1701696356590

Dua foto dibawah :

screenshot 20231204 215620 1
Dr. Johnny Salam,SH, MH
screenshot 20231204 215620 2
Dr. Benny D. Yusman, SH, MH

Palu, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Operasi Tangkap Tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu terhadap Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) — plus sejumlah oknum rekanan BBPJN Kaltim — telah mencederai Hari Bakti PU ke-78.

Mengapa? Karena hanya berselang beberapa hari setelah OTT, Hari Bakti PU diperingati di seluruh negeri. Ini satu isyarat bahwa sesungguhnya praktik-praktik seperti yang terjadi di BBPJN Kaltim itu, tidak tertutup kemungkinan juga terjadi di daerah-daerah lain.

Demikian mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. Johnny Salam, S.H., M.H., dan mantan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tadulako Dr. Benny D. Yusman, S.H., M.H yang dimintai CBN tanggapannya, Senin (4/12/2023) atas OTT KPK di BBPJN Kaltim baru-baru ini.

Menurut Johnny sekian banyak Balai PJN. Nah, praktik ini sepertinya menjadi modus dari oknum-oknum Kasatker maupun PPK didalam melaksanakan aktivitas pelaksanaan proyek. Artinya, apa yang terjadi di Kaltim, itu merupakan gambaran bagi kita semua sebut Johnny bahwa dibalik kucuran dana yang begitu besar — ratusan miliar — tapi ternyata ada oknum yang mengelola dana-dana itu — disalah gunakan atau tidak dimanfaatkan sebagai mana mestinya. Dan celakanya, itu untuk untuk kepentingan pribadi.

Ini bisa dibayangkan –.misalnya — satu paket proyek yang nilainya puluhan miliar — itu harus dinegosiasi keluar 7 persen untuk Kasatker dan 3 persen untuk PPK. Berarti kan itu 10 persen dari nilai proyek itu. Iya kan?

Kalau misalnya — kalau anggaran Rp. 20 Miliar — keluar 10 persen atau sama dengan Rp. 2 Miliar. “Praktik sesungguhnya, sangat merusak kualitas pekerjaan di lapangan. Bisa bayangkan, 10 persen itu hanya dipakai untuk menyogok para Satker dan para PPK,” sebut Johnny Salam.

Kita berharap sebetulnya, kata Johnny Salam, agar apa yang dilakukan KPK di Kaltim itu, bisa juga dilakukan di daerah-daerah lain. “Karena kita punya keyakinan bahwa praktik itu, bukan hanya terjadi di Kalimantan Timur,” tukas Johhny.

Secara terpisah Senin (4/12/2023) Dr. Benny D. Yusman, S.H., M.H yang juga dimintai komentar oleh CBN mengungkapkan, boleh dikata Satker, PPK dan pelaksana proyek di BBPJN Kaltim itu hanya sial saja. Karena kita meyakini sebut Benny bahwa di daerah lain, kurang lebih seperti itu juga.”Kita harapkan, aparat penegak hukum (APH) — khususnya KPK — juga melakukan monitoring terhadap para oknum pelaksana proyek jalan nasional di daerah lain — dan di Sulteng pada khususnya. Sebab, tidak tertutup kemungkinan, di Sulteng juga bisa jadi ada hal yang terjadi seperti itu. Peristiwa ini juga jadi merusak kredibilitas dan nama baik PJN, Satker dan PPK.

Jadi, setidaknya — dengan OTT di BBPJN Kaltim, paling tidak telah merusak citra dan nama baik, para Satker dan PPK yang lain. Karena apa? Tidak semua Kasatker atau Satker dan PPK yang lain begitu. Masih ada yang baik. “Tapi diantara yang baik itu, mungkin lebih banyak yang tidak baik,” tutur Benny.

Ini kata Benny lagi, adalah pekerjaan rumah (PR) bagi KPK dan APH yang lain. “Lakukanlah pemantauan,” tukas Benny.

Memang tambah Benny, ada persoalan sebelumnya. Karena tingkat pemahaman APH terhadap pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan BPJN, agak kurang. “Makanya, diharapkan sesuangguhnya, agar APH — polisi maupun jaksa — bisa melakukan monitoring yang baik dan memahami mekanisme kerja dari para Satker dan PPK yang melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan atau preservasi jalan,” tegas Benny D. Yusman.* jay – bersambung

Share :