Foto atas dan bawah : Kegiatan Rakor dan sosialisasi persiapan pembentukan KPPS di Boltim
Pada kesempatan itu Ketua KPU Boltim Rusmin Mamonto dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPPS dalam penyelenggaran Pemilu merupakan posisi yang sangat vital. “Saya berharap camat dan kepala desa di wilayahnya masing-masing dapat menyampaikan, menginformasikan serta memberitahukan kepada masyarakat terkait perekrutan KPPS pada tanggal 11 Desember 2023. Dimana KPU membutuhkan 1.799 anggota KPPS,” jelasnya.
Sementara itu, Kadiv Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Ikal Salehe mengatakan, KPPS merupakan garda terdepan suksesnya Pemilu. “Suksesnya sosialisasi lapangan kecuali partisipasi masyarakat mencapai 100 persen. Dimana pembentukan KPPS ini tidak lain adalah sistem yang dibuat lembaga atau undang – undang.” ujarnya.
Kadiv Divisi Hukum dan Pengawasan Pemilu KPU Wardoyo Elias dalam penjelasannya memaparkan, menyangkut syarat pendaftaran anggota KPPS. Persyaratannya antara lain adalah Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. m
Memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. “Berkaca pada Pemilu tahun 2019, banyaknya KPPS yang bertaruh nyawa maka kesehatan menjadi perhatian penting dan krusial,” tukasnya.
Sementara itu Kadiv. Data Adechelni Abukasim menambahkan, untuk perekrutan KPPS sudah menjadi agenda yang diatur. “Rapat koordinasi dan pembetukan KPPS sudah menjadi agenda dan sudah ditetapkan KPU RI ini,” tutupnya.
Diketahui bahwa Rakor dan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Boltim. Diantaranya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (POL-PP), Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Para Camat, Sangadi dan Perangkat Desa.* psb
