SURABAYA, CBN – Badan pengurus daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD ABUJAPI) Jawa Timur, menggelar Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) di Harris Hotel & Conventions Gubeng, Surabaya, pada hari Senin, 31 Juli 2023.
Rakerda ini dibuka oleh DIRBINMAS Polda Jatim, yang di wakili oleh KASUDITBINSATPAM/POLSUS DITBINMAS Polda Jatim, yakni AKBP Sutiono, S.pd. Dalam sambutannya, Beliau memberikan penegasan.
“Sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2022, pasal 15 ayat 2 huruf F, Polri bertugas menjalankan fungsi operasional dan melakukan pengawasan terhadap usaha jasa pengamanan. Dan perlu diketahui bahwa, dalam melakukan pengawasan terhadap usaha jasa pengamanan, maka, hal tersebut harus diselaraskan dengan kebijakan Polri, terutama dalam bidang pengamanan. Untuk itu, koordinasi pengawasan dan pembinaan secara konsisten sangat diperlukan, agar ke depannya, keberadaan jasa pengamanan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat,” ucapnya.
Rapat Kerja Daerah ABUJAPI Jawa Timur sendiri dihadiri oleh anggota ABUJAPI se-Jatim. Dalam rapat tersebut, hal utama yang dibahas berkaitan dengan kandidat ketua BPD ABUJAPI, yang nantinya akan menggantikan posisi ketua BPD ABUJAPI sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh Beliau melalui kalimatnya.
“Untuk saat ini, kami belum memiliki daftar nama untuk calon kandidat baru. Sehingga, dari kegiatan Rakorda dan Rakerda ini, kita akan menjaring para kandidat yang cocok untuk menjadi calon Ketua BPD ABUJAPI selanjutnya,” tegas Rudi Dwi Santoso, selaku Ketua BPD ABUJAPI se-Jatim.
Beliau juga menambahkan dalam perkataannya.
“Sesuai dengan Perpol No. 1 Tahun 2023, maka, seragam satpam akan mengalami pergantian warna, yakni, yang mulanya berwarna cokelat, sekarang harus dirubah menjadi warna cream. Namun, perlu diketahui, yang diubah memang hanya setelan atas saja. Untuk yang bawah, tidak ada perubahan,” lanjutnya.
Beliau menjelaskan bahwa, pergantian seragam ini akan memberikan permasalahan di bidang finansial.
Menurut data dari Binmas Polda Jatim, yang mengikuti ketentuan ini masih berkisar antara 35%. Sedangkan sisanya, masih sesuai dengan ketentuan Perpol No. 4 Tahun 2022.
Namun, meskipun demikian, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) sendiri, mengarahkan pihaknya untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk penalangan gaji yang memberatkan, pihaknya telah menghadirkan Perusahaan GajiGesah untuk membantu rekan BUJP dalam penalangan gaji.
Boedi – CBN
Editor: Rohma. Asti – CBN
