Foto atas dan bawah : Hisam Kaimudin, Herfiansyah dan Aceng Lahay – Saat gelar aksi demo DPP Saber Korupsi, Senin (8/12/2025) siang
Palu, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) –Setidaknya ada sejumlah poin penting yang menjadi tuntutan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Satuan Komando Sapu Bersih (Saber) Korupsi, saat menggelar orasi dan demo damai, di depan Gedung Kejaksaan Tunggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) di Palu, Senin (8/12/2025) siang.
Sebagai pembicara ketiga dan selaku Ketua Umum DPP Saber Korupsi, Hisam Kaimudin mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya agar jangan hanya diam. “Usut, tangkap dan seret dan proses hukum, oknum yang diduga terlibat atas terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel PT. Sumber Swarna Pratama (SSP) di Morowali Utara (Morut),” tegas Hisam. Kedua, ungkap siapa saja oknum yang diduga terlibat atas keluarnya ratusan IUP di Morowali saat Gubernur Anwar Hafid masih menjadi Bupati dua periode Morowali.
Termasuk, dugaan keterlibatan oknum pemroses dan penerbit IUP di Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng saat itu. “Seret siapapun orang itu tanpa pandang bulu. Bagaimana bisa 100 perusahaan nikel bodong tak memiliki legalitas kok kini punya IUP. Siapa oknum yang berani mengeluarkannya,” tegas Hisam dengan nada tinggi. Hisam mempertanyakan juga keberadaan Dinas Lingkungan, Kehutanan, PTSP dan instansi teknis terkait lainnya di masa itu. Mengapa mereka “ikut merestui’? “Gubernur harus panggil mereka dan cari tahu, siapa tau memang tanda tangan Anwar Hafid benar telah dipalsukan. Tapi jika tanda tangan itu asli, wajib diselidiki,” katanya lagi. Bahkan dengan ketegasan Presiden RI Prabowo untuk mebertibjan tambang di seantero negeri — baik nikel, emas bahkan tambang batuan, inilah pintu masuk dari hasil.invetigadi Saber Korupsi. Ternyata ada dugaan lebalsuan dokumen IUP di PT. SSP. “Termasuk Poboya,” bila perlu dievaluasi. Ini — sekali lagi — gua mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, termasuk prhegakan supremasi hukum. “Menertibkan tambang-tambang di seluruh wilayah nusantara,” tutur Hisam.
Pernyataan itu disampaikan Hisam saat dan sesuah orasi. Dengan suara jelas, Hisam membeber tuntutan Saber Korupsi, didahului dua orator. Salah satunya, Herfiansyah, Sekretaris DPP Saber Korupsi. Sesudah Hisam, orasi dilanjutkan Ketua PPMI (Persaudara,an Pekerja Muslim Indonesia) Provinsi Sulteng Aceng Lahay. Aceng, tak kalah garang dan berapi-apinya “menyodok” dugaan lemahnya pengawasan lembaga dan institusi daerah. “Disini lemahnya tata kelola dan supremasi hukum,” kata Aceng. Disatu sisi, masyarakat Sulteng bersyukur bahwa Kajati kebetulan putera daerah — tanpa bermaksud premordialis — supaya mengusut segala bentuk pelanggaran tambang di Sulteng, serta permasalahan yang melingkupinya.
Demo Saber Korupsi, berakhir hampir petang.
Hisam Kaimudin yang berorasi dengar suara keras dan tegas meminta APH jangan “tidur”. “Usut, periksa dan seret oknum-oknum yang terlibat dalam dugaan pemalsuan dokumen PT. SSP sehingga IUP nya bisa terbit.
Sebelumnya, demo dari Saber Korupsi didahului orator pertama dan Sekretaris Saber Korupsi Herfiansyah
Termasuk dugaan pemalsuan tanda tangan Gubernur Anwar Hafid, dua periode menjadi Bupati Morowali, sampai lahirnya Morowali Utara (Morut). Bahwa hasil investigasi Siber Korupsi, ada 100 perusahaan bodong, di Morowali, tiba-tiba telah mengantongi IUP. “Ini IUP nya dari mana?
Dalam salah satu spanduk yang dibentangkan relawan anti korupsi yang mengawal demo, menuntut Komisaris Utama PT
SSP, Suriato agat diproses hukum pula. Surianto dkk, dituding atas dugaan penggunaan dokumen palsu, menipu negara untuk menurunkan status hutan lindung, menggasak nikel alam
lokasi PT. SSP di Dusun dan Desa Ganda-ganda Morut. Setidaknya, ada tiga spanduk yang dibentangkan saat demo DPP Saber Korupsi, selain mendesak Kejati Sulteng untuk mengungkap dugaan permalsuan dokumen dan tanda tangan Gubernur, seperti yang sudah dipapar diawal.
Seolah “Gayung Bersambut”, Orasi Hisam Kaimudin tepat pada saat usai acara Coffe Morning insan pers Sulteng dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan Kajati ….. dalam rangka memperingati Hari Korupsi sedunia yang jatuh Selasa (9/12/2025) besok.
Secara terpisah kepada CBN Hisam membeber bahwa sejak 2018 PT
SSPbetopetasi di Ganda-ganda
pada areal seluas 4.000 Ha dan 2.000 Ha. Di lokasi 2.000 Ha, PT. SSP sudah melakukan eksploitasi hingga tak terhitung melakukan pengapalan dan mengangkut ore nikel ke untuk kebutuhan pabrik pemilik smelter.
Maka, semua oknum yang diduga “meloloskan” IUP PT. SSP diminta Hisam supaya diproses tak pakai kecuali. Gubernur pun, jika diduga ada keterlibatan, harus diperiksa demi tegaknya supremasi hukum.
Celakanya, yang kini menuai sorotan tambah Hisam, betebarannya tanda tangan Anwar Hafid. Nah, inilah yang harus diungkap. Jika bukan tanda tangan Gubernur — sewaktu Bupati — berarti ada oknum pelaku pemalsuan. Itu sjuavyang harus diaangkap dan adili. “Misteri ini yang harus kita bongkar,” pungkasnysa. Kata Hisam, Anwar Hafid juga dengan Program Berani, harusnya, “Berani melawan dan berantas korupsi,” tegas Hisam.
Sebelum gelar demo, tim DPP Saber Korupsi dipimpin Hisam diterima Asisten Pengaawasan (Aswas) Kejati Sulteng, Agus Suroto, S.H., M.H. Disela-sela aksi — atas dampingan Kasi Penkum Laode Abdul Sofian, SH, MH —
Hisam dan Sekretaris DPP Saber Korupsi Herfiansyah, sempat pula diterima
Asisten Pidana Umum (Aspidum) Andarias D’ Orney, S.H., M.H.
“Saya tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Aswas dan Aspidum yang berkenan meluangkan waktu menerima kami,” ungkap Sembari berharap apa yang menjadi tuntutan DPP Saber Korupsi, bisa disahuti.* jay – bagian pertama
