Blitar, Cakrabhayangkaranews.com – Kelangkaan elpiji 3 kilogram selama lebih dari satu pekan menjadi permasalahan yang cukup signifikan di kalangan masyarakat. Namun, hal ini bukan menjadi permasalahan di kalangan masyarakat, melainkan juga di Pemerintah Kota Blitar dan Pertamina, karena keduanya memiliki penjelasan berbeda terkait hal ini.
Menurut Kepala Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar, Hakim Sisworo, Beliau mengatakan bahwa kelangkaan elpiji bersubsidi terjadi karena adanya proses digitalisasi distribusi elpiji tepat sasaran. Sehingga, proses ini harus melibatkan pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh pangkalan elpiji dari anak perusahaan PT. Pertamina.
Hakim, pada Selasa (25/7/2023), mengatakan, “Ada proses digitalisasi, sehingga prosesnya berjalan lamban. Mulanya, Konsumen harus memasukkan data, sehingga gas baru bisa dikirim. Nah, nantinya, Pangkalah harus memasukkan KTP konsumen tersebut. Tapi, data itu harus dicek terlebih dahulu.”
Menurut Hakim, pendataan konsumen untuk menentukan siapa yang berhak menerima elpiji lah, yang kemudian membuat distribusi menjadi lamban. Hal ini dibantah oleh kalangan agen distributor gas elpiji yang menguasai sekitar 70 persen di Kabupaten dan Kota Blitar, PT. Petro Jaya Gas. Karena menurutnya, tidak ada satu pun pengurangan pasokan elpiji bersubsidi di Kabupaten dan Kota Blitar.
Manajer PT. Petro Jaya Gas,Rahardian Eka Priyatno, jelas membantah kelangkaan elpiji tersebut. Beliau berkata, “Memasukkan data konsumen itu sederhana. Kita hanya perlu memasukkan data ke aplikasi dan data base konsumen yang berhak.”
Rahardian memberikan dugaan bahwa kelangkaan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram terjadi karena tidak adanya pengiriman dari anak usaha PT. Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan gas di wilayah hilir, PT. Pertamina Patra Gas.
Rahardian menambahkan keterangan dengan perkataannya, “Kami tidak melakukan pengurangan pasokan gas elpiji. Hanya saja, pada tanggal 19 Juli dan 23 Juli ada hari libur. Sehingga, kami tidak menerima pasokan.”
Pada waktu yang bersamaan, banyak sekali permintaan konsumen akan ketersediaan gas elpiji 3 kg untuk acara Tahun Baru Islam yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Kepala Seksi Komunikasi dan Relasi PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Taufik Kurniawan menegaskan, tidak ada penguangan pasokan elpiji bersubsidi untuk Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar.
“Sesuai amanah Kementerian ESDM, melalui Kepmen tertanggal 27 Februari 2023, mulai 1 Maret diberlakukan simulasi pembelian elpiji dengan metode menunjukkan NIK agar subsidi tepat sasaran,” ujarnya.
Berdasarkan data, tingkat konsumsi harian elpiji 3 kilogram di Kota dan Kabupaten Blitar berada di angka yang sama, yakni 5.900 tabung untuk Kota Blitar dan 30.700 tabung untuk Kabupaten Blitar. Dalam pelaksanaan simulasi penyaluran gas elpiji, dilakukan kesesuaian NIK yang diinput oleh pangkalan dengan data warga yang berhak mendapat subisidi elpiji yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Namun, Beliau tidak memberikan konfirmasi apakah hal itu dapat memberikan efek keterlambatan proses penyaluran gas elpiji bersubsidi ke masyarakat di Kabupaten dan Kota Blitar atau tidak.
Di Kota Blitar terdapat 247 pangkalan elpiji yang melayani 21 kelurahan. Sehingga, rata-rata terdapat 5 hingga 6 pangkalan di setiap kelurahan. Di wilayah Kabupaten Blitar, lanjutnya, terdapat 1.214 pangkalan elpiji resmi yang tersebar di 220 desa.
“Saya mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten dan Kota Blitar agar membeli gas elpiji di pangkalan resmi saja. Sehingga, nantinya warga akan mendapat harga eceran yang sesuai, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jatim, yakni, Rp. 16.000 per tabung,” tuturnya.
(Rohma Asti) – cbn
