oleh

Dugaan Manipulasi ADD-DD di Morowali Kembali Disorot – Warning Buat Bupati

Dugaan Manipulasi ADD-DD di Morowali Kembali Disorot – Warning Buat Bupati

Bungku, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Oknum Kades Bete-bete, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial “R” akhirnya ditahan. “R” ditahan lantaran terlibat kasus pemerasan dan pengancaman perusahaan, dan PT. HJ — yang diperas dengan ancaman — pun melapor. “R” kini berada ditahanan Mapolda Sulteng, menunggu proses selanjutnya.Penahanan Kades Bete-bete tersebut tertuang dalam surat perintah Penahanan No.SP.Han/01/1/ditreskrimum tanggal 12 Januari 2021. Dimana sebelumnya Polda Sulteng mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap “R” dengan No.SP.Kap/01/1/2021/Ditreskrimum tanggal 11 Januari 2021.Sebuah pelajaran berharga.

Nah, ditahannya “R”, nampaknya adalah “sinyal” bakal diungkapnya sejumlah “rapor merah” oknum-oknum kades “nakal yang ada di wilayah Bahodopi dan kecamatan pesisir Bungku. Sebab kental dugaan, banyak — tidak semua — oknum kades yang telah memanipulasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan pemanfaatan Dana Desa (DD), dari APBDes ke APBD petubahan. “Lantas, siapa saja oknum kades yang “tersandung” dugaan manipulasi anggaran desanya? Tunggu, sabaaaar. Nanti ditayang pada berita berikutnya,” ungkap sumber CBN di Bungku, Minggu (28/2).

Yang pasti — seperti dalam catatan yang dieroleh CBN — manipulasi anggaran desa tersebut terjadi ditahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada laporan APBDes tahun 2016. Menarik kan?

Kades yang memegang “raport merah” tersebut, terjebak dalam dugaan penyalah gunaan wewenang dan jabatan dengan “memainkan” ADD dan DD.

Dalam investigasi CBN dan Kabar Today.com baru-baru ini wilayah Kecamatan Bahodopi dan Bungku Pesisir, masalah yang bakal menyeret para oknum Kades “nakal”, rata-rata adalah dugaan penyalah gunaan ADD dan DD yang — maaf — tidak tuntas, mark up, serta infrastruktur desa yang fiktif atau tidak berwujud, kendati tercantum jelas dalam APBDes.

CBN mereview kejadian serupa tahun 2019-2020 lalu di Desa Lamontoli, kecamatan “tetangga” Bungku Pesisir yakni, Bungku Selatan. Oknum Kadesnya dicopot dan disanksi sesuai kesalahannya, karena memanipulasi belanja ADD dan DD yang tidak tuntas. Bahkan ada infrastruktur yang juga sudah dianggarkan dalam APBDes berjalan, tetapi fiktif di lapangan.

Nah, kembali menyorot kinerja para oknum kades di Bungku Pesisir, ada juga yang tidak menyelesaikan kewajiban membangun sejumlah infrastruktur desanya bahkan fiktif realita alias tidak ada fisiknya. “Yang miris, oknum Kades malah memanfaatkan uang yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi serta menambah — maaf — “pasangan hidupnya” dengan “bonus” membelijan kendaaran. Ini kenyataan yang terjadi,” tambah sumber. Haaaa??!. Ini warning buat bupati.* kas – jay (bersambung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed