oleh

Terkait Pilkada Serentak Di Masa Pandemi, Ini Kritik NU dan Muhammadiyah

*Regulasi Penyelenggara Pemilu Belum Beri Jaminan Pilkada Aman Di Masa Pandemi

Pangkalpinang — Indonesia mencatatkan rekor terbaru dalam angka penularan Covid19 di Kamis (24/09) kemarin. Dalam laporannya Satgas Penanganan Covid19 melaporkan ada sebanyak 4,634 kasus pasien konfirmasi terbaru dalam 24 jam terakhir, Jumat 25/09/2020.

Meski angka kesembuhan pasien juga mengalami peningkatan, yakni sebesar 3,895 pasien. Hingga secara kumulatif angka kesembuhan pasien mencapai 191,853 pasien. Tak urung tren penambahan sepanjang minggu ini fluktuatif di angka 4000-an pasien positif. 

Untuk angka pasien positif yang meninggal dunia, Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan ada penambahan 128 orang pasien, dengan total angka kematian mencapai 10,105 meninggal dunia. 

source pic : Kemenkes RI On Twitter

Sementara itu, dalam beberapa pernyataannya pihak pemerintah terkesan keukeuh untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak di 270 daerah. Dengan berbagai narasi yang mengatakan perlunya Pilkada tadi. 

Akhirnya, berbagai elemen masyarakat berupa Dua Ormas keagamaan terbesar di Indonesia ikut menyikapi konstelasi politik yang terjadi. Suara perlunya penundaan Pilkada disuarakan oleh PB NU melalui siaran persnya pada Minggu 20/09 kemarin. 

Menurut siaran pers PB NU, pemerintah memang menjamin pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dengan penerapan prosedur kesehatan 3M yang ketat. Walau kemudian dikatakan lagi, bahwa pengumpulan massa dalam tahapan kampanye tidak dapat dihindari. 

“Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” lanjut pernyataan sikap PBNU dikutip dari kontan, yang ditandatangani oleh Ketum PB NU KH Aqil Siradj.

Dari Ormas Muhammadiyah, melalui Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Pusat, Abdul Muti,i yang dihubungi wartawan cakrabhayangkara Jumat pagi ini, Ia menyatakan Muhammadiyah menilai sekarang ini Indonesia masih dalam masa darurat pandemi Covid-19. 

“Setelah satu semester ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, jumlah mereka yang wafat, dirawat, dan isolasi masih sangat tinggi. Berbagai cara penegakan disiplin tidak atau belum mampu mengatasi masalah. Di beberapa daerah juga terjadi pelanggaran oleh para calon kepala daerah, misalnya dalam bentuk pawai dan pengumpulan masa lainnya,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Pusat.

Abdul Mu’ti menambahkan, efek lainnya adalah kemungkinan terjadinya politik uang. Berbagai ancaman sanksi bisa  membuat masyarakat pasif dan pragmatis. Terbatasnya masa dan cara kampanye membuat masyarakat tidak mengerti program yang ditawarkan para calon. 

“Selain itu partisipasi masyarakat juga rendah. Ini akan mengurangi kualitas dan legitimasi hasil Pemilukada,” imbuhnya. 

Muhammadiyah juga memandang perlunya penyelenggaraan Pemilukada yang berkualitas. Pemilukada bukanlah sekedar proses pergantian kepemimpinan dan pengalihan kekuasaan, tetapi bagian dari proses demokrasi dan demokratisasi. Semua tahapan Pemilukada seperti kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan harus berlangsung  dengan baik. Pengumpulan massa tidak dapat dihindari. Penegakan disiplin dan ancaman sanksi tidak pernah terbukti berhasil.

“Muhammadiyah menilai berbagai regulasi KPU tidak memberikan jaminan keamanan dan keselamatan. Harganya terlalu mahal. Demi memenuhi hak politik, tidak seharusnya mengorbankan hak jaminan kesehatan dan hak hidup,” tutupnya. (LH) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed