Foto atas : Muhaimin Yunus Hadi, SE – Ketua FPMCD Poso – Bawah : Bupati Poso dr. Verna GM Inkiriwang
Poso, Sulteng Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Berbagai kalangan mengapresiasi langkah Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD) Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), dalam aksi demo menyorot berbagai kegagalan empat tahun pemerintah dr. Verna Gladies Merry (GM) Inkiriwang di Kabupaten Poso.
Baru-baru ini FPMCD menggelar aksi damai di Poso, meminta pertanggung jawaban karena dinilai telah gagal memimpin Poso. Oleh Koordinator Lapangan (Korlap), penanggung jawab, sekaligus orator aksi Muhaimin Yunus Hadi, SE, Verna dinilai gagal total. Apa yang dibuat Verna di Poso, nol!
Bahkan lewat toa Muhaimin meneriakkan, verna cantik, tapi pembohong, penipu dan perampok dan hatinya busuk. Mengambil hak-hak rakyat. Seperti di spanduk-spanduk yang dibawa massa aksi, salah satunya bertuliskan antara lain, “Tangkap Bupati Poso”.
Pada aksi itu Bupati Verna GM Inkiriwang, memang disemprot habis-habisan oleh Muhaimin — aleg DPRD Sulteng Dapil V Poso – Tojo Una-una (Touna) dan Politisi Partai PAN.
“Itu baru kritikan membangun. Biar pedas, tapi konstruktif untuk daerah dan masyarakat Poso,” ungkap sumber CBN, Jumat (21/6/2024) di Palu.
Gelar aksi demo dari FPMCD Poso yang mengkritisi visi misi Verna selama empat tahun berjalan, dinilai — sekali lagi — telah gagal.
Muhaimin Yunus Hadi, SE menyuarakan beberapa poin yang menilai kegagalan Verna menjadi Bupati Poso. Tageline “Sintuwu Maroso” yang artinya “Persatuan Yang Kuat”, tapi lemah di pembangunan.
Muhaimin mengkungkap
bahwa kepemimpinan Bupati Poso, diduga kuat menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Akibat itu, tidak tumbuhnya perekonomian. Berakibat tidak adanya perbaikan infrastruktur di Kabupaten Poso secara menyeluruh.
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WITA , Senin (10/6/2024), star dari Kelurahan Moengko. Sedangkan titik aksi yakni, Polres Poso, Kantor Bupati, Rujab Bupati, Gedung DPRD dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso.
Menurut Muhaimin Yunus Hadi — sebagai nakhoda — Verna tidak berhasil melayarkan Poso ke dermaga tujuan, bernama kesejahteraan dan kemajuan.
Apa yang diorasikan Mimin sesuai surat pemberitahuan aksi damai kepada Kapolres Poso cq Kasat Intelkam Polres Poso, nomor : 02/FPMCD/ Kab. Poso 2024, sudah lebih dulu disampaikan kepada CBN hampir dua pekan sebelumnya. Bahwa FPMCD Poso yang ia ketuai, akan menggelar aksi damai dan mengkritisi kepemimpinan Bupati Verna. Kata Mimin, selama kepemimpinan Verna sebagai bupati, tidak ada kemajuan yang signifikan di Poso
Tiga pekan lalu ketika rencana demo yang sama, bupati dan anggota DPRD Poso dikabarkan hampir tidak berada di tempat, sehingga aksi demo urung.
Kepemimpinan Bupati Poso Verna GM Inkiriwang ungkap Mimin, tidak dibuktikan dengan visi misi saat ia maju empat tahun lalu.
Apa saja misi Bupati Verna yang dinilai gagal itu ? :
1. Membangun dari desa. Tapi itu tidak terbukti. Dari 145 desa di Poso, tidak ada dana APBD diperuntukkan membangun desa.
2. Kedua dari sisi kesehatan gratis. Ternyata untuk masyarakat juga, kesehatan gratis hanya slogan. Ketika berobat, masyarakat masih ditagih pembayaran. Jadi mana itu jaminan gratis yang digaungkan dalam visi misi Verna? ” “Hari ini masyarakat masih ditagih ketika berobat,” tegas Mimin yang meminta kehadiran bupati untuk keluar dari Rujab. “Mana bupati, mana? Keluar bupati,” suara lantang Mimin meminta Bupati Verna keluar.
Menurut Mimin, ia juga merasa sangat kecewa dan malu, karena PAN menjadi salah satu partai pengusung saat Verna maju bertarung empat tahun lalu ke kursi “01 Poso”.
Menyinggung pendidikan gratis sebut Mimin, Verna juga gagal
mengaplikasikannya. “Sekolah gratis mungkin oke. Tapi membantu orang susah yang ekonominya pas-pasan dengan seragam sekolah untuk anak mereka, itu tidak ada di Poso. Hanya SMP 1 Poso yang difasilitasi, karena anak bupati bersekolah di situ,” tambah Mimin.
Verna juga menurut Mimin, adalah salah satu bupati terkaya di Sulteng. Harusnya, BPK bahkan KPK melakukan investigasi dan pemeriksaan terkait itu.
Dari Rp. 1,45 triliun kata Mimin, mana yang bisa dilihat di Poso selama kepemimpinan Verna? “Tidak usah sebanyak itu, Rp. 600 Miliar saja, pasti ada yang kelihatan terbangun jika memang dimanfaatkan untuk menata infrastruktur. Tapi hari ini, tidak ada yang bisa dilihat kasat mata,” tegas Muhaimin. Sebaliknya, justru Poso berhutang dari dana bantuan Sarana Multi Infrastruktur
SMI kurang lebih Rp. 80 Miliar yang kini menjadi hutang Poso. Dana itu memang dialokasikan untuk pembangunan Rumah Sakit di lokasi pertanian Maliwuko, tapi itu salah perencanaan. Maka, kontraktor yang bernama Anggun mundur untuk melanjutkan pekerjaan. Kenapa Anggun mundur? Sebab, pemasangan tiang pancang selalu gagal. Setiap tiang dipancang, tidak menemukan dasar. Kini Rumah Sakit yang akan didirikan di areal seluas 5 Ha itu, hanya menyisakan pintu gerbang saja. Secara prosedural, tanah itu juga kata Mimin, tidak melalui mekanisme, karena tidak dibahas di DPRD Provinsi. Hanya dari kebijakan Gubernur saja. Intinya, poyek itu tidak melalui mekanisme.
Ada 80.000 pegawai di Poso tidak menerima tunjangan Hari Raya karena tidak dibayarkan Pemda. Temuan BPK itu hingga kini “tenggelam” dan tidak pernah diungkap lagi. “Dan masih banyak persoalan-persoalan di Poso perlu disingkap. Biar beberapa ini saja dulu,” beber Muhaimin. Nah!* jay
