Buol, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Kunjungan kerja anggota DPRD Sulteng ke Kabupaten Buol Jum’at 2 Juli 2022, ternyata tidak seperti yang diharapkan.
Pasalnya, kunjungan kerja lembaga resmi negara itu, kesannya begitu miris. Kehadiran anggota DPRD Sulteng dari Fraksi Golkar Faisal Lahadja dan Rosmini A Batalipu dari Praksi PKB yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II itu tidak disambut Bupati Amirudin Rauf dan Wakil Bupati Buol H Abdullah Batalipu selaku kepala pemerintahan di daerah.
Kehadiran rombongan justru hanya diterima oleh Sekda Buol Drs. Suprizal Jusuf, MM diruang kerjanya dan dihadiri Kepala Bappeda Ibrahim Rasyid dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Ir Usman Hasan.
Lho? Bukankah bupati dan wakilnya saat itu berada di ruangan masing-masing? Mengapa kedua pejabat tidak merespon?
Kepada media, anggota DPRD Sulteng Faisal Alatas — bukan Faisal Lahadja (maaf ralat – red) — menuturkan, kunjungan kerja mereka kali itu kapasitasnya atas nama lembag. Yakni dalam rangka melaksanakan tugas kedewanan yang seharusnya disikapi oleh bupati dan wakilnya.
“Saat kami berkunjung, bupati dan wakilnya ada di tempat. Tapi entah bagaimana, kehadiran kami beliau abaikan, dan kami hanya diterima pak Sekda di ruang kerjanya. Jujur, kami sangat kecewa atas sikao bupati dan wakilnya yang kesanya tidak menghargai kehadiran kami atas nama lembaga negara,” kata Wakil Ketua Komisi II H Moh Nur Rahmatu.
Padahal kehadiran kami sebagai wakil rakyat, sangat membutuhkan masukan dari bupati yang berkaitan dengan kepentingan rakyat,” tambah Nur Rahmatu.
Anehnya, saat melakukan pertemuan resmi di ruang kerja Sekda Buol lanjut Noor, Kepala Bappeda Buol Ibrahim Rasyid dan Kadis Pertanian dan Peternakan Ir. Usman Hasan, malah menanyakan bantuan 1.100 ekor sapi dari Gubernur Sulteng. Konon bantuan itu tidak direalisasikan sampai saat ini.
Lantas, kedua Pimpinan OPD itu menyatakan bahwa tidak terealisasinya bantuan ternak sapi sesuai janji gubernur Sulteng itu disebabkan ada penolakan dari anggota DPRD Sulteng saat pembahasan anggaran.
“Tapi ini kan aneh. Karena dalam proses pembahasan anggaran tahun ini, kami sebagai anggota DPRD tidak pernah menerima dokumen usulan anggaran secara resmi dari Pemprov Sulteng terkait bantuan sapi tersebut. Jadi, apanya yang ditolak oleh anggota DPRD Sulteng?” tanya Nur Rahmatu.
Selanjutnya, dalam proses pembahasan kara Nur Rahmatu, Pemprov Sulteng tidak pernah menyampaikan usulan anggaran terkait bantuan pengadaan sapi tersebut.* sul
