Kotabaru Kalsel.Cakrabhayangkaranews.com (CBN)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gelar Forum Konsoltasi Publik diKotabaru, Selasa 18-11-2025,bertempat Hotel Grand Surya Kotabaru.
Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kotabaru kembali diperkuat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Tertib Administrasi Kependudukan untuk Mewujudkan Pelayanan Publik PRIMA” di lantai 5 Hotel Grand Surya Kotabaru,
Forum ini bukan sekadar agenda tahunan birokrasi, melainkan langkah strategis Pemerintah Daerah untuk memastikan setiap layanan kependudukan benar-benar memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini diikuti oleh Tokoh Lengkap dari Pemerintah Hingga Lintas Agama.
Gelaran FKP menjadi bukti bahwa Disdukcapil membuka ruang selebar-lebarnya untuk mendengar suara publik. Hampir semua unsur hadir, mulai dari Sekda Kotabaru H. Eka Saprudin, AP., M.AP., Asisten I Drs. H. Minggu Basuki, M.Ap., Kepala Inspektorat H. Ahmad Fitriadi, hingga Kepala Disdukcapil H. Said Rizani Fahrani.
Selain itu hadir juga perwakilan Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial, akademisi, LSM, camat, hingga tokoh lintas agama seperti MUI, pengurus Kelenteng, Wihara, dan GPIB.
Kehadiran unsur yang begitu lengkap ini membuat FKP berjalan hidup dengan ragam perspektif dan masukan yang tajam.
Bupati Kotabaru H.Muhammad Rusli,S.Sos, dalam kata sambutannya yang dibacakan Sekda H. Eka Saprudin—ditegaskan bahwa FKP adalah refleksi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Setiap pendapat yang disampaikan adalah cermin harapan masyarakat. Dan kami pastikan, semua masukan akan dibahas tuntas untuk menjadi kebijakan yang tepat sasaran,” tegas Sekda Eka.
Ia juga menyebut bahwa kritik dan masukan melalui media sosial pun menjadi bagian penting dari konsultasi publik yang harus diperhatikan pemerintah.Kepuasan Masyarakat Jadi Tolak Ukur Utama
Usai acara, Sekda kembali menggarisbawahi bahwa indikator keberhasilan pelayanan bukan pada seberapa banyak program dibuat, tetapi seberapa puas masyarakat merasakannya.
“Intinya pelayanan harus semakin baik. Kita ukur terus, apakah sudah sesuai standar atau masih perlu perbaikan,” ujarnya.FKP Jadi Syarat Standar Pelayanan
Asisten I Drs. H. Minggu Basuki menambahkan bahwa FKP adalah kewajiban bagi unit layanan publik untuk menjaring aspirasi sekaligus membaca persoalan riil di lapangan.
“Forum ini untuk mencari solusi. Stakeholder berbicara, pemerintah mendengar dan merespon,” tegasnya.
Disdukcapil: Jemput Bola Hingga Pelosok, Gandeng Bidan untuk Tingkatkan Akta Kelahiran
Sekretaris Disdukcapil Sari Budiyarti, S.E., M.M., dalam paparannya menjelaskan berbagai inovasi pelayanan, mulai dari jemput bola hingga desa-desa terpencil hingga rencana kerja sama strategis dengan para bidan.
“Kami tidak hanya berhenti di kecamatan. Kami turun langsung sampai pelosok desa. Ke depan, kerja sama dengan bidan akan mempermudah masyarakat mengurus akta kelahiran sejak bayi lahir,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa ketersediaan blangko KTP-el terus diinformasikan secara berkala, baik offline maupun,” tutup Sekretaris Didukcapil, Sari Budiyarti, S.E., M.M.,
*Syf.
