CBN, Kotabaru Kalimantan Selatan – Wakil Ketua DPRD Kotabaru Khairil Anwar dari fraksi Partai Golongan Karya Kotabaru dalam sidang Paripurna, Senin 21-10-2026 melaporkan berhasilnya dihimpun dalam reses tahap II tahun sidang 2026-2027, ada 664 usulan rakyat dari Empat Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Kotabaru.
Sebanyak 664 usulan rakyat itu terdiri dari empat Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Kotabaru dan dihimpun dalam Reses Tahap II Tahun Sidang 2026/2027. Seluruh aspirasi tersebut resmi dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Khairil Anwar.
Rapat Paripurna hasil Reses digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kotabaru lantai III. Rapat menjadi forum pertanggung jawaban moral dan politis anggota DPRD kepadakonstituen nya.
Mm”Ini adalah bentuk pertanggung jawaban moral dan politis anggota DPRD kepada masyarakat Kabupaten Kotabaru. Semua aspirasi yang kami serap di lapangan akan kami perjuangkan,” tegas Khairil Anwar di hadapan peserta paripurna.
Khairil menjelaskan, kegiatan reses Tahap II telah dilaksanakan selama tiga hari, dengan menyasar langsung masyarakat di pelosok desa hingga pesisir pulau.
Dari hasil rekapitulasi Sekretariat DPRD, total 664 usulan tersebar di empat Dapil:
– *Dapil I: 180 usulan*
– *Dapil II: 161 usulan*
– *Dapil III: 119 usulan*
– *Dapil IV: 204 usulan (terbanyak)*
Secara umum, aspirasi masyarakat mengerucut pada tiga isu krusial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Pertama, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.* Masyarakat mendesak peningkatan kualitas jalan rusak, pembangunan jembatan penghubung antar wilayah dan antar pulau, penanganan drainase, air bersih, pemecah ombak di kawasan pesisir, hingga penerangan jalan umum (PJU) dan penanganan sampah.
Kedua, Pendidikan, Kesehatan dan SDM.* Warga meminta rehabilitasi sekolah rusak, peningkatan layanan Puskesmas dan rumah sakit, jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu, serta penambahan beasiswa pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM Kotabaru.
Ketiga, Ekonomi Kerakyatan dan UMKM.* Aspirasi meliputi bantuan hibah untuk UMKM, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, revitalisasi pasar tradisional, pupuk bersubsidi, serta bantuan sarana ibadah.
Khairil menegaskan, ratusan usulan tersebut tidak akan berhenti sebagai laporan semata. Seluruhnya akan dibawa ke pembahasan tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
“Harapannya, semua aspirasi ini terakomodir dan menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kotabaru ke depan. Kita ingin pembangunan yang berbasis kebutuhan rakyat, bukan sekadar program di atas kertas,” jelas Khairil.
*(Syf)
