Pesisir Barat –Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Diduga sistem penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekon Tanjung Rejo, Kecamatan Bangkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat, tidak sesuai aturan.
Minggu, 6/03/2022,
beberapa peserta kelompok penerima manfaat PKH, melapor kepada tim Media CBN. Kelompok itu menceritakan berbagai keluhan, tentang lemahnya sistem pembagian dana PKH di Pekon Tanjung Rejo yang manipulatif dan ditengarai menyimpang.
Untuk petimbangan informasi pemberitaan dan pemenuhan cover both side, CBN sudah berusaha menghubungi Dinas terkait, namun belum memperoleh konfirmasi yang jelas, menyangkut persoalan ini.
Sementara dugaan manipulasi penyaluran bantuan PKH tersebut, karena “dikangkanginya” hak-hak anggota oleh oknum ketua dan oknum pengelola diantaranya :
1. ATM peserta KPM-PKH selamanya berada ditangan Ketua Kelompok.
2. Setiap penarikan saldo bantuan PKH, oknum pengelola tidak pernah melibatkan peserta KPM-PKH.
3. Terjadi pemotongan oleh oknum pengelola, terhadap peserta penerima bantuan PKH.
Berikut keterangan SA — salah satu peserta penerima manfaat PKH — kepada CBN.
“Kami seluruh peserta KPM-PKH di Tanjung Rejo yang di ketuai Ibu SR, selama ini tidak pernah memegang ATM milik kami sebagai peserta PKH. Yang terjadi selama ini, ATM peserta KPM-PKH ditangani oleh Ketua Kelompok,” beber SA, peserta penerima manfaat.
Lanjut papar SA, setiap penarikan saldo bantuan PKH, peserta tidak pernah dilibatkan. Karena saldo selalu sudah diambil lebih awal oleh oknum ketua kelompok. Dan peserta tinggal menerima dari ketua kelompok.
Masih menurut SA, dalam setiap pembagian dana bantuan PKH dari masing-masing peserta KPM-PKH, selalu dikenakan potongan bervariasi. Sesuai dari jumlah dana yang diterima.
“Seperti yang saya alami bulan ini. Mendapatkan bantuan dari program PKH sebesar Rp. 225.000 (Duaratus dua puluh lima ribu rupiah – red). Saya terima hanya Rp 200.000 (Duaratus ribu rupiah – red). Dan seumpama peserta mendapatkan dana bantuan PKH lebih dari lima ratus ribu sampai angka jutaan, itu dipotong oleh ketua. Ada Rp. 50.000,- bahkan lebih,” terang SA.
Dikesempatan itu SA mohon penjelasan dinas terkait, mengenai bantuan PKH ini. Karena bukankah dana PKH disalurkan pemerintah untuk membantu kesejahteraan masyarakat dan bentuknya pun jelas. Apakah yang mempunyai tanggungan anak usia sekolah SMK, SMP dan SD, hanya mendapatkan bantuan PKH sebesar Rp.225.000 (Duaratus duapuluh lima ribu rupiah – red) dalam tiga bulan?
SA juga mempertanyakan, apakah seperti itu bantuan yang harus diterima? Bukankah nominal anggaran bantuan yg diterima peserta KPM-PKH itu, berdasarkan tanggungan yang ada dalam keluarga?
Catatan CBN menyebutkan, misalnya dalam keluarga itu mempunyai Lansia (Lanjut Usia), Anak Usia Sekolah (SMK/SMA, SMP, SD, Balita, Ibu Hamil).
“Namun kenapa justru seperti ini yang terjadi di lapangan,” tegas SA.
Kembali ke SA yang sangat berharap kepada pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, agar dapat memberikan perhatian terhadap yang dia,alami bersama kelompok lain. Nampak perlunya sosialisasi terhadap masyarakat KPM-PKH secara langsung. Ini dimaksudkan, agar masyarakat dapat memahami aturan yang sebenarnya, dan memberikan tindakan terhadap oknum yang melakukan pemotongan terhadap bantuan PKH dimaksud.
“Kami masyarakat peserta KPM-PKH mengharap kepada dinas terkait dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, agar kiranya dapat mengadakan sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat KPM-PKH di kecamatan masing-masing. Tentang kriteria masyarakat yang dapat atau layak menerima bantuan PKH dan agar kiranya dapat menindak oknum pemotong anggaran PKH yang sudah tidak sesuai aturan dan peruntukannya tersebut,” tutup SA.* tim cbn
