oleh

Bujang Musa, SH, MH, Praktisi Dan Konsultan Hukum FPII : Jadikan UU Pers No.40 dan Kode Etik Jurnalis Sebagai Pondasi Dalam Melaksanakan Peliputan Di Lapangan

Pangkalpinang Bangka, Cakrabhayangkaranews.com Keprihatinan terhadap Insan Pers saat menjalankan tugas liputan yang sering kali terimidasi hingga berujung kepercayaan diri terhadap yang diamanatkan dalam Undang Undang Pers No. 40 Tahun 1999, membuat salah satu pengiat pers dan Advokad Hukum Pangkalpinang, Bujang Musa, SH, MH angkat bicara.

Bujang Musa, SH, MH merupakan salah satu Advokat Hukum di Paradi Pangkalpinang yang juga merupakan Konsultan Hukum Forum Pers Independent Indonesia (FPII).

Sebagai pengiat Pers dan pakar Hukum Senior, Bujang Musa, begitu nama pangilan ngetopnya, memberikan semangat dan motivasi kepada Insan Pers, saat berkumpul bersama di Sekretariat Forum Pers Indonesia Merdeka (FPII), Jalan Kampung Melayu Kota Pangkalpinang Bangka Belitung, 19/11 / 2020.

Dalam menyemangati Insan Pers, Bujang menyampaikan agar para Insan Pers tetap teguh menjalankan profesinya berdasarkan Undang Undang Pers No.40 Thn 1999, ia menilai banyaknya awak media atau Insan Pers yang terintimidasi, padahal Pers yang dilindungi oleh Undang Undang Pers itu sendiri dan aturan Hukum yang sesuai di Indonesia.

Bujang melanjutkan, sama berhubungan dengan lembaga lembaga lainnya, juga memiliki undang undang dan Kode etik misalnya Kepolisian, Hakim, Jaksa dan Juga Advokat Hukum. Lalu kenapa Institusi yang memiliki aturan dan struktur yang sama yang selalu menginterfensi Hak Pers saat menjalankan tugas, padahal sudah sesuai dengan aturan dan Undang-Undang serta Kode etik mereka.

Why kok masih ada aja Institusi yang paham akan aturan dan Undang – Undang, selalu melakukan Interfensi terhadap kerja Wartawan di lapangan ?, “kata Bujang.

Kembali Bujang Musa mengatakan padahal menyampaikan suatu pendapat dengan mendukung pembangunan di suatu Negara atau daerah dengan di sampaikan berbagai informasi pendidikan, budaya atau aturan hukum yang dijalankan di suatu negara, contoh Pers menyatakan suatu informasi tetapi ada salah satu Institusi yang menerima penyampaian tersebut.

Dalam konteks ini, secara tidak langsung Pers memiliki Imunitas hingga tidak memiliki kontrol dan pencemaran nama baik yang melanggar UU ITE, kenapa? Karena Pers selalu menyampaikan Informasi yang berasal dari Nara sumber saat melaksanakan liputan dilapangan.

Pada kesempatan itu juga, Bujang Musa menguraiikan masalah yang sering di kenakan keoada Insan Pers, salah satunya pencemaran nama baik, karena Pers sifatnya tidak bisa ditindas dengan dugaan pencemaran nama baik, karena pers memiliki hak jawab kemudian hak tolak dan juga hak, yang semestinya semua lembaga harus mengakui hal tersebut dalam lembaran Negara dan tentunya masuk dalam Negara.

Bujang Musa sangat menyayangkan dalam suatu Lembaga Negara, kapan saja, kapan saja, atau pura-pura tidak tahu akan Undang-undang Pers tersebut.

Sebagai bentuk dukungannya kepada Insan Pers yang tergabung dalam Forum Organisasi Pers Indonesia Independen (FPII), bujang memotivasi para Insan Pers agar selalu memahami Undang Undang, karena UU Pers meruoakan pondasi yang kokoh dalam memberikan perlindungan kepada Insan Pers dalam melaksanakan tugas – tugas dilapangan .

Untuk itu Bujang Musa menekankan agar para Insan Pers jangan takut dalam membuat publikasi pemberitaan, dan dalam membuat berita harus sesuai dengan Kode Etik yang kita miliki.

“Dalam pemberitaan harus berimbang, karena tugas yang memberikan Informasi bukan membuat Informasi,” tutup Bujang. (Tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed