Oleh : elut haikal
Potret Ulasan yang pertama tentang Capaian Kinerja walikota Ahmad Fahmi dan Wakil pada sasaran RPJMD & RPJP dengan tahapan Renstra yang diharapkan sesuai pada janji kampanyenya. Untuk memenuhi target tersebut, tentu dari sudut pandang dua sisi yakni, kelebihan dan kekurangan yang menjadi bagian sorotan. Dimana sisi kelebihan yang tampak adanya terobosan perubahan pada pembangunan wajah Kota Sukabumi yang jauh berbeda dengan 4 tahun yang lalu. Jika saat ini, Sukabumi lebih tertata rapi bersih. Wajah kotanya itu terlihat jika dimalam hari menjadi gemerlap, terang oleh hiasan lampu kota.
Semua menjadi artistik sebagai sarana RT (Ruang Terbuka) dan RW (Ruang Warga) yang terintegrasi satu sama lain dengan pusat pembelanjaan, perkantoran dan pasar Induk adalah salah satu bagian fasilitas transaksi ekononi di wilayah dalam kota yang sesuai dengan fungsi pendestrian itu sendiri yang memenuhi estetika.
Begitu juga pelayanan lainnya pada kesehatan di tiap Puskesmas, Pustu, RSUD. Pelayanan di kecamatan, kelurahan Disduk Capil & Perizinan adalah sistem pelayanan yang dirasakan sudah baik dan mem percepat keperluan warganya.
Tentu bukan berarti tanpa kekurangan. Masih tampak terlihat ada beberapa pelayanan kinerja dari tiap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) akibat kurang maksimal mendapat kucuran anggaran atas usulannya seperti ulasan yang lalu yaitu pada satuan kerja, Satpol PP, Damkar, DLH dan Dishub jika dilihat dari sarana dan prasarana yang ada belum maksimal dapat memberikan pelayanan kebutuhan pada satuan kerjanya itu sendiri, otomatis akan berpengaruh pada pelayanan nya di tengah² masyarakat.
Mungki tidak hanya yang tersebut diatas Dinas Pertanian, Perikanan pun seperti mengalami hal sama yang satu atap dikota ini. Belum menunjukan perubahan signifikan atas perhatian kebijakan Walikota selama ini, yang hanya jorjoran merubah wajah kota.
Tanpak dari segi penunjang insfra struktur baik pada jaringan irigasi belum maksimal, minim nya bantuan peralatan, ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas pertanian itu sendiri terlihat seadanya belum ada nya gudang lumbung hasil pertanian yang terintegrasi sebagai balai Palatihan & pembinaan ditiap kecamatan bagi para petani & peternak, untuk penerapan pelatihan alih teknologi baik sistem pola tanam pertanian, perikanan dan peternakan yang canggih dan pengenalan Bibit varitas unggul untuk meningkat kan hasil yang berkwalitas dan juga melimpah.
Mengingat kecil nya luas wilyah kota sukabumi
yang hanya ± 48,186 KM², dan luas lahan pertanian ± 1.290 ha mungkin saat ini luas lahan Produktip untuk pertanian akan terus menyusut jika hasil pertanian tidak tidak ada peningkatan dan pendapatan incam perkapita petani hanya pas pasan, sementara harga tanah terusu merangkak otimatis alternatif menggiur kan lahan dijual, walaupun program Pemprov jabar menargetkan untuk kota sukabumi lahan pertanian prokduktif Abadi ± 314 ha rasanya berat jika para petani tidak ditopang sistem teknologi pola tanam yang lebih baik, serta tidak ada kepedulian target yang sama dari kepala daerah dan pemkot itu sendiri..
Tentu Akan terus Monoton peningkatan hasilnya dan tidak ada yang dapat dibanggga kan atau diunggulkan wajar jika pendapatan para petani incam perkapita nya sangat rendah kadang tidak se imbang dengan biaya tanam.
Belun adanya inovasi kebijakan baru untuk alokasi Anggaran penelitian atau ovservasi pada uji coba pola tanam dan pengenalan varian bibit unggul dgn mendatangkan dan mengundang Pakar atau Ahli baik dari kementrian atau tenaga Ahli Swasta yang berpengalaman dan handal dibidang nya , untuk serapan alih teknilogi pola tanam dan pola pemelirahaan pada para petani, seperti yang ada di jepang, china dan israel dengan sistem bibit dan pupuk yang unggul demi kemajuan peningkatan hasil produk yang tadinya Padi itu misalkan 5-6 ton / Ha, menjadi 12 ton / ha , ditambah tumpang sari
Mengingat lahan yang terbatas dan terus berkurang. Petani sukabumi kota harus nya mampu meningkatkan pendapatan nya
Sosialisasi atau penyuluhan dari dinas pertanian seperti tidak ada perubahan karna tidak ditopang teknologi sistem pola tanam dan sitem pemiliharaan dgn pupuk unggul jenis baru, dari hasil uji coba dinas itu sendiri sebagai serapan ilmu dari luar.
Kalaupun penyuluhan itu ada hanya sebatas tugas informasi perkembangan baru dunia pertanian, yang kadang bukan hasil dari uji coba dan observasi petugas Dinas pertanian itu sendiri, apalagi dengan sarana yang serba terbatas, kurang nya tenaga ahli peetanian dari jurusan nya, tetapi aneh dan lucu nya ketika ada tenaga ahli lulusan dibidang nya malah bukan dijadikan tenaga ahli dan nara sumber yang difasilitasi menjadi lebih ahli oleh pemkot, yang ada dipindah kan kedinas lain yang bukan bidang nya ajaib memang di daerah ini, bukan supaya dapat menerapkan alih ilmu teknokogi ke para petani agar mendapat hasil panen yang melimpah.
Penunjang pupuk pun masih itu² saja, wajar jika belum mampu menunjukan peningkatan pendapatan bagi para petani, jalan ditempat
Apalagi tidak ada ketersediaan lumbung yang teritegarsi bagiankan penopang dan penyanggah ketersediaan stok pangan daerah untuk antisipasi dikala kurang nya stok pangan nasional, akibat pengaruh dunia, harga yang terus melambung, saat musim paceklik, adalah sebagai wujud strategi pelayanan anti sipasi untuk dapat meringan kan beban warga nya yang dapat mensubsidi harga murah, keitika mengalami krisis pangan si situasi darurat.
Tentu harapan nanti pemimpin daerah ini yang memikiki pola pikir jauh kedepan untuk warga nya mengingat kondisi dunia saat ini sedang terus mengalami rawan pangan.
Begitu pun Dinas Koperasi & Perdagangan (Diskoperindag) selain tidak ada pembangunan Inspra struktur yang terus dipacu guna menopang perkononian dari hasil pertanian, perikanan dan Home Industri Usaha kecil & menengah, Sosialisasi pelatigan dan pembinaan pun tidak jauh berbeda yang dibina masih langganan itu² saja yang jelas jelas hasil prodak nyapun seperti tidak bermutu dan tidak berkualitas dari contoh² yang ditampilkan di Kantor Dinas tsb tidak pernah ada prodak yang baru dan berkualitas dari hasil karya binaan nya baik yang lama ataupunu binaan baru, yang dapat menarik minat para pengusaha dan investor.
Bahkan miris nya lagi dari rumor dugaan yang ada bahwa binaan UMKN, kadang hanya di jadikan objekan
Untuk kepentingan data pada bantuan permainan anggaran oleh oknum² yang tak bertanggung jawab dari para pejabat dan Dewan untuk cari tambahan meraup keuntungan pribadi nya
pembinaan usaha kecil dan menengah hasil prodak Home industri nya belum menunjukan peningkatan signifikan.
pembangunan Insprastruktrur untuk tambahan Pasar baru dan rutinitas rehab tidak terlihat selain Pasar Glodok dan Pasar Benteng yang di refitalisasi dari APBD, padahal potensi lahan pasar masih ada seperti pasar ditengah kota sebrang Mall Tiara, samping Indomart dan ex pasar Cikondang.
Adapun pasar yang baru semi nodern, cukup lumayan besar di lembur situ yang dibangun dari anggaran Bankeu provinsi tampak sama sekali tidak berpungsi, dan tidak mampu dikelola dengan baik oleh Dinas ini, untuk meningkatkan ekonomi rakyat, malah keberadaan nya seperti membebani pemkot pada perawatan nya
Pemkot seperti engan untuk mengurus paaar itu jika harus mengeluarkan anggaran dari APBD.
Atau memang tidak ada sama sekali anggaran akibat kurang nya peningkatan pada PAD.
Sementara rasa khawatir menghantui keberadaan pedagang K5 ( Kaki Lima ) yang belum terpecahkan akibat penataan pembangunan Pendestrian trotoar dalam kota yaitu seputar Jln. Ayani, Jln Harun Kabir, Jln.Stasion, jln. Julius usman yang berimbas ke pedagang k5 , yang berjumlah hampir ± 900 belum terpecahkan saat ini.
Mungkin ini terlalu dipaksakan atau kejar target harus masuk
semua ke penampungan yang baru yaitu pasar Pelita, tanpa memperhitungkan kemampuan daya beli pedagang itu sendiri pada harga penjualan dan harga sewa Kios, los yang melambung tinggi, akibat mangkrak dan Ke gagalan besar Revitalisasi Pasar Pelita yang bertahun tahun, walaupun akhir nya pekerjaan pasar sudah diangap rampung tetapi ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi secara utuh seperti SLF ( Sertifikat Layak Fungsi ) bangunan pasar pelita yang menjadi kendala belum lengkap nya sarana dan prasarana penunjang keselamatan Kebakara bagi para pedagang dan konsunen, ditambah pokemik persoalan kesepakatan harga awal antara Pemkot dan Investor sebagai pengembang yang lepas dari PKS ( Perjanjian Kerja Sama )
Saat ini pedagang masih banyak yang berstatus sewa kios dan Los yang dianggap biaya sewa nya terlalu tinggi, tentu cukup memberatkan para pedagang kaki lima (K5).
Pemecahan pedagang ini masih terkatung katung. Dimana alternatif dari pasar kecil yang ada, belum dapat memberi solusi akibat terkendala APBD yang tidak Ptioritas.
Apalagi ada tambahan pembangunan Gedung khusus untuk menampung hasil UMKM atau Usaha Kecil home Industri untuk prodak barang perkakas, makanan minuman dan kuriner dlk
Sebgai sarana transaksi penjualan hasil warga untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan pendapatan incam perkapita masih jauh pannggang dari api.
Padahsa hal itu salah satu janji dari kampanye nya saat itu.
Keberadaan Kawasan Industri yang terbatas, harga tanah yang terlalu tinggi tentu tidak menarik bagi para investor pabrikan garmen Mamin dan perkakas lainya untuk berinvsetasi dikota ini. sehingga daya tampung lowongan kerja sangat minim jika tidak di topang oleh kabupaten yang lebih banyak nenyerap tenaga kerja.
Terbukti dari adanya kegiatan pemkot Dinas Tenaga Kerja ( Disnaker ) membuka lowongan kerja bagi penerimaan CPNS & Swasta minat pendaftar membludak mencapai dua ribu lebih dan terus bertambah untuk ditempat kan dalam dan dilua kota.
UMR ( Upah Minimum Regional ) Sukabumi kota terbilang rendah apalagi UMD ( Upah Minimum Daerah ) bagi buruh kerja lebih minim lagi, seharus nya ini peluang bagi investor.
Rupanya Dinas tenaga kerja ini pun , hampir mengalami hal yang sama dari tiap usulan Anggaran nya, teralisasi sangat minim terlihat dari jarang nya Sosialisasi pembinaan untuk ketenaga kerjaan tidak tampak bahkan nyaris tak terdengar, rutinitas nya hanya pelayanan Administrasi bagi keperluan tenaga kerja saja, ketersediaan Prasarana dan Sarana pelayanan pelatihan dI BLK, bagi warga untuk mengembang kan berbagai keterampilan dan ke ahlian, agar bisa buka usaha mandiri juga menambah terampil dan ahli dibidang tenaga kerja untuk ditempatkan dalam dan luar negri.
Yang ada pun gudung BLK terlihat tidak terurus, peralatan baru tidak ada penambahan sama sekali
Apalagi membangun gedung BLK baru di tiap kecamatan dan menyiap kan tenaga ahli profesional dari pakar dari luar dinas beserta sarana & peralatan yg lengkap dan modern untuk menghasil kan calon tenaga kerja yang handal dan bersertifikat resmi dari Depnaker sebagai hasil ligitimasi binaan disegala pelatihan dan keterampilan nya.
Sarana yang adapun terbengkalai, ini pun luput dari pantauan kebijkan kepala daerah kota dimasa jabatannya.
Dinas Sosial (Dinsos) bersambung ….
