Alkaf, ST, MAP – Plt. Kadis PUPR Morowali
Bungku Morowali, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) –
Membangun infrastruktur dasar di Kabupaten Morowali, masih menjadi prioritas Dinas PU dan Penataan Ruang (PUPR), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebab, infrastruktur dasar akan pengaruhi semua infrastruktur lainnya, jika penanganannya tidak mantap. Setidaknya infrastruktur dasar dimaksud, juga sudah tercakup dalam visi misi Bupati Morowali. Dan dilingkup ke – PU – an, infrastruktur dasar itu adalah jalan dan air.
Demikian Plt. Kadis PUPR Morowali Alkaf, ST, MAP kepada CBN baru-baru ini. Menurutnya, penanganan air bersih di Morowali dari darat hingga ke pulau-pulau, tengah dilakukan dengan optimal. “Optimalisasi itu kita lakukan. Baik dengan memanfaatkan air baku atau sumur bor, disesuaikan karakteristik daerahnya. Juga tetap disesuaikan dengan ketersediaan dan kesiapan anggaran,” kata Alkaf.
Daerah-daerah yang menjadi prioritas pengoptimalan air bersih itu sebut Alkaf, seperti Menui Kepulauan, Bungku Selatan dan Bungku Pesisir serta daerah-daerah sekitarnya dengan sejumlah titik yang ada.
Kemudian jika bicara jalan kata Alkaf, untuk jalan kabupaten dan provinsi, sementara ini tidak terlalu bermasalah di Morowali. Yang butuh perhatian justru jalan nasional yang berada dibawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV Sulteng. Menyoal penanganan jalan, tetap ada interkoneksi dan koordinasi. Namu.regulasilah yang membatasinya. “Sementara terkesan perhatian Balai Jalan seperti tidak ada. “Padahal, kontribusi perusahaan di sana terhadap negara dan provinsi — dimana daerah itu dilintasi jalan nasional — sudah luar biasa,” tegas Alkaf.
Alkaf menambahkan, ruas jalan Balai (nasional – red) sejumlah daerah Sulteng rata-rata sudah baik. Hanya jalan nasional di Morowali (Bahodopi) yang sangat jelek. “Kalau saya, biarpun di sana banyak perusahaan, tapi jangan timpakan tanggung jawab pembenahan jalan nasional kepada perusahaan. Tapi, laksanakan dulu kewajiban bahwa ruas di sana (Bahidopi dan seterusnya – red) adalah tanggung jawab balai jalan. “Boleh dikata, Balai Jalan tidak bertanggung jawab. Coba liat sendiri kondisi jalan itu sekarang, sudah tidak layak. Sementara masyarakat tidak tahu batas kewenangan. Mereka tahu itu tanggung jawab PU, dan menunjuk kita di daerah,” tukas Alkaf.
Janganlah tambah Alkaf, tiba masa tiba akal. Nanti datang bencana baru bergerak. Artinya, kita semua bersama stakeholder memiliki tanggung jawab bersama terhadap daerah ini. Tapi tentulah sesuai tugas dan fungsinya, tegas Alkaf.* jay
