Boltim, Sulut – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Mantap Praja 2024. Dalam rangka kesiapan menghadapi Pilkada di Kab. Bolaang Mongondow Timur tahun 2024.
Apel gelar pasukan yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Polres Boltim, Senin (26/8/24) dipimpin oleh Kapolres Boltim AKBP Sugeng Setyo Budhi, SIK, M.Tr. Opsla dan dihadiri oleh stakeholder terkait. Turut hadir, Wakapolres Boltim Kompol Noldie Undap, S.Sos, PJU serta seluruh personel Polres Boltim.
Pada kesempatan itu Kapolres Boltim AKBP Sugeng Setyo Budhi yang membacakan amanat Kapolda Sulut menyampaikan bahwa kegiatan apel gelar pasukan, guna mengecek kesiapan sebelum melaksanakan pengamanan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024.
“Pilkada tahun 2024 memilki kempleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena akan memilih kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, serta bupati dan wakil bupati. Kondisi ini akan menuntut adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam hal ini para calon kepala daerah yang berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya” ujar Kapolres.
Sebagaimana yang kita ketahui sebutnya bahwa pelaksanaan pilkada tahun 2024 dilaksanakan di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota, sehingga menjadi salah satu agenda besar nasional yang menyita perhatian.
“Sulawesi Utara memiliki total 1.957.278 pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada tahun 2024, yang kemudian terbagi dalam 4.410 TPS secara keseluruhan,” terang Kapolres. Oleh karena itu.katajta, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak yang terkait dengan pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Sulut sangat diperlukan.
Peningkatan intensitas kegiatan politik ini katanya, dapat memunculkan potensi kerawanan dibidang keamanan. Diantaranya yang cukup menjadi perhatian bagi polri adalah, pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
“Hal tersebut dapat diredam dengan diiringi upaya mitigasi pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, pendidikan politik dan sosialisasi, penegakkan hukum yang tegas, promosi dialog dan mediasi, penguatan kapasitas daerah, penyuluhan tentang informasi yang akurat, keterlibatan masyarakat sipil, deteksi dini serta pengawasan elektoral yang ketat,” ucanya.
Lanjutnya, Polri, TNI, Pemda dan instansi terkait lainnya berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 agar dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai.* pusran beeg
