Muntok Bangka Barat Cakrabhayangkaranews.com –Bertempat di Gedung Graha Aparatur Pemkab Bangka Barat telah berlangsung kegiatan penyuluhan hukum kepada Prajurit, PNS dan Persit Kodim 0431/Bangka Barat yang bertemakan “dengan penyuluhan hukum kita meminimalisir pelanggaran di Jajaran Kodam II/Sriwijaya”
Kegiatan kegiatan penyuluhan di pimpin oleh Ketua Tim Kumdam II/Swj Letkol Chk Agus Susanto di dampingi oleh Wakil Tim Penyuluhan Hukum Anglak Gol VI Kumdam II/Swj Mayor Chk Sugandi, S.H Kamis (10/11/2022)
Kasdim 0431/Bangka Barat Mayor CHB Nawawi menyampaikan”.
Pada hari ini kita dapat mengikuti acara Penyuluhan Hukum Kepada Prajurit, PNS dan Persit Kodim 0431/Bangka Barat dalam keadaan sehat wal’afiat.
Berkaitan dengan itu, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Penyuluhan Hukum Kumdam II/Sriwijaya Di Gedung Aparatur Pemkab.
Bangka Barat, perlu saya informasikan bahwa yang mengikuti Penyuluhan Hukum ini merupakan Gabungan Personel Kodim 0431/Bangka Barat yang terdiri dari Makodim, Anggota Koramil jajaran serta Ibu-Ibu Persit KCK Pengurus Cab LV Kodim 0431/Bangka Barat.
Lanjut Kasdim Mayor CHB Nawawi berharap Melalui Penyuluhan hukum ini, prajurit dan persit diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap aturan hukum sehingga dapat merealisasikan dan mengimplementasikan dalam kehidupan maupun saat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik. Saya pesankan kepada Prajurit, PNS maupun Persit agar mengikuti dan menyimak dengan baik penyampaian dari pemateri. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang akhirnya terhindar dari perbuatan yang merugikan baik bagi diri sendiri, keluarga maupun satuan.
Adapun Penyampaian materi dalam kegiatan penyuluhan hukum yang disampaikan oleh Ketua Tim Kumdam II/Sriwijaya Letkol CHK Agus Susanto menyampaikan”.
Materi dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Kumdam II/Swj antara lain :
1.Tindak pidana menonjol kitab undang-undang hukum pidana
2.Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
3.Lalulintas
4.Narkotika
5.Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
6.Tindak pidana menonjol kitab undang-undang hukum pidana militer
7.Sosialisasi Kep Kasad tentang S3B dan Kasad tentang NTCR
– Menurut UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Penekanan tentang Perkara Pidana Menonjol Diantaranya Asusila, Penculikan, Pembunuhan, Pengeroyokan/Penganiayaan dan Perkelahian.
– Pada UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Pada pelanggaran KDRT meliputi Kekerasan fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran, Pada Fakta yang berkembang saat ini masih banyaknya pelanggaran Anggota karena dimulai dari latar belakangnya seperti Wanita Idaman Lain, KDRT, dan Masalah Keluarga lainya dan untuk mengatasi agar tidak menimbulkan permasalahan kita harus menghindari pelanggaran hukum yaitu dengan perubahan pola pikir kearah positif.
– Surat edaran MA no 5 tahun 2021 dari mahkamah militer menjelaskan bagi prajurit yang melakukan pelanggaran kesusilaan dengan perempuan baik terhadap KBT bukan KBT tidak meniadakan penjatuhan pemecatan bagi Prajurit TNI.
– Kejahatan Asusila antara lain Perzinahan Pasal 284 KUHP 9 bulan, Pemerkosaan Pasal 28 KUHP 12 Tahun, Asusila Pasal 281 KUHP 2,8 Tahun, Perbuatan Cabul Pasal 290 KUHP 7 Tahun, Membawa lari wanita pasal 332 KUHP 7 Tahun.
– Tindak pidana pembunuhan kejahatan terhadap nyawa berupa penyerangan nyawa orang lain kepentingan hukum yang di lindungi adalah nyawa manusia yang di lakukan dengan sengaja pembunuhan biasa (pasal 338), pembunuhan yang di ikuti,di sertai atau di dahului dengan tindak pidana lain (pasal 339), pembunuhan berencana (pasal 340).
– Macam – Macam Penganiayaan meliputi Penganiayaan Biasa ancaman pidana 2 tahun 11 Bulan, Penganiayaan menyebabkan luka berat ancaman pidana 5 tahun, Penganiayaan menyebabkan matinya seseorang ancaman pidana 7 tahun, Penganiayaan Ringan ancaman pidana 3 Bulan, Penganiayaan yang di rencanakan Biasa ancaman pidana 4 tahun, menyebabkan luka berat ancaman pidana 7 tahun, menyebabkan matinya seseorang 9 tahun.
– UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan penekanan pada larangan penggunaan Medsos yang mengarah pada penyebaran Kebencian, Hoax atau Berita Bohong, Isu Sara, Pornografi, Penipuan dan Penghinaan Serta Pencemaran Nama Baik.
– Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, Penekanan tentang THTI, Desersi dan Insubordinasi.
– Sosialisasi Kep. Kasad Nomor Kep 448/V/2019 tentang Saran Staf Secara Berjenjang (S3B), ST Kasad Nomor/3464/2021 tentang Tata Cara Nikah, Cerai dan Rujuk.
– Tata cara permohonan izin cerai agama islam antara lain :
Menghadap Dan/Atasan langsung & pejabat agama TNI AD untuk menerima bimbingan keagamaan
– Komandan /Atasan langsung & pejabat agama TNI AD mengambil langkah mendamaikan kedua belah pihak.
– Apabila usaha tersebut tidak berhasil anggota yang bersangkutan harus membuat surat permohonan izin cerai dengan dilengkapi alasannya disertai lampiran
– Surat pernyataan dari istri tentang tidak keberatan untuk dicerai, Surat perjanjian peceraian yang memuat Nafkah iddah sekurang-kurangnya 25% dari penghasilan setiap bulan & mutah menurut kemampuanya
– Nafkah & biaya pendidikan anak sekurang kurangnya 5% dari penghasilan setiap anak sampai anak kawin/dewasa (23 tahun)
– Pembagian harta bersama diatur menurut hukum agama hukum adat/ hukum lainnya
– Setelah mencopot SP3 cerai dari pejabat agama TNI AD yang bersangkutan menghadap pejabat berwenang untuk mendapat surat izin cerai, Surat izin cerai disampaikan kepada pengadilan setempat untuk penyelesaian lebih lanjut
Selanjutnya di waktu yang bersamaan Penyampaian materi oleh Tim Penyuluhan Hukum Anglak Gol VI Kumdam II/Sriwijaya Mayor CHB Sugandi, S.H menyampaikan”.
– Tentang UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Penekanan pada ketentuan mengemudi/berkendara.
– Faktor – Faktor yang menyebabkan Laka Lalin meliputi berbagai bidang Personel (Banyak masalah, mabuk, ngantuk, arogan, melanggar rambu rambu, tidak ada SIM atau helm), Kendaraan (Administrasi tidak lengkap), Cuaca kondisi jalan (Hujan malam hari dan alat perlengkapan tidak lengkap)
– Untuk menghindari dalam kita harus melakukan Pencegahan Personel seperti melaksanakan kegiatan (Permeriksaan kendaraan dan administrasi, pengemudi dan paham tentang aturan Lalin), Kendaraan (Lengkapi Administrasi dan Merawat kendaraan), Cuaca dan kondisi jalan sebelum melaksanakan perjalanan.
– Sanksi – Sanksi dan Pasal – Pasal yang di terapkan dalam peraturan undang-undang antara lain Pasal 310 lalai (ayat 3 Luka berat penjara 5 tahun denda 10 juta, ayat 4 mati penjara 6 tahun denda 12 juta) Pasal 311 tidak lalai (Luka berat penjara 10 tahun denda 20 Juta, mati Penjara 12 tahun, denda 24 Juta)
– UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penekanan tentang ketentuan pengguna maupun pengedar, Bisa dikonsumsi untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan IPTEK dan tidak boleh digunakan untuk penyalahgunaan Narkoba.
Hadir dalam kegiatan tersebut :
Kasdim 0431/Bangka Barat, Mayor CHB Nawawi, Para Danramil Jajaran Kodim 0431/Bangka Barat,
Para Perwira Staf Kodim 0431/Bangka Barat, Dan Unit Inteldim 0431/Bangka Barat Peltu Bagus Dodi Asmara, Para Anggota Kodim 0431/Bangka Barat, PNS Kodim 0431/Bangka Barat, Ketua Persit KCK Cab LV Kodim 0431/Babar (Ny. Dyja Deri Indrawan beserta Anggota Persit
Pendim 0431/Bangka Barat
