Foto atas : Pasangan Cagub “BERANI” Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dengan dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK, M.Kes
Bawah : Direktur LBH GKN Sulteng
Palu, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Persaingan menuju kursi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) gubernur, bupati dan wali kota serentak 2024, kian memanas. Tidak saja lantaran bersaing secara sehat juga — mungkin — tak sehat untuk memperoleh perahu, tetapi juga karena nampak sudah ada upaya mulai main “kotor”. Usaha menyikut, hingga mengungkit dan menebarkan “kampanye hitam” atau black campaign kini merebak.
Kenyataannya sekarang ini, banyak kegiatan yang dilakukan untuk menyerang lawan politik dengan melakukan kampanye gelap atau black campaign. Seperti melalui unggahan-unggahan di Facebook (FB). Black campaign merupakan model kampanye dengan cara membuat suatu isu atau gosip yang ditujukan kepada pihak lawan — bahkan kadang — tanpa didukung fakta maupun bukti yang jelas.
Itulah yang dihadapi salah satu kandindat Calon Gubernur (Cagub) dengan tageline BERANI atau “Bersama Anwar Hafid dan Reny” menuju Pilkadagub Sulteng 2024. Seperti diketahui, dalam menghadapi kontestasi Pilkadagub Sulawesi Tengah (Sulteng),Dr. H. Anwar Hafid, M.Si berpasangan dengan dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK, M.Kes. Namun dalam perjalanannya belum lama ini, muncul “justice” terhadap Anwar seolah ada file ia bersama mantan Bupati Morowali H. Taslim terlibat kasus Rp. 2 Miliar. Lalu mengerucut pada “tudingan” dana penyertaan modal tahun 2012 yang dilansir Kajari Morowali I Wayan Suardi.
Ini kemudian memantik Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Keadilan Nusantara (GKN), Sulawesi Tengah (Sulteng), Aceng Lahay untuk angkat bicara.
Pahahal,
begitu banyak persoalan yang akan membetot “Kaki Sulteng” saat dilayarkan pemimpinnya lima tahun ke depan guna meraih “mimpi-mimpinya”. Itu jika masyarakat Sulteng, salah memilih pemimpin. Tidak sekadar menyorot Dana Penyertaan Perusda yang menyodok Anwar Hafid dan mantan Bupati Morowali, Taslim.
Bahwa — kedepan di Sulteng — masih banyak “PR” yang harus dibenahi dan itu ada pada sosok Anwar Hafid. Bagaimana “potret” Morowali yang — maaf — sekadar profil kecamatan menjadi kabupaten terdepan dan maju, dalam dua periode ia menjadi bupati.
Sulteng saat ini kata Aceng, tidak sedang baik-baik saja. Sistem tata kelola pemerintahan, keuangan regulasi,-regulasi dan perizinan, adalah tajuk utama untuk memperbaiki “kesehatan” Sulteng. Nah kontroversinya, Sulteng baru-baru ini mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, bertolak belakang dengan fakta Sulteng sebenarnya. Walaupun LHP sudah disampaikan, tetapi belum final karena masih ada catatan-catatan penting yang butuh penjelasan. Artinya, terlalu banyak bengkalai yang harus diperbaiki dan masyarakat harus tahu semuanya dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. “Sistem tata kelola harus dibenahi paripurna dan butuh pemimpin yang pas membawa daerah ini kearah perbaikan itu. Saat ini, kebijakan-kebijakan di jajaran yang salah implementasi dan tidak tepat sasaran, sehingga keliru dalam pengaplikasiannya,” tutur Aceng. Triliunan dana yang diduga tidak terporsikan sesuai proporsinya di Sulteng. Dugaan yang didukung fakta, ada ratusan K1 dan K2 tahun 2011 yang nasibnya “dikebiri” hingga tidak bisa jadi ASN atau PNS pada masa gubernur “sebelumnya”. Hak-hak yang harusnya diterina para “K1 & K2″ sesuai SK BAKN selama 13 tahun, tidak dibayarkan. Dan masih banyak lagi. Banyaaaak,” tegas Aceng.
Semua kandidat adalah pilihan dari sosok-sosok terbaik. Tapi ada diantaranya yang lebih baik. Pilkada serentak 2024 harus berakhlak, beretika, santun dan jangan — sekali lagi — men-“justice”. Bertarunglah secara fair “Karena saat kita menelunjuki seseorang, ada empat jari yang tak sadar menunjuk ke arah kita. Jadi, jangan meludah keatas bung,” tegas Aceng.* jay
