CBN, Kefamanu, TTU – Ketegangan dalam kasus pencurian ternak sapi di Desa Hauteas, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), kembali memanas. Tim kuasa hukum korban secara terbuka menduga melalui kuasa hukumnya, keempat tersangka memanfaatkan celah prosedur untuk mengulur waktu dan menghambat proses penyidikan dengan mengajukan alasan-alasan yang dinilai tidak berkekuatan hukum saat dipanggil kepolisian.
Advokat Oktovianus Fahik, S.H., C.Md., selaku perwakilan korban, mendesak Kepolisian Resor (Polres) TTU untuk segera mengambil tindakan tegas berupa penangkapan dan penahanan terhadap empat warga Desa Hauteas tersebut, yakni Nadus Beli, Tinus Fatin, Fabi Anaet, dan Theo Tabean.
Pola Mangkir yang Sistematis
Menurut Oktovianus, keempat tersangka telah berulang kali menerima panggilan resmi dari penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, alih-alih memenuhi panggilan, mereka justru mangkir dengan berbagai dalih yang dianggap mengada – ada dan tidak memiliki dasar yuridis yang kuat.
“Ini bukan sekadar ketidakhadiran biasa. Kami menilai ini adalah pola sistematis untuk memperhambat penyidikan. Dengan memberikan alasan yang tidak berkekuatan hukum, para tersangka seolah-olah mencoba melemahkan kewenangan kepolisian dan menguji kesabaran penegak hukum,” ujar Oktovianus Fahik, S.H., C.Md, Minggu (7/6/2026).
Ia menekankan bahwa sikap mangkir ini menciptakan ketidakadilan bagi korban. Sementara korban menderita kerugian materiil dan psikologis, para tersangka justru tampak seakan “KEBAL” dan bebas berkeliaran tanpa batasan ruang gerak yang semestinya diterapkan terhadap seorang tersangka.
Ultimatum Hukum, Paksa Bawa Jika Perlu
Oktovianus mengingatkan jajaran Polres TTU akan diskresi penuh yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri.
Ia menegaskan bahwa jika pemanggilan sukarela terus diabaikan, kepolisian berhak dan wajib melakukan paksa bawa atau penangkapan paksa.
Mengacu pada manajemen KUHAP, termasuk Pasal 89 UU No. 20 Tahun 2025 ( sesuai regulasi sekarang ) bahwa kepolisian memiliki ultimatum hukum. Jika tersangka mangkir, surat penangkapan harus segera dikeluarkan.
” Masa negara harus kalah dengan orang yang statusnya sudah jelas sebagai tersangka? Ini soal marwah,” tegasnya.
Bagi Oktovianus, penahanan bukan hanya hak, tetapi kewajiban prosedural untuk mencegah tersangka melarikan diri, terutama mengingat lokasi Desa Hauteas yang dekat dengan akses perbatasan ke Kabupaten Belu, serta menghilangkan barang bukti.
Tuntutan Equality Before The Law
Lebih jauh, Oktovianus menyoroti prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Ia khawatir jika kepolisian lamban dalam mengeksekusi penahanan, hal ini akan menimbulkan preseden buruk dan persepsi publik bahwa hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah.
Publik dan korban perlu melihat bahwa hukum berlaku adil. Tidak boleh ada kesan bahwa tersangka bisa main-main dengan proses hukum. Transparansi dan akuntabilitas kepolisian diuji di sini,” tambahnya.
Apresiasi Kepada Pihak Penyidik Polres TTU
Di tengah kritik dan desakan tersebut, Oktovianus tetap memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja awal jajaran Polres TTU yang telah berhasil mengungkap fakta-fakta kasus hingga tahap penetapan tersangka.
“Kami ucapkan ‘Bravo’ untuk rekan-rekan penyidik Polres TTU yang telah bekerja profesional dan transparan sejauh ini. Marwah kepolisian di bumi Biinmafo harus dijaga dengan langkah konkret berikut yaitu, segera eksekusi penahanan, jangan biarkan kerja keras penyidikan kandas karena kelengahan dalam penindakan,” pungkas Oktovianus Fahik didampingi Advokat Dotin Yikwa, S.H.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Humas Polres Timor Tengah Utara belum merilis pernyataan resmi terkait rencana penangkapan paksa terhadap keempat tersangka tersebut. Masyarakat menunggu gebrakan selanjutnya dari aparat penegak hukum setempat. ( Romi Marantika CBN )
