Foto atas : Sekjen DPP HNSI Dr. Ir. Anton Leonard, S.P., M.M – (kanan) dan Pengurus DPD HSNI Kalsel Syafruddin (pakai rompi biru)
Kotabaru, Kalsel –
Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Bahan Bakar Minyak (BBM) nelayan bersubsidi saat ini dirasakan langka. Sementara para nelayan penangkap ikan dilaut, sangat membutuhkannya.
Informasi yang didapat CBN bahwa BBM subsidi untuk nelayan terkesan langka, disebabkan keterbatasan kuota yang disiapkan oleh pemerintah.
Sabtu, 13-01-2023 baru lalu CBN berhasil menghubungi sekaligus mewawancarai Sekjen DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Dr. Ir. Anton Leonard, S.P.,M.M. Anton Leonard yang berada di Jakarta dihubungi CBN melalui ponselnya.
Sekjen DPP HNSI Anton Leonard menyatakan, merasa berkewajiban sebagai pengurus HNSI di tingkat pusat, untuk membantu urusan penyelesaian perizinan pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah Kotabaru. Khususnya untuk wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) umumnya, yang dimohon oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI.
Padahal kata Leonard, pemerintah sudah tahu banyaknya jumlah nelayan. Tapi hanya diberikan 1/5 saja atau 20 % dari jumlah nelayan. Ya, cuma segitu jumlah BBM yang diberikan. “Sudah jelas para nelayan salalu mengeluh adanya kekurangan BBM bersubsidi yang dialami,” jelas Sekjen.
Oleh karena itulah DPP HNSI kata Sekjen, kedepan merasa berkewajiban memperjuangkan terus bagaimana caranya — bahkan terpikirkan bila ada perusahaan — yang ingin membantu para nelayan. “Dengan begitu, akan bisa membangun kilang-kilang minyak kecil untuk nelayan yang membutuhkan BBM bersubsidi,” jelas Sekjen.
Lanjut sekjen, DPP HNSI memperjuangkannya bersama sama. Baik bersama pemerintah atau pihak swasta.
Menjawab pertanyaan CBN tentang keinginan pihak nelayan agar dibangunkan SPBN melalui organisasinya. Lalu, apa saja peran DPP HNSI terhadap proses pendirian SPBN tersebut?
Sekjen DPP.HNSI Anton.Leonard mengatakan, DPP HNSI akan serius mengurus proses perizinannya ditingkat pusat sampai kepada penyalurannya. Tapi menurutnya, pendirian SPBN itu atas inisiatif atau permohonan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI Kabupaten.
“Baik SPBN atau Partamina — keduanya — bisa kita mintakan,” kata Anton.
Sekjen DPP HNSI, menjelaskan terkait pendirian Koperasi Nelayan, akan dibuat konsep baru.
“Konsep koperasi lama kita tinggalkan. Baik Koperasi Nelayan (Konely) di kabulaten dan Induk Koperasi Nelayan (Inkonely) di Provinsi. Kedua koperasi ini tidak jalan, tidak Efektif lagi untuk para nelayan, Koperasi baru segera dibuat dan akan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI dan Dewan Pimpinan Daerah ( DPD) HNSI.Provinsi,” jelas Anton.
Lanjut Sekjen, DPP. HNSI mengembalikan fungsinya terutama menjadi jembatan antara Pemerintah dengan Nelayan. Sebaliknya, antara Nelayan dengan Pemerintah. Sehingga organisasi akan tumbuh berkembang dan kuat, dari DPP, DPD, DPC, Ranting HNSI Kecamatan, Rukun Nelayan di ringkat Desa dan Kelurahan, serta kelompok-kelompok HNSI yang berada di tataran paling bawah yaitu kelompok HNSI ditingkat RT/RW. diseluruh Indonesia. Semuanya sebut Anto, akan dibangun. “Kita kembalikan marwah, idenya HNSI yaitu menjadi jembatan Pemerintah dengan Nelayan dan Nelayan dengan Pemerintah,” ungkap Sekjen lagi.
Dikatakannya, dibangunnya Koperasi, adalah salah satu usaha penghasilan tambahan. Baik bagi organisasi atau pengurusnya, sehingga sejalan dengan kebutuhan nelayan penangkap ikan. Tapi nelayan akan mendapat hasil dari koperasi itu sendiri.
Tujuan koperasi nelayan papar Sekjen, adalah untuk mencapai sejahtera dengan ciri-ciri:
1. Tidak sulit untuk mencari pekerjaan.
2. Adanya jaminan Kesehatan.
3. Adanya jaminan hari tua.
4. Adanya jaminan pendidikan utk keluarga Nelayan itu sendiri.
Tercapainya ke empat jaminan ini, sehingga para nelayan kita mendapat ketenangan kerja, tidak sulit, hari tuanya dapat terjamin dengan baik. “Itulah sejehtera yang akan dicapai melalui program Skala prioritas HNSI. ” tutup Sekjen DPP HNSI Dr. Ir. Anton Leonard, S.P., M.M.* syf
