Atas : Ketua Ormas LAKI Boltim – Ismail Mokodompit
Boltim, Sulut – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Berita CBN yang diklarifikasi ke beberapa media on line di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan media Sulawesi Utara (Sulut), oleh Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Kotabunan ML alias Dat dan Ketua KSM Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan, Boltim Samsudin Dauda, sebelumnya sudah melalui konfirmasi cek dan ricek (cheek and recheek -red). Sudah dilakukan pula lewat cheek and balanced, supaya informasinya termuat berimbang. Apa faktanya?
Pertama, pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berbayar Rp. 300 ribu yang sudah ditayang CBN pada beberapa edisi sebelumnya, diangkat dari cerita Samsudin Dauda sendiri yang membebernya kepada wartawan.
Kata Syamsudin Dauda, dirinya telah dimintai dana sebesar Rp. 300 ribu oleh oknum Ketua KSM Kotabunan berinisial ML alias Dat dalam pengurusan NPWP. Itu fakta pertama.
Samsudin Dauda menyampaikan ceritanya kepada sejumlah wartawan.
Nah, keluhan itu kemudian
disampaikan wartawan kepada CBN yang menindak lanjuti dalam bentuk berita, karena isunya nenarik. Tapi, tayangan dimuat setelah CBN melakukan konfirmasi kepada Samsudin Dauda, Kamis (14/9/2023) untuk memenuhi standar cover both side, dan barulah berita ditayang.
Nah, kepada CBN Ketua KSM Bulawan Samsudin Dauda ketika itu membenarkan adanya permintaan dana dari ML alias Dat kemudian memberikannya sejumlah Rp. 300 ribu untuk pengurusan NPWP ML alias Dat, sebagai persyaratan yang diminta pihak proyek. Ini menjadi fakta ketiga.
Persoalannya, secara bersamaan pungutan biaya dalam proses pengurusan NPWP tepat pada moment pelaksanaan pekerjaan program SPALD dimana anggaran berada ditangan Samsudin Dauda sebagai pelaksana pekerjaan swakelola itu. Ini menjadi fakta keempat. Pertanyaannya, mengapa ML alias Dat dan Samsudin Dauda menepis fakta-fakta dan realita yang diangkat dalam pemberitaan CBN?
Bahkan melalui beberapa media ML dan Samsudin menyatakan bahwa berita CBN tidak benar atau hoax serta gagal paham. Bahwa jika pemberian biaya pengurusan NPWP oleh Ketua KSM Desa Bulawan Samsudin Dauda kepada Ketua KSM Desa Kotabunan ML alias Dat itu adalah bentuk keikhlasan, berarti tidak perlu Samsudin Dauda menyampaikan keluhan itu kepada wartawan, termasuk kepads CBN. Kan begitu?! “Jika itu keikhlasan, maka tidak perlu menyampaikannya kepada wartawan termasuk kepada CBN. Kalau ikhlas, tidaklah perlu orang lain mengetahuinya. Apa lagi harus menyampaikan keluhan kepada banyak orang,” komentar Ketua Ormas Laskar Anti Korupsi (LAKI) Boltim, Ismail Mokodompit (29/9/2023).
Lanjut, Ketua Ormas LAKI Ismail Mokodompit menjelaskan bahwa terkait adanya klarifikasi yang disampaikan oleh Ketua KSM Desa Bulawan sebagaimana yang dilansir sejumlah media bahwa pemberian biaya pengurusan NPWP tidak benar, itu keliru. Karena faktanya, pemberian dana itu ada. Apa lagi sampai mengatakan bahwa apa yang dilansir oleh salah satu media yaitu CBN tersebut dikatakan hoax.
Sementara dalam berita klarifikasi, Ketua KSM Desa Bulawan, telah membenarkan adanya pemberian dan penerimaan dana tersebut terkait pengurusan NPWP dengan alasan keikhlasan. “Sebenarnya siapa yang hoax ini? Karena yang memberi dan yang menerima keduanya mengakuinya tetapi beralasan keikhlasan, ketika permasalahan ini sudah mencuat ke publik,” ucap Ismail Mokodompit penuh tanya.
Mestinya sebut Ismail, dalam proses penggunaan kalimat hoax dipahami terlebih dahulu maknanya. Karena disini, telah ada sebelumnya kalimat pengakuan atau pembenaran baik dari Ketua KSM Desa Bulawan Samsudin Dauda selaku pemberi, dan yang menerima biaya pengurusan NPWP itu yaitu Ketua KSM Desa Kotabunan ML alias Dat. “Lantas dimana hoaxnya?” tanya Ismail Mokodompit berkali-kali.
Lebih jauh Ismail mengatakan, dalam pengurusan NPWP itu sudah ada pengakuan yang memberi dan yang menerima. Jadi tidak ada alasan. Apalagi, pengurusan NPWP adalah gratis. Jadi, itu bukan hoax. Janganlah ketika persoalan muncul, muncul pula lasan pembenaran masalah yang salah.
Artinya tambah Ismail, tidak mungkin adanya permintaan dan pemberian dana pengurusan NPWP itu sampai diketahui oleh jurnalis ketika hal itu tidak disampaikan langsung Ketua KSM Desa Bulawan Samsudin Dauda. “Karena itu disampaikan kepada sejumlah jurnalis, sehingga itu bukan bentuk keikhlasan. Tetapi lebih kepada sebuah keluhan,” tegas Ismail Mokodompit.
Ketua Ormas LAKI Ismail Mokodompit juga sedikit memberikan masukan dan kritik positipnya kepada sejumlah wartawan media yang telah melansir berita klarifikasi yang disampaikan oleh Ketua KSM Desa Bulawan Samsudin Dauda dan Ketua KSM Desa Kotabunan ML alias Dat.
Menurut Ismail bahwa tidak elok berita yang dilansir oleh media CBN lantas harus diklarifikasi oleh wartawan media lain, karena akan menimbulkan perang opini. Jangan sampai terjadi berita klarifikasi tayangan fakta CBN dilawan dengan berita “orderan”. Sehingga yang benar dan sebuah fakta disalahkan, dan yang salah dibenarkan hanya untuk menutupi sebuah kekekiruan,” tegas Ismail.
Menanggapi adanya berita klarifikasi yang disampaikan oleh Ketua KSM Desa Bulawan Samsudin Dauda dan Ketua KSM Desa Kotabunan ML alias Dat bahwa berita CBN tidak benar bahkan ditulis hoax, dengan tegas Ismail Mokodompit menyatakan sikap fair. Ia meminta dengan tegas kepada pihak Kepolisian melalui Polres Boltim dibawah komando Kapolres AKBP Sugeng Setyo Budhi, SIK.M.Tr.Opsla untuk mengusut kasus ini.
Kata Ismail, Kapolres Boltim dapat menindak lanjuti adanya indikasi pungutan liar dalam pengurusan NPWP. Karena, adanya pengakuan dari yang memberi dan yang menerima yaitu oknum Ketua KSM Desa Bulawan Samsudin Dauda dan selaku penerima Oknum Ketua KSM Desa Kotabunan ML alias Dat sebagaimana yang disampaikan oleh keduanya dalam berita klarifikasi dengan dalil keikhlasan. Maka, apapun alasan itu adalah sebuah pelanggaran dan harus ditindaki, tegas Ismail. Sebab, ini terkait dengan pengurusan NPWP yang sejatinya adalah gratis dan disebutkan sebagai keikhlasan,” tegas Ismail.
Sumber CBN di Boltim mengatakan bahwa berita klarifikasi Samsudin Dauda dan ML aliat Dat, diduga kuat adalah “berita orderan” yang diturunkan untuk menutupi sebuah fakta. “Kami menilai bahwa berita klarifikasi itu adalah berita orderan. Ditulis oleh orang-orang yang diduga mempunyai hubungan erat dengan oknum Ketua KSM Desa Kotabunan ML alias Dat. Ini, guna menutupi sebuah fakta yang dilansir oleh CBN. Mereka yang melansir berita klarifikasi itu tidak menyadari bahwa secara tidak langsung sudah turut serta menghalang-halangi pengungkapan sebuah fakta dan adanya UU tentang keterbukaan publik.
Ironisnya pula bahwa salah satu oknum yang diduga merupakan kaki tangan Ketua KSM Desa Kotabunan ML alias Dat yaitu J alias Juma, dengan begitu bangganya membagikan melalui berbagai postingan berita klarifikasi yang “menyalahkan” CBN. Nah!* tim – bersambung
