Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantah, dapat menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu hamparan dengan ketentuan tertentu, pastinya berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat.
Upaya pemerintah dalam menaikkan status tanah dan harga jual demi keselarasan hidup masyarakat telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Namun upaya pemerintah pusat mengenai program tersebut tidak seimbang dengan pemerintah yang dibawah karena banyak terjadi dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok program Pendaftaran PTSL yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa berkedok pembentukan panitia pelaksana.
Meski ketentuan biaya Pendaftaran PTSL tersebut sudah diatur oleh SKB 3 Menteri, namun masih saja ada desa yang memungut biaya lebih dari itu, dan dengan menghadirkan beberapa media serta Aparatur Penegak Hukum (APH), V sebagai upaya pembuktian kepada pihak terkait supaya terlihat atusiasme warga atas program PTSL
Biaya kepengurusan PTSL — khususnya di Desa Banjaran, Kecamatan Baureno oleh panitia sebesar ± Rp 500.000. Tapi bagi warga Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, jumlah itu sungguh sangat besar. Apalagi kejelasan atas peruntukannya tidak transparan ke masyarakat.
Investigasi terkait PTSL di Desa Banjaran dilakukan atas aduan beberapa anggota masyarakat kepada salah satu tim awak media terkait biaya yang ditentukan serta dugaan penyelewengan dana yang jauh dari ketentuan SKB 3 menteri.
Rabu , 08 November 2023 sekitaran pukul 09:00 pembagian PTSL di Balai Desa Banjaran dilakukan panitia yang diberi Nama PTS L’e Tjah Banjaran.
Saat tim awak media yang terdiri dari media kabar reskrim, media humas polri, media metrosurya, media suluhnusantara, media cakrabhayangkara, media infopol, dan beberapa lembaga LSM LP2KP dan Gadapaksi datang meninjau lokasi Balai Desa Banjaran.
Sambutan hangat dari panitia maupun Kepala Desa saat tim awak media melakukan konfirmasi terkait program PTSL yang didapat Desa Banjaran dan dari keterangan Kepala Desa Banjaran. Disebutkan bahwa Desa Banjaran Kecamatan Baureno, mendapatkan sebanyak 3.207 bidang tanah. Bekaitan dengan biaya kepengurusan PTSL digunakan sebagai biaya pembelian patok, pemasangan (tenaga kerja), beli materaii, akomodasi, upah kerja panitia, perangkat desa, dll. Lalu ATK, dan biaya scanner. “Desa Banjaran ini mendapatkan 3.207 bidang dan biayanya 500
ribu/8± bidang. Hal tersebut sudah disepakati bersama dari panitia pelaksana PTSL maupun warga masyarakat Desa,“ terang kepala desa Banjaran.
Merujuk pada jumlah kuota yang didapat oleh desa 3.207 dikalikan biaya yang dikenakan Rp 500.000 tolal sebesar 1.603.500.000 dan jumlah itu dikurangkan dengan rujukan peraturan SKB 3 menteri sebesar Rp 150.000 dikalikan jumlah kuota 3.207 yakni terkumpul sebesar Rp 1.122.450.000 yang diduga dikantongi panitia.
“Dari awal sudah saya tekankan bahwa desa tidak tahu menahu tentang amplop yang ditentukan oleh ketua panitia dan yang saya tahu biaya tersebut sangat murah dibanding dengan desa lain yang mendapatkan program PTSL ini,” jelas kepala desa menambahkan.
Dari biaya kepengurusan PTSL, diduga banyak terjadi penyelewengan kebutuhan yang tidak semestinya dilakukan oleh panitia. Sebab hal tersebut mengarah ke pemborosan anggaran serta juga panitia bersama dengan kepala desa lebih ke arah aji mumpung alias “mumpung ada kesempatan” dan mumpung ada moment.
Tidak hanya itu, oknum jetua panitia juga menyediakan stopmap atau sampul sebagai tempat menyimpan sertifikat yang sudah didapat oleh warga masyarakat dengan membayar lagi sebesar ± Rp 30.000,-.
Terlihat stopmap bertuliskan Pemerintahan Kecamatan dan Desa tersebut. Diduga ketua panitia sengaja menyediakan stopmap tersebut dan diperjualbelikan melalui orang-orang kepercayaan ketua panitia yang dikomando oleh seseorang bernama Mu’alim.
Nah, dari hasil penjualan, diduga digawangi oleh ketua panitia bernama Mu’alim. Mu’alim akhirnya buka suara dan membenarkan penjualan stopmap tersebut atas prakarsa dirinya dengan menyuruh orang lain untuk menjualnya dan biaya tersebut tidak termasuk uang Rp 500.000,-.
Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Subsider Pasal 11 UU No. 31/1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001.
Sumber CBN di Bojonegoro mengharapkan kepada Kapolda Jatim serta Kapolres Bojonegoro sebagai pemilik wilayah hukum setempat, untuk segera melakukan penindakan atas dugaan aksi banca’an yang dilakukan oleh panitia PTSL dan perangkat desa maupun Kepala Desa Banjaran. Sehingga tidak ada lagi desa yang memanfaatkan kepentingan program dari pemerintah pusat dalam peningkatan status tanah dan harga jual.* cdr-cbn/tim
