Kiri : Aceng Lahay. Tengah : H. Anwar Hafid. Kanan H. Hadianto Rasyid
Palu, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Berbagai kalangan mempertanyakan diamnya Gubernur dan Wali Kota atas dugaan asusila pejabatnya. Tak bergeming dan tidak responnya Gubernur Anwar Hafid dan juga Wali Kota Hadianto Rasyid, atas lebih dari 10 kali pemberitaan pejabat eselon II provinsi yang diduga asusila bersama seorang ASN/PNS Kota Palu, menimbulkan beragam tanya.
Padahal kepada kedua pejabat ini tengah ditunjukan, ada noktah, noda dan nila di kabinet Sembilan Berani karena “terselipnya” Pejabat Eselon II diduga asusila, tapi seolah Gubernur “tutup mata”.
Demikian juga Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, di jajarannya ada ASN/PNS yang diduga adalah selingkuhan pejabat eselon II provinsi itu. Tapi Hadianto nampak tak acuh.
“Jika Gubernur Anwar Hafid menerapkan Sembilan Berani sebagai program unggulan Sulteng, harusnya dia juga “berani mencari tahu”, siapa itu pejabat eselon II yang diduga asusila”?,” komentar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Keadilan Nusantara (GKN) Sulteng Aceng Lahay kepada CBN, Senin (6/4/2026).
Menurut Aceng, dia merasa kegerahan melihat sikap Gubernur yang mestinya berterima kasih diberi tahu bahwa ada “yang kurang bersih” di kabinetnya. Untuk itu ia harus tanggap mencari tahu bagaimanapun caranya, agar “debu” yang berada dalam deretan 36 pejabat eselon II yang belum lama ia dilantik, bisa dibersihkan. “Liat video dan foto-foto yang ada ditangan sumber, kemudian langkah apa yang paling tepat diambil Gubernur, ” kata Aceng.
Begitupun Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, jangan hanya ngurus sampah saja. “Cari tahu juga siapa ASN/PNS yang diduga jadi selingkuhan pejabat eselon II provinsi tersebut, lalu bersihkan. Itu kan sampah kotor dalam kabinet Hadianto – Imelda,” tukas Aceng.
Kata Aceng, apakah dugaan asusila itu dianggap hal privasi seseorang yang tak boleh ranahnya dimasuki, sehingga Gubernur dan Wali Kota tak ambil pusing?
Atau mungkin Gubernur dan Wali Kota merasa kabinetnya tidak terganggu dengan “potret” jajaran model seperti itu? Yang penting kerja dan kinerjanya tetap jalan, kendati nilai moral dimarginkan.
Boleh jadi, ada juga atasan yang tidak ingin mengusik bawahannya karena — mungkin — dia juga — setidaknya pernah — melakukan hal sama? Cuma beda orang, tempat dan waktunya.
Lantas jika Gubernur dan Wali Kota menganggap ini hahan “bualan”, karangan atau hoax, ada koq video dan foto-fotonya ditangan sumber. Bisa jadi, ini dianggap hal sepele. Tapi “dua titik nila” — satu pejabat eselon II provinsi dan satu lagi ASN/PNS Kota — tetap akan merusak warna susu dalam “dua belanga” bermerek “Provinsi Sulteng” dan “Kota Palu”.
Info yang diperoleh CBN, grup WattsApp Pemprov beberapa waktu lalu, ramai membahas Pejabat Eselon II Diduga Asusila. Tapi lagi-lagi – Gubernur tetap bungkam.* jay
