CBN, Kotabaru, Kalsel – Abu Suwandi Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Kejakarta, jum’at, 13-03-2026.
dalam rangka memperkuat referensi dan strategi pembangunan daerah.
Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan selama 5 hari, sejak tanggal 10 hingga 14 Maret 2026 tujuan Kunker adalah ke-sejumlah instansi di Jakarta, di antaranya DPRD Provinsi DKI Jakarta, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, serta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
Ketua Komisi II dari Frajsi PAN mengatakan, Kegiatan Kunker ini merupakan bagian dari agenda kerja DPRD Kabupaten Kotabaru untuk memperoleh masukan, informasi, serta berbagi pengalaman terkait pengelolaan program pemerintah daerah, ” jelasnya.
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, mengatakan lagi, kunjungan kerja ini difokuskan pada pembahasan sejumlah isu strategis, di antaranya dampak efisiensi anggaran terhadap program kerja pemerintah daerah serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), “Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya kami untuk menggali informasi dan referensi dari daerah lain, khususnya DKI Jakarta, terkait strategi pengelolaan keuangan daerah, efisiensi anggaran, hingga upaya peningkatan PAD,” jelas Politisi Fraksi PAN.
Lajut Abu Suwandi dikatakannya juga, Selain itu rombongan juga melakukan pembahasan mengenai strategi ketahanan pangan serta penerapan pertanian organik yang dinilai relevan untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Kotabaru,” ungkapnya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi II DPRD Kotabaru berjumlah lima orang anggota dewan yang terdiri dari Abu Suwandi, Mukhlis Riva’i, Junaidi, M. Zaini, dan Bahrul Ilmi, S.AP.
Melalui kunjungan kerja ini diharapkan berbagai informasi dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi dalam penyusunan kebijakan daerah di Kabupaten Kotabaru, khususnya dalam meningkatkan kinerja program pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.
Komisi II DPRD Kotabaru mengakhiri, dia berharap hasil dari kunjungan kerja ini dapat diimplementasikan dalam berbagai kebijakan daerah, terutama dalam penguatan sektor ekonomi, ketahanan pangan, serta optimalisasi pendapatan daerah,” tutupnya.* Syf.
