Foto atas dan bawah : Kantor BWSS III Palu yang megah – “Tertutup untuk wartawan dan keterbukaan informasi publik”
Palu, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Kejadian di Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), diluar ekspektasi. Situasi pembeda dan berbeda kini — dalam batas waktu yang tak bisa ditebak — apabila mau bertamu atau bertemu pejabat di Kantor Balai yang terletak di Jl. DR. Abdurrahman Saleh No. 230, Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan. Di kantor ini, jika jurnalis atau wartawan ingin meminta konfirmasi, “janganlah mimpi”. Sulit dan — akan — dipersulit. Boleh coba.
Sungguh Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik – PPID, sudah terbalik menjadi “ketertutupan”. Ruang bagi wartawan untuk memperoleh keseimbangan informasi dua arah dari sumber berbeda dan kerja-kerja pers agar data, fakta serta jawaban melalui konfirmasi untuk memenuhi unsur cover both side, sudah jauh terabaikan.
Ya, kesan ketertutupan pihak BWSS III Palu, terjadi baru-baru ini ketika CBN dan Berita Global hendak melakukan konfirmasi penting dengan Kepala Balainya, Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T. Kondisi yang justru tidak kondusif, didapatkan CBN CS. Pihak Balai tidak menunjukkan potret “kemitraan”, karena pers menjadi tidak lagi sebagai penyambung informasi pemerintah, malah dipandang seperti musuh yang ditakuti dan harus ditolak dan “penutupsn pintu”. Padahal, melalui konfirmasi, wartawan ingin memberi tahukan bahwa ada fakta lapangan yang didapat wartawan dan harus diketahui pihak Balai.
Dari pos security penjaga portal tempat CBN dan Berita Global menunggu, diperoleh info bahwa ini adalah kebijakan BWSS III dan secara berjenjang telah diterapkan Kepala Tata Usaha (KTU) dan Humas Balai. Lalu, siapa KTU dan Humas di situ? “Nama KTU – nya Agustin dan Humasnya Novi pak,” kata si penjaga pos sambil menambahkan, “Maaf saya cuma bawahan, disuruh seperti ini harus kami terapkan. Saya orang kecil, minta maaf pak,” katanya.
Singkat cerita, saat ketemu di Pos Jaga — karena CBN dan Berita Global belum diperkenankan masuk — CBN langsung mengenalkan diri, plus maksud dan juga tujuan. Tapi ternyata Novi hadir — dengan gestur dan suara yang tidak ramah. Bahkan kemudian malah menuding wartawan saat datang dua hari sebelumnya, telah “menyaru” (menyamar -red) sebagai kontraktor, hingga bisa leluasa masuk di lingkungan Balai dan berhasil melakukan konfirmasi ke Ricky Pondaag dan bertemu Harry Mantong, PPK yang kondisi dan fakta pekerjaannya mau dikonfirmasikan ke Kabalai. “Mana surat permintaan data ke Kabalai. Ini kantor saya,” kata Novi lagi dengan kekurang lembutan dan begitu angkuhnya. Langsung spontan dijawab, “Kami bukan ingin meminta data, tapi mau konfirmasi ke Kabalai soal proyek Sabo Dam Irigasi Gumbasa. Menteri pun kami bisa mintai konfirmasinya atau mengajukan pertanyaan, tanpa harus mengirim surat. Ini cuma kelas Kepala Balai, kok sebegitu sulitnya ya?” kata CBN kepada Novi yang langsung berbalik badan dan terus nyerocos bahwa tidak ada proyek Sabo Dam di seperti yang disampaikan CBN. CBN CS pun pulang dengan dongkol sambil mengambil beberapa sudut gambar yang dibutuhkan untuk dukungan pemberitaan. Kejadiannya, Kamis (7/3/2023).
Pertanyaannya kemudian, apakah sebetulnya yang sangat dijaga Kantor BWSS III hingga harus menutup diri dari wartawan dan keterbukaan informasi yang dilindungi Undang-undang. Ini era transparansi. Bukankah, “Bagi seseorang yang dengan sengaja menghalangi wartawan menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi, dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” Itu bunyi Undang-undangnya coi.
Maka jika ada anggaran digelontorkan pemerintah untuk pembangunan, harusnya pengawasan dari pers salah satunya. Agar dana pemerintah tidak salah arah dan sasaran bisa terarah, tidak melenceng tanpa kendali serta akuntabel. Mengapa? Terkontrolnya anggaran dengan baik, maka tujuan dan azas manfaat dari pembangunan dapat tepat sasaran. Disatu sisi, publik bisa ikut mengawasi pula. Tidak malah mau ditutupi!
Pada seorang wartawan, melekat sosial kontrol di setiap ayunan langkahnya. “Sebaliknya, mengapa kalau kontraktor bisa lolos dan tidak diperketat seperti wartawan. Ada perbedaan perlakuan plus sambutan antara kontraktor dan wartawan. Kenapa?” tanya sumber CBN di Palu saat tahu masalah ini.
Nah terkait hal yang hendak dikonfirmasikan CBN CS ke Kabalai cukup urgen. Menyangkut pekerjaan dan dana besar yang berada dibawah payung BWSS III. Yakni, Proyek River Improvement and Sediment Control in Gumbasa River, Pondo River, and Rogo River Area, berbandrol IDR 164 Miliar. Nah, ini perlu penjelasan dari Kabalai. Sebab, ada beberapa dugaan item pekerjaan — maaf fiktif — serta kelambatan progres pekerjaan hingga menyebabkan deviasi minus 15 persen.
Lantas, realita di lapangan didapat CBN dan Berita Global ternyata kontraktor pelaksananya asal Bogor, tapi diduga tidak bonafid. Celakanya, sang kontraktor telah menyerahkan pekerjaan itu ke pihak ketiga dengan dukungan peralatan yang kurang serta nampak sudah “rata-rata tua”. Makanya capaian progresnya tak heran, menjadi lambat dan “minus” serta berbuah deviasi.
Dari investigasi lalu dukungan data yang ada ditangan CBN dan Berita Global Online, proyek tersebut diprediksi bakal tidak mulus. Sebab, pekerjaan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sigi, Sulteng atas topangan dana Loan JICA (Japan International Cooperation Agency), dapat dipastikan tidak selesai tepat waktu. Kontrak kerja proyek yang tanggal kontrak dan tanggal SPMK nya 18 Juli 2023 dengan penargetan waktu pelaksanaan 533 hari tersebut pun, ditengarai bakal mengalami pemutusan. Ini dengan terbitnya SCM 1 (Show Cause Meeting 1) yang beberapa waktu lalu dilayangkan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I BWSS III.
Proyek ini sejatinya untuk tujuan baik. Yakni melakukan normalisasi aliran Sungai Gumbasa dan sungai-sungai lainnya pada kawasan tersebut dengan pembangunan Sabo Dam. Agar, sedimen bisa dikendalikan dengan cara menahan, menampung, dan dapat mengatur aliran material atau pasir yang terbawa oleh sungai ke hilir. Jadi, inilah yang ingin ditanyakan dari mulut Kabalai langsung oleh CBN dan Berita Global. Begitu!
Terkait konfirmasi yang dibutuhkan selain sejumlah item di atas, yakni pembangunan Sabo Dam yang kini tengah dalam pengerjaan. Yakni Sabo Dam Satu, Dua, dan Tiga pada Daerah Aliran Sungai Gumbasa.
Keterangan dari pihak BWSS III yang minta tidak disebut namanya, Sabo Dam Tiga sudah diputuskan untuk tidak dilakukan pembangunannya dengan alasan tertentu. Diduga lantaran ada sejumlah item yang fiktif. Semua itu mau dikonfirmasikan dari pihak yang paling berkompeten sebagai pemilik proyek yakni BWSS III.
Sumber di lingkungan BWSS III baru-baru ini mengungkapkan, pihak rekanan proyek justru telah menjadi “broker proyek”. Karena seluruh kegiatan pelaksanaan proyek, diserahkan kepada pihak ketiga dengan perjanjian kerja sama di bawah tangan. Ini pula yang membuat CBN, Berita Global dan tim meminta sangat membutuhkan komentar Kabalai atas hasil investigasi di lapangan dan dukungan pulbaket data. Tidak hanya membiarkan ini terjadi.
PPK Sungai dan Pantai I BWSS III, Harry Mantong ST., M.Sc., yang baru saja menerima jabatan dari pejabat lama yang dimintai konfirmasi terkait terbitnya SCM 1 kepada penyedia jasa beberapa waktu lalu membenarkan hal itu. Harry mengakui adanya hal yang harus disikapi dengan terbitnya surat teguran. Terutama karena terjadinya kelambatan pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga pihaknya terpaksa harus mengingatkan penyedia jasa untuk membenahi tata kelola perusahaannya. Dengan begitu, diharapkan agar progres pekerjaan berbanding lurus dengan waktu yang tersedia. Harry tidak membantah tentang terjadinya deviasi minus hingga puluhan persen dari progres yang semestinya dicapai. Sementara PPK sebelumnya Ricky Pondaag, ST, MT saat dimintai konfirmasi sempat bingung. Namun Ricky mengatakan bahwa yang disebutkan pihak ketiga itu adalah mandor. Sedangkan soal pekerjaan fiktif, itu kekeiruan pemahaman saja. “Kami tidak
mengenal istilah pihak ketiga, tapi mandor. Menyangkut dugaan pekerjaan fiktif itu soal galian untuk menimbun pada volume tertentu. Dan kelebihan volume saat diangkut akan menimbulkan biaya dan itulah yang dibayarkan,” elak Ricky yang telapaknya begitu dingin saat berjabat tangan dengan CBN.
“Tapi tunggu dulu. Bila pekerjaan telah deviasi minus 15 persen, berarti kondisinya sama dengan “lampu kuning”. Kecuali deviasi minusnya baru sekitar lima persen, .masih wajar-wajar saja,” nilai sumber CBN lainnya. Ini pula yang perlu dijawab Kabalai.
Bagi wartawan, tajuk kemerdekaan pers untuk menjalan tugas berlandas UU No. 40/1999, yang memberi ketegasan seperti ini :
“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” “Nah jika begitu, apa yang mau ditutupi BWSS III Palu,” pungkas sumber lagi. Nah.* tim – jay
