Bangka Barat – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Sehubungan dengan adanya tambang timah yang berada di dalam kawasan hutan lindung (HL), Desa Teluk Limau, Kec. Parittiga, Kab. Bangka Barat (Babar), yang lebih dikenal dengan sebutan kuarsa diduga ilegal, Sabtu 26/10/2024.
Di lokasi tersebut terdapat belasan unit Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk tower yang telah siap untuk bekerja diduga secara ilegal. Inilah yang mengkhawatirkan akan mengakibatkan hancurnya hutan lindung. Di sana, telah tersedia juga drum dan mesin yang juga hendak dirakit. Padahal disana sudah terpasang plang larangan dari pihak KPHP JBA agar tidak ada aktifitas dalam bentuk apapun.
Informasi yang dihimpun CBN dari salah satu sumber yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut yakni di Parittiga. Ia menuturkan bahwa tambang tersebut dikoordinir oleh oknum berinisial H. Oknum tersebut mendapatkan persentase dari penambang.
“Ponton yang di sini memberikan persen kepada H. Karena dia yang mengkoordinir disini pak,” tuturnya.
Disinggung mengenai jumlah persentase tersebut, dia hanya diam dan terkesan tidak berani “buka mulut.”
Secara hukum, mengenai tindakan5 pungutan liar maka pelaku bisa dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Sementara bagi pelaku tambang
ilegal tersebut bisa dijerat dengan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158 :
“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan
pidana penjara paling 6hlama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.OOO.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
Pelaku juga melanggar UU Kehutanan nomor 18/2013 Pasal 89 Orang perseorangan yang dengan sengaja:
melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menb GG bteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (a)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Terpisah, Bapak Panji Utama selaku KPHP JBA saat dikonfirmasi terkait adanya tambang ilegal dikawasan hutan lindung belum bisa dihubungi dikarenakan no telepon seluler nya tidak aktif, mungkin dalam keadaan masih sibuk.
Serta pihak-pihak terkait lainnya lagi dalam upaya konfirmasi untuk pemberitaan selanjutnya.* bg p3n cs
