CBN, JAKARTA – Forum Komunikasi Tokoh Politik secara tegas mengecam pernyataan Ketua Umum Projo (Relawan Jokowi), Budi Arie Setiadi, yang menyebut adanya kemungkinan pemilihan umum (pemilu) berlangsung lebih cepat dari jadwal tahun 2029.
Pernyataan tersebut dinilai tendensius dan berpotensi memicu spekulasi liar serta memanaskan situasi politik nasional di tengah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat, Yudi Syamhudi Suyuti, menyatakan bahwa wacana percepatan pemilu bukan sekadar opini politik biasa, melainkan narasi yang dapat merusak stabilitas negara. Ia menilai ucapan Budi Arie sangat berbahaya karena membuka ruang tafsir negatif terhadap legitimasi pemerintahan saat ini.
“Statement Budi Arie itu sangat tendensius dan bisa memicu konflik politik hingga situasi nasional menjadi tidak kondusif.
Jangan sampai pernyataan – pernyataan politik yang tidak terukur justru memicu ketegangan di tengah masyarakat,” ujar Yudi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/9/2026).
Pernyataan kontroversial Budi Arie mencuat setelah sebuah rekaman video dirinya dalam sebuah forum beredar luas di media sosial.
Dalam video tersebut, Budi Arie tampak duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, ia mengaku telah membisikkan firasatnya kepada mantan presiden tersebut mengenai dinamika politik yang mungkin bergerak lebih cepat dari siklus lima tahunan.
“Tadi saya sudah bisikkan ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau,” kutip Yudi menirukan ucapan Budi Arie dalam rekaman tersebut.
Minta BIN dan Polri Tingkatkan Deteksi Dini
Menanggapi potensi eskalasi akibat pernyataan tersebut, Forum Komunikasi Tokoh Politik mendesak Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan langkah-langkah preventif.
Yudi meminta aparat keamanan melakukan deteksi dini terhadap segala bentuk potensi kerusuhan atau provokasi yang mungkin muncul sebagai efek domino dari narasi politik yang berkembang.
“BIN dan Polri harus benar-benar melakukan upaya-upaya konkret dalam konteks preventif atas segala bentuk potensi kerusuhan, serta mengambil tindakan hukum apabila ditemukan pelanggaran sesuai undang-undang dan ketentuan yang berlaku,” tegas Yudi.
Dukungan Penuh untuk Pemerintahan Prabowo
Di sisi lain, forum ini juga menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga menyelesaikan masa jabatannya pada tahun 2029.
Yudi mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk pengamat politik, tokoh agama, dan pimpinan partai politik, untuk mengedepankan persatuan nasional dan menyampaikan kritik secara konstruktif.
Sebagai bukti komitmen, forum tersebut mengapresiasi sejumlah kebijakan strategis pemerintah, meliputi:
1. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang tegas.
2. Perbaikan tata kelola lingkungan hidup.
3. Penanganan tanggap darurat bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
4. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Sumatera.
Yudi menekankan bahwa meskipun kritik merupakan bagian esensial dari demokrasi, penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara persuatif dan bertanggung jawab. Spekulasi mengenai perubahan agenda politik nasional, menurutnya, perlu disampaikan dengan kehati-hatian tinggi agar tidak berkembang menjadi ketegangan sosial yang lebih luas.
“Kami mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan nasional di tengah dinamika politik yang berkembang. Stabilitas adalah kunci bagi kemajuan bangsa,” pungkasnya.
