Sigi, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Infrastruktur yang memprihatinkan di wilayah Kabupaten Sigi dan Donggala (Sigala – red), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi catatan penting untuk segera dibenahi dan dibangun. Utamanya, infrastruktur jalan dan air bersih yang masih sangat menyedihkan. Kondisi tersebut bisa dilihat didaerah-daerah lingkar lembah. Masyarakat disana, mengeluhkan kondisi yang kurang baik tersebut, pasca gempa dahsyat 7,3 SR disusul likuifaksi melanda Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala -red) sehingga merusak total kemajuan daerah yang telah sempat dibangun.
Demikian antara lain yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulteng H Muharam Nurdin, SSos, MSi kepada CBN baru ini di Palu.
Menurut Muharram, saat ia turun reses ke wilayah Kecamatan Marawola Barat kearah Timur dan Selata, didapatinya infrastruktur jalan masih sangat menyedihkan.
Demikian juga masalah air bersih dirasakan masyarakat yang bermukim di deerah lingkar lembah berbatasan dengan wilayah Kota Palu, juga jadi keluhan masyarakat. “Saya menjajal jalan di wilayah yang namanya Kalukubula, sangat kecil. Sehingga itu menimbulkan kemacetan pada jam-jam tertentu. Karena itu, pemerintah harus memprioritaskan untuk pembenahan dan peningkatkannya,” kata politikus Partai PDIP empat periode di DPRD Provinsi Sulteng.
Sebagai catatan penting katanya bahwa di Kabupaten Sigi, sarana perkantoran juga masih menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat. Hingga sekarang juga belum.ada.
Di Sigi hari ini, juga bagaimana membangun ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Karena areal persawahan masyarakat hingga kini pun belum bisa digarap. Ya, lantaran irigasi yang rusak tidak dibangun lagi. Seharusnya, dua tahun ini sudah ada penanganan khusus. Karena air di sana — diperkirakan nanti tahun 2024 — air baru bisa tembus, maka untuk dua tahun ini apa yang bisa diberikan pemerintah ke masyarakat atau bagaimana mencarikan solusinya. “Makanya saya katakan tadi, harus ada penanganan khusus,” tukas Muharram Nurdin yang sudah dua periode menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Sulteng.
Jika masyarakat mengeluhkan tidak ada air kata dia, mestinya pemerintah lewat dinas terkait memberikan pompa air sehingga masyarakat bisa tertolong. “Bayangkan, posisi sudah tidak.memiliki rumah, tidak ada lahan garapan, kerja serabutan, maka harusnya pemerintah hadir,” tukas Muharram.
Dengan memberikan sumur pompa yang bisa mengairi sawah masyarakat, petaninya akan dapat menanam di lahannya yang kering. Paling tidak, untuk dua tahun berjalan.
Di dua wilayah (Sigi dan Donggala -red), juga masih banyak masyarakat yang sudah tidak menerima hak-haknya. Masih banyak yang tinggal di Hunian Sementara (Huntara – red) sehingga itu menjdi persoalan. Mereka yang bagai “anak ayam kehilangan induk” itu, juga harus segera dicarikan solusi secepatnya, seperti apa. “Saya melihat disini minimnya koordinasi sehingga data menjadi tumpang tindih. Dan juga kurangnya keberanian pemerintah untuk mengambil keputusan. Padahal ada anggaran, tetapi tidak terserap. Mengapa? Lantaran keterlibatan Pemda yang tidak maksimal. Sehingga uang yang ada terancam dikembalikan,” sebut Muharram.
Nah, jika tidak lagi ada perpanjangan penanganan pasca bencana, maka uang harus dikembalikan ke kas negara. “Maka, jika dana dikembalikan kepusat, pastilah akan panjang lagi pembahasan,” Muharram mengingatkan.
Apa yang dirasakan.masyarakat Sigi tambah Muharram, juga sama dirasakan di rata-rata wilayah Kabupaten Donggala. Contohnya Hunian Tetap (Huntap)-nya ada yang belum siap. Contoh kecil, seperti yang dialami masyarakat Loli. “Masyarakat di sana dilarang membangun di daerah — yang katanya merah — tetapi mau pindah kemana mereka? Sementara pemerintah tidak menyiapkan Huntara dan Huntap. Maka mau tak mau mereka tetap akan kembali bermukim di tempat semula. Itu masalahnya. Pemerintah harus siapkan lapangan kerjanya juga rumah dan sebagainya buat mereka, sehingga semuanya menjadi teratur,” pungkas Muharram.* jay
