Kapolres Boltim – AKBP. Sugeng Setyo Budhi, SIK, M.Tr.Opsla
Atas :
Bawah :
Boltim, Sulut – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Terkait pelaksanaan program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah melalui pekerjaan Pembangunan SPALD Individual memasuki babak baru.
Proyek yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023, mendapat perhatian penuh dari Kapolres Bolaang Mongondow Timur (Boltim), AKBP Sugeng Setyo Budhi, SIK,M.Tr.Opsla. “Saya turunkan tim,” kata Kapolres.
Diketahui bahwa langkah tersebut diambil menyusul adanya pelaksanaan program pekerjaan SPALD yang sedang dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Kotabunan, Bulawan dan Bulawan Satu. Proyek SPALD itu, diduga menggunakan pasir pantai. Sementara pasir pantai diketahui tidak bersenyawa dengan semen, sehingga hal itu akan bedampak terhadap kualitas bangunan yang dibiayai anggaran negara.
Selain itu, diduga kuat juga bahwa dalam proses pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), terjadi penggunaan dana diluar pembiayaan yang semestinya. Karena, salah satu Ketua KSM Kotabunan ML alias Dat telah melakukan pungutan biaya pengurusan NPWP kepada salah satu Ketua KSM Desa Bulawan sebesar Rp. 300.000.
Bahwa proses pengurusan NPWP adalah gratis, itu sudah umum dan NPWP akan dikirim melalui kantor pos sesuai dengan alamat calon wajib pajak. Tapi kejadiannya, ML alias DAT diduga melakukan pungutan liar kepada Ketua KSM Bulawan untuk pengurusan NPWP.
Dalam catatan yang ada ditangan CBN, pogram SPALD yang dikelola oleh setiap KSM besaran anggarannya masing-masing sebesar Rp. 351.754.400,-. Adapun KSM yang mengelola anggaran tersebut yaitu KSM Desa Kotabunan Rp. 351.754.400 dengan target pekerjaan jumlah WC sebanyak 17 unit, KSM Desa Bulawan Rp. 351.754.400 dengan target pekerjaan jumlah WC sebanyak 17 unit, KSM Desa Bulawan Satu Rp. 351.754.400 dengan target pekerjaan jumlah WC sebanyak 17 unit, KSM Desa Togid Rp. 351.754.400 dengan target pekerjaan jumlah WC sebanyak 17 unit, KSM Desa Nuangan Rp. 351.754.400 dengan target pekejaan jumlah WC sebanyak 16 unit dan KSM Desa Nuangan Barat Rp. 351.754.400 dengan target pekerjaannya jumlah WC sebanyak 16 unit. Total anggaran yang dikelolah KSM yang berada di 6 desa tersebut, sebesar Rp. 2.110.526,400.
Menanggapi langkah Kapolres Boltim untuk segera menurunkan tim terkait pelaksanaan penyelidikan program SPALD tersebut, salah satu tokoh pemuda yang juga selaku
Pimpinan Keluarga Besar Putra Putri Kepolisian Republik Indonesia (KBPP-POLRI) Resort Boltim Hendra Abarang, S.Hut dalam rilisnya mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah Kapolres Boltim untuk menurunkan tim guna melakukan penyelidikan terkait pelakaanaan program SPALD tersebut, menyangkut dugaan penggunaan pasir pantai. Tentu saja pasir pantai tidak bisa bersanding dengan semen. Karena, pasir pantai menggandung garam. Diluar itu yang ikut disorot, adalah penggunaan bahan material lainnya termasuk upah bas (tukang -red), yang tidak transparan nilainya dengan nilai berbeda-beda. Pihaknya, kata Hendra Abarang, mendukung sepenuhnya langkah Polres Boltim untuk segera melidik sejumlah KSM di Boltim penerima bantuan tersebut. Agar, pekerjaan dan progres proyek, akan sesuai bestek dan tidak dikerjakan asal jadi saja tanpa memperhatikan kualitas bangunan jamban yang ada. Jangan sampai, pekerjaan tersebut hanya dijadikan wadah atau tempat untuk mau mencari hidup. Sebagaimana kalimat yang sudah dikeluarkan oleh oknum Ketua KSM Kotabunan ML alias Dat, yaitu “Sama-sama mocari hidop” (Dana-dana mau cari hidup – red). “Targetnya diduga pula hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan mutu dan kualitas bangunan,” tegasnya.
Bila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya indikasi penggunaan pasir pantai dan adanya indikasi pungutan diluar kelaziman dalam proses pengurusan NPWP yang diduga dilakukan oleh oknum Ketua KSM Kotabunan ML alias Dat, maka KBPP Polri Boltim, meminta agar dapat ditindak tegas.
Sekadar diketahui bersama bahwa pekerjaan program SPALD tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang didampingi oleh fasilitator teknis Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dimana untuk proses pencairan anggarannya yaitu dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berdasarkan besaran anggaran setiap KSM yaitu Rp.351.754.400.
Lanjut, setelah dana tersebut berada di rekening KSM, para KSM kemudian melakukan pencairan berdasarkan rekomendasi. Termasuk, pembayaran bahan bangunan kepada toko penyedia bahan melalui pemindah bukuan dari rekening KSM ke rekening toko penyedia bahan bangunan yang berada di bilangan Desa Kotabunan Selatan. Nah!* psb
