Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menghadiri undangan dari Panitia Perancang Undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat RI (PPUU) DPD RI guna membahas revisi UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2024. Rapat digelar di Ruang Rapat Kutai Gedung B DPD RI, Jakarta, Kemarin.
Rapat dipimpin oleh Ketua PPUU DPD RI Dr. Dedi Iskandar Batubara yang didampingi oleh Wakil I Drs. Muhammad Afnan Hadikusumo dan Wakil Ketua II Aji Mirni Mawarni, S.T.,M.M. Dalam sambutannya Dr. Dedi Iskandar mengatakan DPD RI telah menginisiasi 3 RUU yaitu RUU tentang Pelayanan Publik, RUU tentang perubahan UU No.32 tahun 2014, dan RUU tentang Pemerintahan Digital.
Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D yang turut hadir dalam rapat tersebut, dalam paparanya menyampaikan mendukung penuh terhadap tiga RUU prioritas prolegnas yang diinisiasi DPD RI. Menteri Hukum dan HAM Yasonna menambahkan tujuan penyusunan Prolegnas adalah untuk menentukan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.
Rapat kerja PPUU diakhiri dengan pembulatan keputusan hasil rapat yang ditanda tangani oleh Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M,Sc., Ph.D, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia dan Ketua PPUU DPD RI Dr. Dedi Iskandar Batubara.(Humas Bakamla RI)* yuh – humas bakamla