oleh

Plt Bupati Morut Musda Guntur, MM – Mengembalikan Jabatan ASN ke Posisi Semula

 

Kolonedale, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) –
Banyak kalangan menyambut gembira, kembalinya sejumlah pejabat dan ASN (Aparat Sipil Negara) pada posisi dan jabatan semula, setelah mengikuti pelantikan “kontoversi” beberapa waktu lalu.

Kurang atau lebih dua bulan, kepastian akan nasib mereka yang dilantik pada Januari 2021 oleh Bupati Asrar Abd. Samad, akhirnya terjawab.

Plt Bupati Morowali Utara (Morut), Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah (Sulteng) Ir. Musda Guntur, MM mengeluarkan SK bernomor : 821/122/RHS/Kep.B.MU/III/2021 tentang perubahan Keputusan Bupati Morut sebelumnya, Asrar Abd. Samad.

Langkah yang diambil Bupati Musda Guntur sesuai SK tersebut, setelah menimbang bahwa pengangkatan PNS/ASN dalam jabatan struktural maupun fungsional yang para pejabatnya — sebelumnya sudah dilantik — namun tidak sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan.

Langkah pengembalian posisi jabatan sejumlah pejabat dan ASN di Morut tersebut, tentulah guna memberikan kepastian hukum dan menghindari akibat hukum serta untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan lain-lainnya. Maka, para pejabat/ASN tersebut, dikembalikan pada posisi semula.

Informasi yang diperoleh CBN menyebutkan bahwa pelantikan yang terjadi kala itu, tanpa melalui koridor Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang diketuai Sekdakab Morut.

Nah, beberapa waktu lalu terkait pelantikan — maaf — “inprosedural” tersebut, CBN sempat meminta komentar Plt Bupati Morut Musda Guntur, soal perlu tidaknya mengisi jabatan kosong pejabat eselon 2, agar tidak muncul kesan terjadinya kevakuman.

Menurut Musda, sebetulnya ketija itu, cukuplah Bupati menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) jika ingin mengisi kekosongan jabatan. Sehingga benar-benar tidak perlu atau memang tidak dibutuhkan sebuah pelantikan. “Saya kira dengan menunjuk Plt, maka roda pemerintahan tetap berjalan jika alasan bupati demi memperlancar sisi pelayanan. Bukankah engan pelantikan yang terjadi, mengakibatkan ada pejabat diuntungkan dan juga ada yang dirugikan,” tukas Musda Guntur.

Ya begitulah. Pada pekan ketiga Januari 2021, 100-an lebih ASN eselon 3 dan 4 dilantik Bupati Asrar. Semiggu kemudian masih ASN eselon 3 dan 4 yang dapat jatah ikut dilantik. Disusul pelantikan ketiga, pada sembilan pejabat eselon dua. Akibatnya, ada pejabat yang naik eselon, demosi atau turun jabatan, serta menyebabkan dua pejabat harus non job.

Turunnya “SK Penyejuk” Plt Bupati Musda Guntur, juga merupakan pengejawantahan Surat Mendagri No. 800/1387/OTDA/tanggal 3 Maret 2021 terkait teguran terhadap pelaksanaan pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional di lingkungan Pemdakab Morut. Disusul Surat Gubernur Sulteng No : 800/94/BKD/ tanggal 10 Maret 2021, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian sejumlah pejabat tersebut yang dilakukan oleh Bupati Asrar, kendati itu sebuah hak prerogatif.

Sumber CBN di Kolonedale menyebutkan, dengan adanya SK Plt Bupati Morut Musda Guntur, banyak yang gembira dan sujud syukur. Siapa?Pastilah pejabat dan ASN yang demosi serta yang non job. Demosi — seperti yang sudah dipapar diawal, merupakan salah satu dari tiga jenis perubahan jabatan selain promosi dan mutasi. Demosi juga adalah perubahan jabatan menuju jenjang atau jabatan yang lebih rendah dan didasari oleh pertimbangan turunnya prestasi dan konduite (kemampuan – red) kerja pejabat atau ASN yang bersangkutan.

“Kalau yang sedih adalah pejabat dan ASN yang terlanjur menduduki posisi. Padahal secara kepangkatan — dan mungkin saja pengalaman — belum pantas menduduki — “kursi dan job” tersebut,” komentar sumber CBN. Nah … ?!* jay

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed