oleh

Efek Perizinan Dari Pusat, Satpol PP Bateng Nihil Informasi Aktifitas Tambang Laut Sampur

Pangkalpinang cakrabhayangkaranews.com — Pemerintah Pusat melalui Permen ESDM No 7/Tahun 2020 kemudian dilengkapi dengan Revisi UU Minerba No 4 Tahun 2009 -yang sedang digugat ke MK oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman- praktis menjadikan pemerintah daerah seolah hanya jadi penonton di rumah sendiri, Selasa 01/09.

“Jadi dengan terbitnya Permen ESDM No 7/Tahun 2020 tadi, perizinan langsung ke Kementerian ESDM. Daerah tidak lagi punya kewenangan mengeluarkan izin,” kata Kadistamben Pemprov Babel, Amir Syahbana.

Distamben Provinsi Babel juga mengakui, bahwa pihaknya justru tidak mengetahui kondisi terkini dari perairan di Sampur, yang sesungguhnya berpotensi terjadi gesekan antara nelayan dengan pihak penambang. 

“Terkait maraknya aktifitas penambangan (yang disinyalir -red) ilegal saat ini seperti di perairan sampur, hingga saat ini Dinas ESDM tidak mengetahui adanya kegiatan ilegal mining,” kata Kadistamben Pemprov Babel, Amir Syahbana melalui pesan tertulis.

Yang lainnya adalah, selama tiga abad masyarakat Babel dengan kearifan lokalnya semakin terdesak oleh kegiatan industri ekstraktif  tambang timah yang terus mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Keberlanjutan dari fungsi ekologis dan keselamatan masyarakat dipertanyakan. Sampai kapan lingkungan dan masyarakat di Bangka Belitung harus menjadi korban dari buruknya tata kelola sumber daya alam di sektor tambang timah ini?,” ungkap Dir WALHI Babel, Jessix Amundian dalam keterangan persnya kemarin.

Baca juga: Baru 3 SPK Yang Legal Beroperasi Di Perairan Sampur

Sementara itu, pihak Desa Kebintik yang menjadi lokasi penambangan laut perairan Sampur tidak menampik adanya aktifitas penambangan di perairan Sampur yang beraktifitas di wilayahnya. 

“Ada juga sumbangan dari penambang ya pak, melalui panitia. Besaran berapa saya tidak tahu, tapi bentuknya sumbangan pada rumah ibadah dan masyarakat nelayan, nanti saya panggil panitianya,” kata Kades Kebintik, Edi Kurniadi. 

Kades bilang, dari keseluruhan pengusaha yang memiliki izin di perairan Sampur, setidaknya baru tiga perizinan yang dianggap legal, sementara dua lainnya masih belum. 

“Iya benar, cv kbtk punya Ale, cv perisai punya Atau dan satu lagi lupa namanya,” sebut Kades di hadapan wartawan Senin siang.

Dalam wawancara tersebut, Kades juga mengenalkan pihak media ke salah satu pengurus penambangan timah laut perairan Sampur. Tapi tak banyak informasi yang bisa digali terkait berapa tonase perhari yang dihasilkan dari aktifitas tadi. 

“Iya pak, kalau disitu ada lima perusahaan yang beroperasi, tapi seperti kata pak Edi memang baru tiga yang mendapat SPK dari pihak PT Timah,” kata dia. 

Selain itu, Kasatpol PP Pemkab Bangka Tengah, Erwan yang dikonfirmasi melalui pesan instan whatsapp Selasa pagi ini anehnya belum mengetahui adanya aktifitas penambangan timah laut di perairan Sampur, dan berjanji akan segera mengkroscek informasi. 

“Saya belum tahu ya pak, agar tidak miss coba saya kroscek dulu ya pak,”tulisnya. 

Terakhir, media juga mengirimkan konfirmasi pada pihak Humas PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, tapi sayangnya sampai saat ini belum direspon perihal makin banyaknya maraknya lokasi tambang di perairan Sampur, dan terus diupayakan segera tersambung agar berita bisa berimbang. (Red Babel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed