
Atas : Kasi Penkum Kejati Sulteng – Laode Abd. Sofian, SH, MH
Palu, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) –Santosa tengah mempertontonkan ketidak taatan seorang warga negara terhadap hukum, begitu nilai banyak kalangan kini. Sementara itu, ditengah kemangkiran Santosa, sudah sejumlah saksi yang berkaitan kasus ini dipanggil penyidik, tapi belum ada tanda-tanda hadirnya Santosa untuk memenuhi panggilan.
Hingga berita ketiga CBN ini tayang, boss PT. Astra Agro Lestari Indonesia (AALI) — yang tersandung kasus dugaan keterkaitan pengambilalihan lahan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV yang ditengarai menimbulkan kerugian negara sekitar Rp. 79 Miliar, serta dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Santosa
masih belum memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng).
“Ya. Harusnya jika Santosa warga negara yang baik, taat dan menghormati hukum, tentu ia dengan sukarela datang memenuhi panggilan penyidik Kejati Sulteng, terkait kasus yang tengah menderanya,” komentar sumber di lingkup Kejati Sulteng, Selasa (25/2/2025).
Sementara Kasi Penkum Kejati Sulteng Laode Abd. Sofian, SH, MH yang dikonfirmasi CBN baru-baru ini, masih belum banyak berkomentar. Sofian juga menyatakan belum ada jadual pemanggilan kedua untuk Santosa.
Sejauh ini sebut Sofian, kasus Santosa masih bergulir.dan terus didalami. Bahkan beberapa pekan kemarin, sejumlah saksi dipanggil. Terdiri dari sejumlah mantan pejabat di Kabupaten Morowali Morowali. Ada mantan Kabag Hukum tahun 2006 dan 2010. Kabag Umum Tahun 2007, Kabid Perkebunan Sulteng tahun 2015 dan juga Kabid Perkebunan di tahun yang tidak tertera. Selain itu, sudah dipanggil mantan Asisten Bidang Perekonomian, Setda Morowali tahun 2006 – 2007. Ada pula mantan Kadis Pertanian Morowali tahun 2006 serta Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN I. Terakhir, Kaban Perencanaan Pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2006. Mereka adalah saksi penyidikan untuk PT. RAS — anak perusahaan PT. AALI. “Nah ini kan sudah jalannya kian mengkristalnya langkah penyidikan pihak Kejati Sulteng sehingga Santosa tidak bisa lagi mengelak,” komentar sumber itu.
Mangkirnya Santosa dari panggilan penyidik Kejati Sulteng, dinilai berbagai kalangan di Palu seolah menunjukkan ke khalayak bahwa Santosa tengah melakukan perlawanan. Ia “keras kepala”, membangkang dan menunjukkan sikap “menantang hukum” plus tidak kooperatif.
Idealnya setelah usai pemeriksaan saksi-saksi dari Kabupaten Morowali, Santosa sudah harus hadir memenuhi panggilan penyidik, tanpa menunggu panggilan kedua. Ia harus menghormati hukum.
Disini nilai sumber, independensi dan integritas Kejati Sulteng — sekali lagi — memang tengah dipertaruhkan, ditengah “berlarutnya” kemangkiran Santosa. Tajamnya Kejati Sulteng tengah diuji, “membedah kepongahan” Santosa. “Kalau begini, sama dengan Santosa memandang hukum dengan “sebelah mata”, tuding sumber.
Terus, sampai kapankah Santosa mangkir, sementara kasusnya — perlahan rapimpasti — terus dikuak dan dikuliti? “Kendati sudah terlampau terlambat, Santosa harusnya sudah hadir dan mematuh panggilan penyidik Kejati Sulteng, sehingga tidak menjadi preseden buruk, munculnya ragam opini yang kian memantik rasa penasaran,” tekan sumber lagi.
Seperti diketahui, Santosa dipanggil hendak dihadirkan untuk menjawab rentetan tanya, tentang dugaan kasus yang tengah menimpanya. Santosa harus jawab itu semua. Sebab, jangan Santosa lupa akan pepatah lama nan santun, “Sepandai Tupai Melompat, Pasti Akan Jatuh Juga”. Artinya, sampai kapan Santosa mangkir, hukum akan terus memburunya dan bakal menyingkapi “daftar dosanya”. Jadi tetap tunggu, pengungkapannya. “Bukankah hukum adalah panglima. Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi?,” tutur sumber mengakhiri. Nah! * jay – bagian ketiga