oleh

Zulfakar Nasir, SE – Wakil Ketua DPD PD Sulteng : Kader Partai Dibantu Sesuai Proporsi Masalah

Palu, Sulteng Cakrabhayangkaranews.com (CBN)Apa sikap pengurus DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Partai Demokrat (PD) Sulawesi Tengah (Sulteng) jika kadernya menghadapi masalah? Dibiarkan saja, atau dibantu?

Pertantanyaan tersebut mengemuka terkait dua soal menyangkut kader dan disebut-sebut juga “melanggar” marwah partai. Pertama, gugatan Ketua DPC PD Bangkep Nurdin Lagandja atas pemilihan Wakil Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) oleh DPRD setempat, beberapa waktu lalu. Kedua, soal Nurdin diduga meminta dana kepada Wabup Bangkep terpilih Salim J Tanasa. Ketika itu, Nurdin beralasan bahwa dana yang ia minta akan diserahkan ke DPP PD dan DPD PD Sulteng. Persoalannya, apakah dana tersebut benar-benar diteruskan ke DPP atau DPD? Untuk tujuan apa terkait apa, rinciannya berapa dan siapa oknum penerimanya?

Kalau memang permintaan dana oleh Nurdin secara administratif untuk DPD, maka harusnya diketahui oleh ketua atau sekretaris. Lalu penyerahan ke DPD kalau memang ada, dalam konteks apa?
Jika permintaan uang dari Salim J Tanasa untuk tujuan mengundurkan diri atau sengaja untuk kalah, itulah yang menarik.
Inilah yang perlu penelusuran dan butuh bukti-bukti konkreet.

Nampaknya, soal ini memang tepat jika yang menjelaskannya langsung pengurus DPD PD Sulteng. Maka, CBN menyempatkan waktu meminta tanggapan Wakil Ketua DPD PD Sulteng Zulfakar Nasir, SE baru-baru ini.

Zulfakar menerima CBN di ruang Wakil Ketua, Gedung Sekretariat DPD PD Sulteng, Jl. Veteran Bawah Palu.

Pertanyaannya, apa sikap pengurus DPD seputar persoalan Nurdin? Menurut Zulfakar, secara bijak wajar kalau demokrat membela kadernya — siapapun dia — berhak memperoleh akomodasi pembelaan DPD secara objektif dan netral. Apalagi jika menghadapi masalah hukum. Tapi semua tergantung masalah apa dulu itu? Patut dibela, ditindak lanjuti atau malah ditelusuri, terkait pelanggaran etika, kepatutan dan norma partai?

Kembali kegugatan atas pelaksanaan pemilihan Wabub Bangkep yang menurut Nurdin menyalahi Tatib, maka DPD PD boleh menyiapkan pendampingan hukum, jika Nurdin menggugat melalui PTUN. “Tapi Nurdin harus datang ke DPD selaku kader, untuk menyampaikan permasalahannya. Baru kita bisa lihat dan mengambil langkah tepat, setelah lewat pembedahan masalah. Namun, baiknya Nurdin maupun Salim harus “buka” mulut dulu dan bicara.

Menurut Zulfakar, yang bisa membatalkan atau memutuskan kalau pelaksanaan pemilihan Wabup Bangkep yang dilaksanakan oleh DPRD setempat menyalahi konstitusi, ranahnya lewat putusan PTUN. Yang menarik buatnya kata Zulfakar, bila ada kongkalingkong antara Nurdin dan Salim. Tapi kalau melihat perkembangannya Nurdin kemudian menggugat, berarti tidak ada kongkalingkong diantara mereka. “Kalau misalnya ada pengaturan, Nurdin pasti duam-diam saja. Dan jika Nurdin menggugat, berarti ada yang tidak benar dalam proses pemilihan kemarin itu,” kata Zulfakar.

Menurut Zulfakar, pengalamannya saat menjadi anggota DPRD Provinsi saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubebrnur, dalam Tatib harus dibentuk Pansus (Panitia Khusus).

Rupanya, waktu pemilihan Wabup Bangkep tidak ada Pansus Tatib. Dalam Tatib sudah termaktub pergantian kepala daerah, baik bupati maupun wakil bupati. Di Bangkep yang dibuat adalah Panlih (Panitia Pemilihan).

Zulfakar melihat, yang dituntut oleh Nurdin tidak dilakukannya konsultatif seperti ke Gubernur. Sementara Ketua DPRD Bangkep dalam versinya sesuai pemberitaan, telah menggelar paripurna pemilihan dan paripurna penetapan. Artinya sudah sah.

“Saya sudah sampaikan ke Nurdin, kalau memang kuat bukti-bukti, ajukan permasalahannya ke DPD PD Sulteng nanti kita bantu. Karena kita ada tim pembelaan hukum,” tegas Zulfakar.

Namun, sampai berita gugatan Nurdin tayang lebih dari sekali imbuh Zulfakar, yang bersangkutan tidak pernah datang.(bersambung).* jim – jay

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed