Surabaya, CBN – Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Toni Harmanto, M. H, didampingi para pejabat utama (PJU) Polda Jatim, menerima kunjungan audiensi dari Kakorlantas Polri dan Direktur PT. Jasa Raharja. Kunjungan tersebut dilaksanakan di Lobby Gedung Patuh, Lantai 2, Mapolda Jatim, Senin (31/7).
Pada kesempatan itu, Direktur Lalu lintas (Dirlantas) pada Direktorat lalu lintas (Ditlantas) Polda Jatim, Kombes Pol Muhammad Taslim Chairuddin, menyampaikan bahwa, saat ini, Ditlantas Polda Jatim mempunyai 2 aplikasi pelayanan masyarakat. Kombes Pol Taslim juga menyampaikan jika kedua aplikasi itu nanti bisa dikaji dan diambil Mabes Polri.
“Sesuai gagasan Bapak Kapolda Jatim, kami membuat aplikasi guna mempercepat pelayanan pada masyarakat,” papar Kombes Taslim.
Kedua aplikasi itu, terang Kombes Taslim, adalah Monitoring Tracking System dan Aplikasi Hilang Temu.
Aplikasi hilang temu merupakan bentuk aplikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan yang hilang. Dan nanti, apabila kendaraan itu ditemukan, bisa dikembalikan kepada pengguna.
“Kami bekerjasama dengan Bapenda untuk mendapatkan database yang kami butuhkan. Selain itu, per 1 Agustus 2023 ini, sesuai dengan kebijkan Ibu Gubernur Jatim. Maka, kami akan melakukan pemutihan,” terang Kombes Taslim.
Dirlantas Polda Jatim juga menyampaikan kepada Kakorlantas, agar diberikan bantuan berupa material yang nantinya diperlukan untuk pelayanan, agar masyarakat dapat terlayani dengan cepat sesuai yang diharapkan.
“Kami sudah melakukan Acc KTP. Sehingga, loket sudah harus bisa mendeteksi nomor KTP,” tambah Kombes Taslim.
Sementara itu, Kakorlantas Polri, yakni Irjen Pol Firman Santyabudi, mengungkapkan tujuan kedatangannya ke Polda Jawa Timur kali ini, karena Polda Jatim dinilai tidak pernah kering dengan inovasi.
“Kami harap, untuk ke depannya nanti, STNK tidak ada yang dikeluarkan karena tidak pernah membayar pajak kendaraan. Kita ini adalah sebuah negara, maka, wajib hukumnya untuk memiliki database,” tegas Irjen Pol Firman.
Adanya data ini, menurut Irjen Pol Firman, dapat menimbulkan kerawanan yang berbeda. Ia menyebutkan bahwa, banyak instansi yang datanya mampu dijebol dalam input data. Dan apabila salah, hal itu juga sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan untuk ke depannya nanti.
“Kita harus mempunyai komitmen yang kuat untuk membuat Samsat ini lebih baik lagi ke depannya,” ujar Irjen Pol Firman.
Kakorlantas juga menegaskan, agar orang yang tidak membayar pajak, tidak dibantu oleh Jasa Raharja.
“Inilah yang bisa kita perbaiki, agar masyarakat paham, bahwa bayar pajak itu penting,” kata Irjen Pol Firman.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantono menyebutkan, “Ada transformasi yang dilakukan oleh jasa raharja dan sudah selesai pada tahun 2022.”
Namun demikian, kendala yang ada sekarang adalah, tidak adanya data kendaraan secara Nasional.
“Sangat sulit bagi kami untuk membentuk database yang akurat. Namun, dengan adanya koordinasi yang dilakukan dengan pihak kepolisian. Kami berhasil mengumpulkan data kendaraan beserta jenis dan pembayaran pajak selama 5 tahun terakhir,” kata Rivan.
Boedi – CBN
Editor: R. A – CBN
