Bolmong, Sulut – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) –Aroma tak sedap menyeruak lingkup Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondouw (Bolmong), Sulawesi Utara (Sulut). Disebut, KPA berinisial TJ, diduga melakukan pengaturan pemenang sebelum proses tender berlangsung. Modusnya, dengan menghubungi pihak ketiga untuk bernegosiasi agar ditampilkan sebagai pemenang dalam proses lelang nanti.
“Oknum TJ — sekali lagi oknum ya, bukan institusinya — diungkap, telah membocorkan atau memberikan dokumen Rencana Kerja,” sebut sumber CBN di Bolsel, Rabu (9/8). Sumber juga mengatakan bahwa TJ juga ikut membocorkan Syarat – Syarat (RKS) yang berisikan Kerangka Ajuan Kerja ‘KAK’ Rencana Anggaran Biaya (RAB) dll, kepada pihak ketiga. “Sebaliknya pihak ketiga dalam hal ini yang dimaksud — adalah Pihak Penyedia harus memberikan sejumlah uang untuk memuluskan perjalanan tender — sehingga tampil sebagai pemenangnys,” beber sumber itu lagi.
Menurut sumber yang mengutip TJ bahwa sejumlah uang yang diberikan pihak ketiga tersebut atas arahan dari pimpinan tertinggi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Artinya bahwa oknum TJ dalam hal ini, telah mengatasnamakan pejabat penting di Pemkab Bolmong.
Ulah TJ mendapat sorotan dan kecaman keras dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah ( DPP LP2KP ). Direktur intelijen dan Investigasi LP2KP Moh. Zulhamsyah pun angkat bicara.
Zulham menyampaikan berdasarkan hasil temuan anggota divisi intelijen dan investigasi di Bolmong bahwa dalam waktu dekat persoalan ini akan ditindak lanjuti ke Aparat Penegak Hukum ( APH ).
“Saat ini Kami sementara merampungkan semua alat bukti terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi di Dinas Pendidikan Bolmong,” tukas Zulham.
Pihaknya lanjut Zulham, secepatnya segera melayangkan berkas laporan ke APH bersama semua lampiran alat bukti. “Ya, persoalan ini agar bisa diproses sesuai hukum yang berlaku dan secepat-cepatnya,” tegas Zulham.
Bahkan, kegiatan bisnis tersebut secara resmi diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES). “Kita bisa menilik lebih dalam ketentuan untuk suatu tender proyek dalam PERPRES No. 12 Tahun 2021,” gambar Zulham.
Bahwa dalam PERPRES No. 12 Tahun 2021 disebutkan, tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerja konstruksi atau jasa lainnya.
Namun di sinilah celah itu. Kegiatan ini sering kali dijadikan ajang bisnis yang tidak sesuai bahkan kerap kali dilakukan lewat tindakan – tindakan yang tidak terpuji, sehingga berujung ke pelanggaran hukum.
Selanjutnya tambah Zulham, perlu ia sampaikan bahwa dugaan pelanggaran hukum yang terjadi beberapa waktu lalu, juga sempat ramai diberitakan oleh beberapa media online. Yakni tentang dugaan Intervensi “ibu” Pejabat Bupati dalam menentukan pemenang paket pekerjaan menjelang hajatan Porprov yang di adakan di kabupaten Bolmong beberapa waktu lalu. “Ini juga akan kami tindak lanjuti ke APH. Sementara ini kami merampungkan data – data temuan anggota dilapangan,” ucap Zulham sembari memperlihatkan sebundel dokumen laporan yang hendak diteruskan ke APH.
Zulham memberi kesimpulkan bahwa yang dimaksud “Pimpinan Tertinggi” yang disebut TJ Kabid Dispen Bolmong seperti yang sudah dipapar diawal, tidak lain adalah Pejabat Sementara Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow. Nah!!?.* hkm
