Atas kiri : H. Erwin Burase – Kanan : Alfres Masboy Tonggiroh. Bawah kiri : Kamiludin Pasau. Kanan : H. Abdul Sahid
Parigi Moutong, Sulteng – Cakrabhayangkara news.com (CBN) –Tak terasa telah 10 bulan 8 hari masa pemerintahan pasangan H. Erwin Burase, S.KOM – H. Abdul Sahid, S.Pd, pimpin Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebagai bupati dan wakil bupati daerah kaya potensi pertanian, perikanan dan pariwisata, sudah terlewati dalam dinamika, nuansa dan atmosfir yang fluktuatif.
Memang usia 24 tahun, masih tergolong muda buat Parigi Moutong untuk dibangun dari segenap potensinya. Tetapi derap pembangunan Parigi Moutong, terlihat sisi progresnya.
Lantas, apa makna dibalik usia Parigi Moutong yang tepat 10 bulan 8 hari masa kepemimpinan Erwin – Sahid?
Pagi tadi, Jum’at 10 April 2026 masyarakat Parigi Moutong rayakan HAUL atau hari ulang tahun. Tapi itu hanya seremoni saja. Apa yang bisa dievaluasi dari Parimo yang tumbuh bersama — diantara — 12 saudaranya, kabupaten dan kota, dalam hampir dua setengah dekade? Ada komentar dan masukan-masukan menarik untuk Parimo, hari ini dan besok, bisa diikuti dibawah.
Yang pasti, dalam meletakkan dasar pembangunan yang kuat daerahnya, Erwin berpegang pada birokrasi yang dibangunnya adalah pondasi yang kuat dan kokoh. Loyalitas jajaran secara berjenjang juga diharapkan melekat kuat dengan juwa-jiwa berdedikasi tinggi yang duduk di pemerintahan. Dengan begitu, pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan tata kelola yang baik atau good governance bisa tumbuh dan mengakar di Parigi Moutong. Pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, transparan, akuntabel serta memiliki integritas,” kata H. Erwin Burase disatu kesempatan baru-baru ini di Palu.
Apa yang bisa ditakar dan evaluasi, 10 bulan 8 hari H. Erwin Burase memimpin Parigi Moutong? Yang pasti Erwin – Sahid tengah mengaktualisasi visi “Membangun dari desa” dengan lebih melebarkan visi menjadi
“Transpormasi Parigi Moutong sebagai wilayah pertanian dan pariwisara yang unggul maju melalui Gerakan Membangun (GERBANG) Desaku – Menuju Masyarakat Madani dan Mandiri.
Visi tersebut ditunjang lima misi yang begitu iniovatif dan menyentuh kehidupan masyarakat serta proyeksi kemajuan daerah. Atau dengan lain kata, misi yang berinti program pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat berdasar potensi natural resources dan human resources Parigi Moutong serta sumber daya manajerial daerah.
Ketua DPRD Parigi Moutong Drs. Alfred Masboy Tonggiroh, M.Si menyambut hari jadi Parigin Moutong dengan komentar agaknpanjang, namun realistis dan spesifik. Mengkacamatai progres pembangunan Parigi Moutong yang belum genap setahun dibawah duet H. Erwin Burase, S.KOM. dan Abdul Sahid, S.Pd. Bagaimana chemistry Legislatif dan Ekseksekutuf terbangun baik dan bersinergi? Alfres menceritakannya. Berjalannya tiga fungsi legislatif yang ada, pengawasan, budgeting dan legislasi, membuat eksistebsi DPRD berjakan sesuai koridornya.
Alfres menilai, jalinan dalam mengawal pembangunan antara legislatif dan eksekutif, selama ini cukup mesra dan seirama dalam kebijakan. Juga sebangun melangkah, dalam mengambil keputusan-keputusan strategis.
Afres yang dihubungi CBN Jumat (9/4) 2026) pagi beberapa jam sebelum momen HUT, menggambarkannya. Pemerintahan sekarang, begitu bersinergi dengan legislatif. Dan itu terbangun selama ini. Bicara Fungsi Pengawasan DPRD juga tetap jalan. Tetap melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Demikian juga, fungsi budgeting atau keuangan dan pengangaran. Dalam keterbatasan efisiensi anggaran, kran anggaran daerah tetap dibuka. Namun tetap berupaya untuk memaksimalkan ruang fiskal yang sempit. Pemda juga didorong untuk terus melakujan penjaringan prioritas pembangunan berdasarkan visi misi kepala daerah. Sementara fungsi legislasi saat ini — bertepatan — pemerintah daerah dalam pengajuan untuk pembahasan beberapa rancangan Peraturan Daerah (Perda).
Melihat lima misi yang ada, kemudian sejauh mana progresnya? Kata Alfres, saatnya makin dipertajam secara konkret. Lebih spesifik? “Karena visinya membangun dari desa, tentu tidak jauh-jauh dari bicara soal sektor pertanian — juga UMKM misalnya — serta sektor lain yang dominan berada di desa, tumbuh bersama kehidupan masyarakatnya.
Khusus lima misi yang ada, mana yang harusnya masih butuh dipacu terkait peningkatan kesejahteraan rakyat? Salah satu cara kata Afres, harus menggerakkan kekuatan roda ekonomi dari desa. “Bukankah andalan Parigi Moutong ada di sektor pertanian,” tegas Alfres.
Namun katanya, harus sebangun dengan penguatan birokrasi yang lebih bersih dan berwibawa.
Jadi memang penempatan pejabat birokrat itu, ya betul-betul harus melalui mekanisme dan seleksi yang diatur oleh ketentuan. Sehingga tidak ada istilahnya “titipan-titipan”. Seperti itu!
Masih nilai Alfres, sampai saat ini masih banyak jabatan dipegang pejabat sementara atau pelaksans tugas seperti Plt dan sebagainya. Tentu dalam penetapan devinitifnya, Pansel atau panitia seleksi harus mempertimbangkan kompetensi si pejabat. Sudah pantas dan tidaknya menempati jabatan tertentu, sesuai latarnya. Sehingga ketika mendapatkan jabatan itu, akan sesuai dengan kompetensinya.
Saat ini — kebetulan — itu masih dalam proses Saran Alfres, agar sesegera mungkin mengisi lowongnya jabatan.
Bagaimana dengan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN). P3K yang menjadi tanggung jawab Pemda? Tengoklah beban yang harus dihadapi Pemda ditengah keterbatasan anggaran pembangunan dan esifiensi? Disatu sisi, daerah juga butuh pengoptimalan pembangunan sesuai yang ditargetkan, sehingga harus ada pegawai.
Daerah lah yang mengajukan honorariumnya sesuai data base yang ada. Sementara pemerintah pusat yang menentukan, atas usulan pemerintah daerah. “Ini menjadi tanggung jawab daerah, kendati memang itu berat,” tutur Alfres.
Apa harapan Ketua Aliansi Tokoh Masyarakat (ATOM) Sulteng — sekaligus — tokoh pejuang berdirinya Parigi Moutong — sekaligus — selalu tokoh masyarakat (Tonas – red) Parigi Moutong, Drs. Kamiludin Pasau, M.Si?
Harapan itu tentunya ada. Bagaimana visi misi Erwin – Sahid bisa terwujud. Apalagi keinginan mereka, membangun dari desa. “Berarti sangat bersinggungan dengan nilai-nilai kesejahteraan masyarakat. Karena mayoritas masyarakat pra sejahtera itu ada di desa, katanya Jumat (10/4/2026) masih pagi.
Secara garis besar harapan Kamiludin, tidak ingin melihat atau mendengar bahwa di usia Kabupaten Parimo. 24 tahun ini, masih ada warga masyarakar Parimo yang belum tersentuh dengan fasilitas dan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pemda. Karena filosofi dan tujuan pemekaran itu jelas. Disamping untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, juga yang terpenting adalah menyejahterakan masyaraka. Nah, bila itu terjadi — artinya terabaikanlah sisi kesejahteraan — tentunya merupakan bentuk penghianatan dari nilai-nilai perjuangan rakyat dan perjuangan ‘Gerahan Masyarakat Parigi” atau Gempar. “Semoga periode Erwin – Sahid, setidaknya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada selama ini untuk dibenahi,” pesan Kamiludin Pasau.
Alangkah naifnya katanya, Pemda yang bekerja dengan segala fasilitas dan APBD. Tapintidak memahami makna dan tujuan dari pemekaran itu sendiri.
Selaku tokoh masyarakat imbuhnya lagi, akan tetap mengawal pemerintahan yang sedang berjalan. “Akan tetap melakukan kritikan dan masukan apabila Pemda selaku pelaksana dan penyelenggara pemerintahan tidak memperhatikan amanah rakyat sebagai tugas utama mereka,” warning Kamiludin Pasau. * jaya marhum
