Kotabaru Kalimantan Selatan, Cakrabhayangkaranews.com – Syairi Mukhlis, S.Sos.Ketua DPRD Kotabaru sebagai Moderator Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) Tentang masalah Perusahaan Sebuku Tanjung Coal ( PT.STC ) belum ada penyelesaiannya dengan masyarakat Kecamatan Pulau Laur Tengah Kotabaru.
RDP. Digelar digedung ruangan Rapat Gabungan DPRD Kotabaru lantai dua, Senin, 22-02-2022.
Rapat dihadiri, Ketua dan wkl.Ketua DPRD Kotabaru, anggota DPRD Provinsi Kal.Sel. Komisi I & IV, Fokopimda dan Perwakilan Forkipimda, Kepala Dinas ( SKPD ), Gabung LSM ( Aliansi LSM) Kotabaru, tokoh masyarakat dan Perwakilan Mahasiswa ( HMI ) dan Para Undangan.
Paparan disampai oleh 3 Kepala Desa, dinas Lingkungan Hidup ( LH ) Kotabaru, Kepala BPN, Dinas Ketenaga Kerjaan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kotabaru dan Perwakilan Masyarakat.
Kepala Desa Sungup, Selaru Kades Salino, dan tokoh masyarakat, papa
rannya diforum RDP.
(1) Empang ( Bendungan air bersih ) yang dihancur total oleh pihak Perusahan, dengan maksud untuk dibikin yang baru, namun bertahun tahun lamanya, sampai saat ini tidak ada reaslisasi, akibatnya masyarakat dari 3 Desa kekurangan air bersih, apa lagi dimusim panas ( musim Kemarau ).
(2).Armada angkutan batu bara ( Tronton ) berkapasitas 20 ton setiap malam beroprasi mencapai 300 buah, dengan melintasi jalan Negara ( Jalan Provinsi ) menuju pelabuhan, total batu bara terangkut 1 malam mencapai 6000 ton, operasionalnya sudah bertahun tahun lamanya.
(3).Legalitas lahan tambang batu bara sertipikat tumpang tindih ( Duble Legalitas).
(4).Pendaftaran Penerimaan Karyawan baru diperusahaan, di pusatkan Penerimaanya di Kantor Desa dalam Kec.Pulau Laut tengah sebelum masuk ke Perusahaan PT.STC. Kotabaru, tapi ternyata, berkas Pendaftaran masih banyak menompok di Kantor Desa belum ada realisasi.
(5).Pembuatan jalan Layang yang ukuran tanah rencana dipakai 200 mtr. Disebelah Kanan dan 200 mtr ke sebelah kiri, jumlah 400 mtr. Sampai saat ini belum ada pergantian lahan.
Dinas Lingkungan Hidup, Tidak melaksanakan tugas Pengawasan dan Pembinaan dengan baik. Perwakilan LH.yang hadir tidak benar mengatakan bahwa Amdal tahun 2010 sudah ada dan dilaksanakan.
Advokat Senior Nor Ipansyah tanggapi pernyataan Perwakilan LH tersehut, dengan tegas mengatakan, tahun 2010 itu tidak ada tentang Dokomen Amdal, saya labih tahu tentang Amdal ini. terkait dengan Blasting, tapi hanya keputusan sendiri.” Kata Ipansyah.
Tanggapan serius wakil Ketua DPRD Kotabaru, Drs.H.Mukhni AF, 2 orang Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi I dan Komisi IV, akan menindak lanjuti dan membatu penyelesaian, diataranya yang terkait Perusahaan yang memakai jalan Negara ( Jalan Provinsi ) yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimany Pergantian lahan ( Ganti Rugi tanah).masyarakat yang belum terlialisasikan, Legalitas lahan yang tumpang tindih, Pembangunan Embung ( Dam air bersih ) milik masyarakat yang dihancurkan oleh perusahaan, dengan dalih untuk dibangunkan Dam baru, Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal untuk dipekerjakan di perusahaan, dan Penyelesaian pembuatan jalan Layang agar tidak melintasi jalan Negara ( Jalan Provinsi ).
Kesemuanya harapan masyarakat tersebut diatas, agar dapat dipasilitasi oleh DPRD , Trutama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat. Tutup Syari Mukhlis.
( Syafruddin ).
