

Kotabaru, Kalsel –
Cakrabhayangkaranews.
com (CBN) – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Bagian Hukum Setda Kotabaru, Berkolaborasi dengan Kejaksaa Negeri (Kejari) Kotabaru menggelar sosialisasi peraturan perundang udangan terkait tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) bertempat di Aula Kantor Bupati Kotabaru, selasa, 02-07-2024.
Rangkaian kegiatan sosialisasi sekaligus meluncurkan pelayanan Hukum Ramah dan Humanis (Perahu), dikenal sebagaj aparatur penegak hukum, Kejaksaan Negeri memiliki pera tidak hanya dalam penegakan hukum pidana saja, akan tetapi juga sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam urusan perdata dan tata usaha Negara. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraa Rakyat Kotabaru, Drs.H.Minggu Basuki mewakili Bupati Kotabaru, menekankan pentingnya sosialisasi ini.
“Sosialisasi yang dilaksanakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dapat bertindak didalam dan diluar pengadilan atas nama pemerintah, termasuk memberikan bantuan, penegakan dan pertimbangan hukum,” Kata Minggu Basuki.
Basuki menambahkan, JPN juga berperan sebagai penasihat hukum dan pembela kepentingan negara dan masyarakat. ” Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara diselesaikan baik didalam atau diluar Pengadilan, “Jelas Basuki.
Basuki menyebutkan, Pos pelayanan Hukum yang dibuka adalah upaya untuk mendekatkan jaksa dengan masyarakat. “Memudahkan pelayanan hukum, khususnya urusan perdata, ” jelasnya lagi.
Sementara Kepala Bagian Hukum setda Kotabaru, Hadrami, SH., M.,Hum, dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini berdasarkan undang undang nomor 16 tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
“Kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman hukum yang berdampak positif pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kotabaru,” tutup Hadrami. * syf