, suka rela, dan jumlahnya tidak dapat ditentukan.

“Hal itulah yang menjadi dasar pihak sekolah untuk memungut sumbangan kepada orangtua/ wali murid, untuk berbagai keperluan fasilitas sekolah, antara lain renovasi gedung sekolah, atau fasilitas lain, walaupun sebenarnya pemerintah sudah menganggarkannya setiap tahun melalui APBN atau APBD,”terang nya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Pasal 2 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan, seperti dikutip dari depkeu.go.id, menyebutkan sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat.

Latif berharap pihak komite dan sekolah harus mencari win win solusion dengan cara mengembalikan dana yang telah masuk kepada orang tua/ wali murid dan mencabut penyataan tersebut jika tidak ingin berurusan dengan aparat penegak hukum ,”tutup nya.

(Red)
.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed