oleh

Lahan Desa Mendo Diperebutkan Korporasi, Warga Desa : Itu Warisan Turun Temurun

Pangkalpinang — Di desa Mendo  kecamatan Mendo Barat kabupaten Bangka Induk, Provinsi Bangka Belitung ( Babel ) sepanjang tahun 2019 yang lalu telah terjadi sengketa lahan, dan waktu itu berpotensi friksi terbuka antara pihak korporasi dan warga setempat, Kamis 03/Sept/2020.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh jurnalis di lapangan, bahwa kondisi ini terjadi tidak serta merta serta penuh dengan lika-liku mediasi, dan sengkarut lahan yang efeknya disinyalir bisa menyeret keterlibatan institusi aparat tertentu. 

“Iya ada petinggi institusi aparat tertentu setingkat Bintang Dua datang ke Balai Desa Mendo pak, tapi walau datang menggunakan uniform resmi, tapi saya heran saat itu dia bertindak sebagai Komisaris Perusahaan,” kata sumber seraya berpesan agar namanya dirahasiakan. 

Acara sosialisasi soal perizinan lahan di desa mendo (27/08). (sumber foto: istimewa)

Sumber bilang, dalam pertemuan tadi turut dihadiri oleh beberapa unsur Muspika setempat dan perwakilan kedua kubu yang pro dan kontra. 

“Undangan dibagi rata masing- masing 30 orang dari kedua belah pihak. Sayangnya saat kemarin sempat diwarnai insiden kecil berupa pelemparan pada atap Balai Desa oleh warga yang protes,” tambah sumber.

Camat Menyebut, Ada Dua Izin Lokasi Dengan Koordinat Beda

Selain itu, menurut keterangan Camat Mendo Barat, Ismunandar yang dikonfirmasi secara terpisah, dirinya tak menyanggah bahwa benar ada pertemuan di Balai Desa yang dihadiri oleh petinggi PT PAL dan dihadiri unsur Muspika tersebut. Camat menambahkan, pihaknya justru baru mengetahui bahwa ada dua izin yang berlaku di kawasan sengketa. 

“Iya, yang satu SK Bupati, yang kemarin sosialisasi izin dari Kementerian LHK Pusat. Kawasan sama, tapi koordinatnya beda,” ungkap dia.

Saat disinggung soal luasan lahan yang jadi melar menjadi 951 Ha dari sebelumnya sekitar 700-an Ha di SK Bupati. Ismunandar menjawab diplomatis, bahwa kedua lahan tersebut secara perizinan dinilai sah. 

“Iya benar suratnya yang izin OCC Kementerian LHK sebesar 951 Ha dibentang di depan hadirin. Tapi yang saya tahu, keduanya (PT SAML dan PT PAL) sama-sama memiliki izin,” kata dia.

Kilas Balik Sengketa Lahan Mendo 

Asal tahu saja, di 10/Feb/2019, wartawan pernah mempublikasikan soal dugaan pemalsuan dokumen dan penyerobotan tanah. Hal ini menurut informasi dilakukan secara terorganisir dan melibatkan mafia tanah lokal yang kerap dipanggil penduduk setempat dengan sebutan ‘makelar’

“Iya modusnya mereka memang mengumpulkan E-KTP warga kemudian setelah dirasa cukup maka mereka secara sepihak langsung melakukan proses jual beli di tempat tanpa diketahui oleh perangkat desa,” kata salah satu Kadus desa Mendo Mk, saat diwawancara via sambungan ponsel, di Minggu sore (10/02/2019) yang lalu. 

Selanjutnya di 15/04/2019, jurnalis kembali mempublikasikan temuan adanya semacam Moratorium dari sengketa lahan yang dimaksud. Dalam copy surat yang didapatkan jurnalis, disitu tertera beberapa poin soal moratorium. 

Surat Moratorium lahan desa mendo di 01/04/2019. (LH)

“Tanah/lahan yang telah dibeli oleh sdr. xx yang diperkirakan merupakan tanah Negara (yang belum/tidak diketahui oleh pemerintah desa) maka surat menyurat atas tanah/lahan tersebut DITUNDA (belum bisa dikeluarkan surat menyuratnya) dan surat menyurat tersebut akan dikeluarkan apabila ada kesepakatan antara sdr. xx dengan warga desa Mendo kecamatan Mendo Barat kabupaten Bangka dengan bukti-bukti surat terlampir atas sepengetahuan dan se-persetujuan dari pemerintah desa Mendo kecamatan Mendo Barat kabupaten Bangka,” bunyi surat di butir (d).

Kendati demikian, eskalasi suhu kian meninggi tatkala berturut-turut di 03/Nov/2019 dan 04/Nov/2019 bergantian ada dua kelompok warga yang berdemo di kantor Bupati Bangka. Keduanya seragam menyuarakan hal yang sama, yakni penolakan. Hanya saja, yang satu ingin agar Bupati mencabut izin berupa SK Bupati milik SAML, dan kelompok warga yang lain justru menolak kehadiran oknum pengusaha xx di desa mereka.

Demo kantor Bupati 03/11/2019. (LH)

“Lahan kami telah dijarah terang-terangan oleh para makelar pak, itu kan lahan warisan turun temurun tempat kami menggantungkan masa depan, sekarang sudah hilang,” kata perempuan pendemo di halaman kantor Bupati. 

Kedua pimpinan aksi massa, yakni Jaminus yang menolak PT SAML serta Zeky yang menafikan oknum pengusaha xx di desa mereka. Pada saat ditemui sebenarnya beratmosfir yang sama, yakni soal kejelasan status lahan. Sayangnya, kedua belah pihak masih memakai pola demonstrasi bukan diplomasi untuk mencapai tujuan. 

“Kita sebenarnya mungkin sama saja bang, menolak pihak luar mengaduk-aduk lahan warga desa kami, tapi faktanya karena masalah ekonomi ada saja warga yang tergiur dengan tawaran murah tapi berpotensi pidana dari oknum makelar,” kata Zeky saat diwawancara di kedai kopi Tungtau awal Desember 2019 yang lalu. 

Sementara yang terupdate sekarang adalah datangnya seorang petinggi institusi aparat tertentu berbintang dua, yang bukan saja memiliki peluang untuk mengobarkan kembali api dalam sekam konflik lahan di desa Mendo. Selain dari salah persepsi pihak warga dan aparat lokal setempat, dalam menyikapi kedatangannya. 

“Banyak pak yang kawal, dari kedua unsur aparat juga hadir. Tetapi waktu bicara, malah soal sosialisasi perizinan lahan. Itu yang saya tak habis pikir,” tutup sumber. (Red Babel) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed