oleh

Baru 3 SPK Yang Legal Beroperasi Di Perairan Sampur

Pangkalpinang cakrabhayangkaranews — Berdasarkan catatan kompilasi WALHI Babel, terdapat 611 Izin Usaha skala besar yang menguasai kurang lebih 1.261.316,41 hektar dari luas 1.642.423 hektar wilayah daratan Provinsi Kepulauan Babel, Senin 31/08.

Dari total luas 1.261.316,41 hektar izin usaha skala besar tersebut,kurang lebih seluas 862.299,81 hektar atau 68,37 persen dikuasai oleh IUP Korporasi Tambang. Luasnya penguasaan ruang oleh Korporasi tambang ini tidak sebanding dengan pemulihan kerusakan lingkungan hidup berupa kewajiban reklamasi dan pasca tambang.

Sementara itu, bermil-mil dari daratan, banyak aktifitas Tambang Inkonvensional yang luput dari kontrol sosial publik, diantaranya seperti di perairan Sampur Tanjung Gunung perbatasan Pangkalpinang dan Bangka Tengah, yang diketahui khayalak saat ini marak dengan aktifitas TI Rajuk. 

Kendati demikian, mirisnya pihak Distamben Provinsi Babel justru tidak mengetahui kondisi yang memprihatinkan dan berpotensi terjadinya gesekan antara nelayan dengan pihak penambang tersebut. 

“Terkait maraknya aktifitas penambangan ilegal saat ini seperti di lampur dan perairan sampur, hingga saat ini Dinas ESDM tidak mengetahui adanya kegiatan ilegal mining,” kata Kadistamben Pemprov Babel, Amir Syahbana melalui pesan tertulis.

Di saat yang sama, menurut sumber kami yang berpesan agar namanya dirahasiakan, Ia mengakui dirinya memang benar melakukan penambangan di perairan Sampur. Namun demikian, Ia mengklaim telah melakukan penambangan secara legal. 

“Iya benar ada kita disitu bang, pakai nama Cv kbtk jadi bukan pribadi lagi. Ada lima front disana bang,” ungkap sumber. 

Sumber sebut, terkait penolakan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan beberapa waktu yang lalu, Ia menampik bahwa itu bukan di lokasi miliknya. Karena menurutnya lagi, posisi penambangan miliknya justru mematuhi izin yang berlaku. 

“Oh bukan bang, itu punya Perisai (Bos At), kalau RK saya kan jelas 4 mil dari pantai, dan sampai sekarang masih dalam posisi itu, ada lima bendera disana. Nanti ya kita ngobrol lagi sekarang saya sedang ditunggu untuk pertemuan dengan perwakilan nelayan,” kata dia saat dikonfirmasi di halaman gudangnya di seputaran Sinarbulan kawasan Perkantoran Gubernur Airitam, Senin siang.

Tak hanya itu, wartawan menyambangi Kepala Desa Kebintik, Edi Kurniadi di kantornya. Dan pihak Kades tak menyangkal bahwa memang benar ada penambangan timah laut di perairan Sampur. 

“Benar pak itu IUP PT Timah, kami hanya memfasilitasi saja. Mereka juga ada panitia yang mengaturnya pak,” kata Edi di kantornya Senin siang. 

Edi bilang, terkait dugaan yang menyebutkan ada lima cv yang beroperasi di perairan Sampur, Ia mengatakan bahwa setahu dirinya memang benar demikian. 

“SPK yang legal baru tiga yakni, Cv kbtk, cv perisai dan satu lagi saya lupa namanya,” kata dia. (Red Babel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed