oleh

Ir. Herry Apryanto, S.SHut, IPP – KKPH Balantak : Pembabat Kawasan Akan Ditindak

Luwuk, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Antara risiko pekerjaan dan ketidak pahaman masyarakat, itulah yang sering dihadapi jajaran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balantak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Suteng). Ketika ada perusahaan membuka tambang atau perkebunan, semua berjalan diam-diam bahkan setelah itu berlalu. Namun saat terjadi bencana — tanah longsor misalnya ataupun banjir — tudingan akan langsung ke kehutanan dimana KPH berada di garda terdepan. “Ya begitulah. Soal komplain. makian, umpatan keberatan dan macam-macam yang bernada minus, sering dialamatkan ke kami. Istilahnya, itu sudah menjadi santapan sehari-hari,” begitu kata Kepala KPH Balantak Ir. Herry Apryanyo, S.S.Hut, IPP saat ditemui CBN di Kantor KPH Balantak di Luwuk, terkait kesehariannya menakhodai KPH
Balantak.

Kata Herry, begitu beragam permasalahan kehutanan yang dihadapi kesatuannya. Tapi, tidak semua persoalan pemangkuan dibawah kewenangan KPH. Sebab, ada sejumlah balai pusat berkedudukan di provinsi yang mempunyai otoritas atas sejumlah pelanggaran di hutan. Misalnya, jika ada perambahan hutan dan pencurian kayu, maka Balai Gakkum (Penegakkan Hukum) yang mempunyai kewenangan dalam hal penindakan. Begitu pula pelanggaran lainnya. Sudah ada masing-masing balai yang ditempatkan kementrian di Palu.

Misalnya Balai Pengolahan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XII Palu, Balai Pemanfaatan Kawasan Hu tan Wijayah XVI Palu, Balai Pengolahan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Semuanya merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kementrian Kehutanan yang ada di provinsi, dibawah koordinasi Dishut Sulteng.

Meski begitu — kendati dengan perselonel serta sarana prasarana terbatas — jika terjadi kejadian insidentil berupa gangguan dilapangan dan butuh langkah taktis, langsung kami tindaki. Seperti, pencurian, perambahan atau penebangan liar,” tegas Herry Apryanto.

Menurut Herry, tanggung jawab KPH Balantak atas lokasi pemangkuan sekitar 109.000 Ha berdasarkan SK Men hut No. 635/Menhut – 11 – 2013, tanggal 29 September 2013. Terasa sangat luas dengan personel yang terbatas. Tapi pihaknya tak pernah mengeluh. Kendati sebetulnya banyak yang menjadi uneg-uneg Jadi, kendatipun dengan keterbatasan — termasuk anggaran — jika terjadi, gangguan di hutan, tetap dilakukan upaya-upaya pencegahan. “Patroli hutan tetap kami lakukan. Jika ada pelanggaran,” kata Herry. Visinya adalah, Pengolagan Hutan Adil Berkelanjutan – Masyarakat Sejahtera.

Wilayah KPH Balantak sendiri meliputi 10 wilayah kecamatan. Luwuk Utara, Luwuk Timur, Masama, Kamala, Muntoh, Balantak Selatan, Balantak, Balantak Utara, Bualemo dan Pagimana.

Menurut Herry, dari 17 industri shawmill di Kabupaten Banggai sudah lebih banyak yang tutup. Rata-rata lantaran kesulitan bahan baku. Hanya satu atau dua perusahaan yang bertahan. Termasuk HPH PT. Dahatama di Dusun/Desa Panjokon.* (bersambung). jim – jay

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed