CBN, Jakarta, 19 Agustus 2026 – Ikatan Mahasiswa Jargaria (IMAJAR) Jakarta menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku terkait pelaksanaan sejumlah pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru.
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Nomor 18/T/LHP/DJPKN-VI.AMB/PPD.03/12/2025 tanggal 9 Desember 2025, BPK menemukan adanya kekurangan Volume atas tiga paket pekerjaan pada Dinas PUPR dengan nilai keseluruhan Rp. 779.123.400,33
Ketua Imajar Jakarta memandang temuan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, karena hal tersebut menyangkut penggunaan anggaran publik dan kualitas pembangunan infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
TIGA PEKERJAAN YANG MENJADI TEMUAN BPK.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak, adendum, backup volume serta pemeriksaan fisik di lapangan, BPK mengidentifikasi kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan, yaitu:
Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan DPRD Lama – Kantor Bupati.
Nilai kekurangan volume: Rp. 444.101.479,69
Longsegment Ruas Jalan Kantor Bupati-RSUD Cendrawasih (Lanjutan).
Nilai kekurangan volume: Rp. 263.417.223,73
Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Tugu (Dobo-Desa Durjela).
Nilai kekurangan volume: Rp. 71.604.696,91
Total kekurangan volume: Rp. 779.123.400,33.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kondisi tersebut menimbulkan potensi kelebihan pembayaran, meskipun pada saat pemeriksaan pembayaran pekerjaan belum direalisasikan sepenuhnya.
TEMUAN PADA RUAS DPRD LAMA-KANTOR BUPATI
Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan DPRD Lama-Kantor Bupati dilaksanakan dengan nilai kontrak Rp. 14.923.736.000,00
Hasil pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) dan aspal menemukan selisih volume yang kemudian dihitung sebesar Rp. 444.101.479,69.
Rinciannya meliputi:
Kekurangan volume LPA sebesar Rp. 310.196.183,74
Kekurangan volume Laston Lapis Aus (AC-WC) sebesar Rp. 133.905.295,95.
BPK mencatat bahwa hasil perhitungan tersebut telah dibahas dan disepakati bersama dengan PPK, penyedia jasa dan konsultan pengawas pada 7 November 2025.
TEMUAN PADA RUAS KANTOR BUPATI – RSUD CENDRAWASIH
Pada pekerjaan Longsegment Ruas Jalan Kantor Bupati- RSUD Cendrawasih (Lanjutan), nilai kontrak tercatat sebesar Rp. 8.289.362.999,99.
Berdasarkan pemeriksaan fisik, BPK menemukan kekurangan volume sebesar Rp. 263.417.223,73, yang terdiri atas:
Kekurangan volume AC-WC sebesar Rp. 63.706.352,63.
Temuan tersebut juga telah dibahas bersama PPK, penyedia jasa dan konsultan pengawas.
TEMUAN PADA RUAS TUGU – DOBO/DESA DURJELA
Sementara itu, pada pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Tugu (Dobo-Desa Durjela), nilai kontrak tercatat sebesar Rp.2.468.262.000,00
BPK menemukan kekurangan volume sebesar Rp.71.604.696,91, yang terdiri atas:
Kekurangan pekerjaan lapis perekat sebesar Rp. 855.152,93.
Kekurangan pekerjaan AC-WC sebesar Rp.70.749.543, 98.
Dengan demikian, nilai keseluruhan kekurangan volume dari ketiga pekerjaan tersebut mencapai Rp. 779.123.400,33.
Kepada media Ketua IMAJAR Jakarta Abraham Opem Menyampaikan Bahwa Hasil Audit Temuan BPK JANGAN BERHENTI PADA TEMUAN ADMINISTRATIF.
Kami menilai temuan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administrasi.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar dibayarkan berdasarkan volume dan kualitas pekerjaan yang sesu dengan kontrak.
Apalagi BPK dalam hasil pemeriksaannya menyebut kondisi tersebut disebabkan antara lain oleh kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian Kepala Dinas PUPR sebagai Pengguna Anggaran Serta kurang cermatnya PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.
BPK juga merekomendasikan agar potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp779.123.400,33 diperhitungkan dalam pembayaran termin berikutnya atau pelunasan kepada penyedia.
IMAJAR Jakarta DESAK PEMKAB ARU BUKA HASIL TINDAK LANJUT
Ketua IMAJAR Jakarta Abraham opem mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk terbuka kepada publik mengenai perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut.
Hal tersebut kami tegaskan bahwa sebelumnya Bupati Kepulauan Aru menyatakan sependapat dengan Rekomendasi BPK dan akan memerintahkan Kepala Dinas PUPR serta PPK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kontrak serta memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran tersebut paling lambat Februari 2026.
Namun, mengingat saat ini telah memasuki Agustus 2026, IMAJAR Jakarta mempertanyakan sejauh mana rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti.?
Publik berhak mengetahui.
Apakah nilai Rp. 779.123.400,33 telah diperhitungkan dalam pembayaran atau pelunasan kepada masing-masing penyedia.?
Berapa nilai yang telah dikembalikan atau diperhitungkan.?
Apakah seluruh pekerjaan telah diselesaikan sesuai volume dan spesifikasi kontrak.?
Apakah terdapat sanksi administratif terhadap pihak yang bertanggung jawab?
Apakah terdapat sanksi administratif terhadap pihak yang bertanggung jawab.?
Apakah telah dilakukan evaluasi terhadap PPK, konsultasi pengawas dan pihak terkait.?
Bagaimana kualitas fisik ketiga ruas jalan terseyum setelah pekerjaan selesai.?
Perlu Kami Tegaskan bahwa sorotay ini bukan merupakan vonis terhadap pihak tertentu. Adanya kekurangan volume sebagaimana tertuang dalam dokumen pemeriksaan BPK tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pidana korupsi.
Namun demikan, apabila dalam proses tindak lanjut ditemukan adanya unsur kesengajaan, manipulasi volume, pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, atau kerugian keuangan negara yang tidak dipulihkan, maka aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
IMAJAR Jakarta mendesak agar seluruh proses tindak lanjut dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru.
PERNYATAAN SIKAP IMAJAR JAKARTA
Atas temuan tersebut, IMAJAR Jakarta menyampaikan sikap.
1.Mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru segera membuka kepada publik perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK atas kekurangan volume sebesar Rp. 779.123.400,33.
2.Mendesak Kepala Dinas PUPR dan seluruh PPK terkait memastikan setiap pembayaran pekerjaan berdasarkan volume dan kualitas pekerjaan yang benar-benar terealisasi di lapangan.
3.Mendesak dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap proses pengawasan pekerjaan pada tiga paket proyek tersebut.
4.Meminta agar potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 779.123.400,33 segera diperhitungkan dan dipastikan tidak menjadi kerugian keuangan daerah.
5.Mendesak Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru melakukan oengaway terhadap proses tindak lanjut rekomendasi BPK.
6.Apabila dalam proses tindak lanjut ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum atau unsur pidana, IMAJAR Jakarta mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7.IMAJAR Jakarta akan terus mengawal penggunaan APBD Kabupaten Kepr Aru agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menjadi ruang pemborosan anggaran negara.
Bagi IMAJAR Jakarta,pembangunan jalan bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Jalan adalah akses masyarakat menuju pelayanan kesehatan, pendidikan, pusat ekonomi dan kehidupan sosial.
Karena itu, setiap kekurangan volume, ketidaksesuaian pekerjaan maupun potensi kelebihan pembayaran harus dijelaskan secara terbuka.
Rp779,12 juta Bukan soal Nilai atau angka Temuan Tersebut tetap merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
“Uang rakyat harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat. Temuan BPK jangan behenti sebagai dokumen, tetapi harus ditindaklanjuti sampai tuntas.” Tegas Ketua IMAJAR Jakarta Abraham Opem.
Jakarta, 19 Agustus 2026
