oleh

Lemtari Dan Poldatra Bangka Belitung Periode 2020 – 2025  Resmi Di Lantik

Pangkalpinang – Babel, Cakrabhayangkaranews.com Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (Lemtari) dan Polisi Adat Nusantara (Poldatra) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi dikukuhkan.pengukuhan tersebut berlangsung di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung“ Sabtu, 14/11 -2020.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengangkat kembali adat istiadat di Negeri Serumpun Sebalai yang dulu sangat menemani dan di junjung tinggi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lemtari Suhaili Husein Datuk Mudo SH, tokoh masyarakat Babel Dato H Emron Pangkapi, Asisten III Pemprov Kepulauan Babel Darlan, Muspida Bangka Belitung, para Dato Pembina dan Pengurus Lemtari Bangka Belitung serta Jajaran Poldatra Bangka Belitung.

Sebelum dilakukan pengukuhan, kegiatan di awali dengan menyaksikan pertunjukan tari sambut dari sanggar Perindu serta pertunjukan Pencak Silat dan pertunjukan pertunjukan dari Poldatra Bangka Barat.

Pengukuhan pengurus Lemtari dan Poldatra Provinsi Bangka Belitung di lakukan langsung oleh Ketua Umum Suhaili Husein Datuk Mudo SH secara simbolis dengan mengubah PIN kepada Ketua DPW Lemtari Babel Dato Rdo Sri Sardi, MM, dan ketua Poldatra Radendo Suryadi Lahirdianto dan menandakan terbentuknya kepengurusan Lemtari dan Poldatra untuk masa Bakti 2020 – 2025, serta dibacakan Deklarasi Budaya yaitu “Kami bertekad dan lavender demi Generasi dan Peradaban Yang berADAT”

Usai pengukuhan, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Lemtari Babel, Pangeran Dato Rdo Sri Sardi mengatakan bahwa tujuan dikukuhkan nya Lemtari Babel ini untuk mengangkat kembali adat istiadat di daerah Serumpun Sebalai, yang mana dulu amat sangat dijunjung tinggi dan yang telah terkikis oleh perkembangan zaman dan teknologi.untuk itu Lemtari Babel akan menerapkan Hukum Adat Negeri yang ada di Negeri Serumpun Sebalai ini.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lemtari Pusat Suhaili Husein Datuk Mudo, menjelaskan bahwa jati diri bangsa Indonesia itu adalah orang beradat. Sepertia yang diketahui bahwa kehidupan diatur oleh 3 (Tiga) hukum, yakni Hukum Adat, Hukum Agama dan Hukum Negara. Hanya saja, saat ini Hukum Adat sebagai hukum pertama yang berlaku di dalam kehidupan manusia sekarang sedikit demi sedikit mulai ditanggalkan dan dijalankan adalah Hukum Agama dan Hukum Negara yang kini dijalankan dengan baik.

Penegakan Hukum Adat dalam kondisi sekarang diatur sebagai Filter budaya luar yang bertentangan dengan nilai – nilai adat istiadat yang masuk ke negefi ini, tutupnya. (Ardi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed